SEKILAS INFO
23-05-2019
  • 9 bulan yang lalu / PPI Kawal Pemenuhan Hak Asuransi Pelaut Indonesia yang Meninggal di Oman
  • 9 bulan yang lalu / Pelaut Minta Standar Pengupahan Pekerja Kapal Dibenahi
31
Mar 2019
0

RPP PenPel PMI Pelaut Dihimbau Tidak Tabrak UU Pelayaran & UU Perikanan

Jakarta, PPI News, Opini – Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 22 November 2017. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 90 UU PPMI. Salah satu pekerjaan rumah (PR) Pemerintah terkait itu adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penempatan dan Pelindungan Pelaut Awak...
30
Mar 2019
0
29
Mar 2019
0

Pergerakan Pelaut Indonesia Laporkan 25 Perusahan ke Ditjen Hubla

Jakarta, PPI News, Copaz – Tim Advokasi Pergerakan Pelaut Indonesia melaporkan 25 Perusahaan Pelayaran dan Perusahaan Keagenan Awak Kapal ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Laporan tersebut dilakukan sebagai cara alternatif PPI dalam mengadvokasi perselisihan pelaut dengan perusahaan sebelum melangkah ke proses peradilan dan banding di pengadilan.  “Kemenhub selaku instansi pemerintah penerbit izin usaha perusahaan...
28
Mar 2019
1

KPK PPI Minta Ditjen Hubla Awasi Serius Peredaran COP & COC Aspal dan Palsu di Maluku Utara

Jakarta, PPI News – Komite Pengawasan Kepalutan Pergerakan Pelaut Indonesia (KPK-PPI) Sulawesi Utara melakukan advokasi terkait peredaran COP & COC Aspal dan/atau Palsu. Berdasarkan laporan dari pelaut anggota PPI, PPI Sulawesi Utara bersama-sama dengan pihak KSOP Bitung telah berhasil mengamankan satu orang pengguna COP & COC Aspal dan/atau Palsu. “Oknum tersebut berinisial SD, bekerja di kapal MT. Malinda Harapan dengan...
25
Mar 2019
0

PPI Minta Kemenhub Terbitkan PerDJPL tentang SOP Penyelesaian Kasus Pelaut

Jakarta, PPI News – Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP-PPI) meminta kepada Kementerian Perhubungan agar menerbitkan peraturan teknis tentang Standard Operating Procedure (SOP) tata cara penyelesaian perselisihan pelaut sebagai petunjuk teknis (juknis) Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa “Perusahaan keagenan awak kapal wajib...
21
Mar 2019
0

Didampingi PPI, Istri Pelaut Terima Hak Santunan di Kantor Ditkapel

Jakarta, PPIcopas – Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah menjadi mediator dalam penyelesaian santunan untuk ahli waris bagi pelaut yang mengalami kecelakaan. Pelaut tersebut adalah Capt Rio R Takaleluman, seorang nakhoda yang meninggal di atas kapal MT Hamdan I milik PT Eka Nusa Bahari saat menjalankan tugasnya pada 2018 lalu. Penyerahan santunan senilai Rp 100 juta diserahkan oleh Direktur...
16
Mar 2019
0

Deklarasi PPI Papua Barat: Dari Sambutan Wakil Ketua DPRD Kota Sorong Hingga Penandatangan MoU dengan BPJS Ketenagakerjaan

Papua Barat, PPI News – Minimnya kesadaran pelaut untuk bergabung dalam serikat pekerja semakin membuat kondisi ketenagakerjaan pelaut kian terdzolimi. Hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman para pelautnya sendiri yang masih sangat minim atau mungkin masih acuh tentang peran penting serikat pekerja dalam perjuangannya untuk mewujudkan hubungan industrial kepelautan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sebagaimana mandat konstitusi. Berdasarkan data yang...
6
Mar 2019
0

Mediator HI Disnaker Jakut Anjurkan Perusahaan Bayar Hak 5 Pelaut yang di PHK Sepihak

Jakarta, PPI News, BeritaCopas – Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara menganjurkan kepada PT Margo Indonesia Servicetama (MIS) agar membayar hak-hak para “pelaut” pekerja (Mansyursyah Purba dkk 5 orang) dengan total hak sebesar Rp 177.228.750,- atas perselisihan PHK yang dicatatkan oleh Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) selaku pihak kuasa para pelaut. Wakil Sekretaris Umum...
4
Mar 2019
0

Mediasi di Disnaker Kota Sorong, PPI Papua Barat Berhasil Perjuangkan Hak Pelaut

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Upah minimum dapat terdiri atas: upah minimum berdasarkan wilayah provinsi (UMP) atau kabupaten/kota (UMK); upah minimum berdasarkan sektor (UMS) pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota. Ancaman pidana bagi pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau...

Kontak

Dewan Pimpinan Pusat

Pergerakan Pelaut Indonesia

 

Sekretariat : Jl. Berdikari No. 27 RT 08 RW 14 Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara 14230

Telp : (021) 4393-9142

Data Member PPI

Mau Jadi Anggota PPI?

Pages PPI

SP Sub Sektor Electro

BULETIN PPI