SEKILAS INFO
15-10-2019
  • 1 tahun yang lalu / PPI Kawal Pemenuhan Hak Asuransi Pelaut Indonesia yang Meninggal di Oman
  • 1 tahun yang lalu / Pelaut Minta Standar Pengupahan Pekerja Kapal Dibenahi
30
Agu 2019
2

PPI: Soal Serikat, Pelaut Masih Merem. Soal Upah dan Jaminan Sosial Pelaut, Pemerintah Pura-Pura Merem!

Soal Jakarta, PPI News – Kesadaran pelaut Indonesia terhadap pemahaman berserikat perlu terus dipupuk. Serikat Pekerja dalam hal tersebut memiliki andil besar untuk memberikan edukasi kepada para pelaut akan arti pentingnya berserikat. Berserikat adalah hak setiap pekerja, termasuk pelaut yang merupakan profesi dengan resiko kerja sangat tinggi. Hak berserikat telah diatur secara tersendiri melalui Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang...
26
Agu 2019
0

Gerakan Buruh Jakarta: Pekerja Indonesia Dalam Bahaya!

Jakarta, PPI News – Gerakan Buruh Jakarta (GBJ). Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan disahkan oleh Pemerintah menghilangkan formula upah minimum mengenai survey pasar berdasarkan komponen KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dan pengingkatan fungsi anggota Dewan Pengupahan. Kemudian  Permenaker Nomor 15/2018 tentang Upah Minimum mengenai Upah Sektoral yang mewajibkan adanya kesepakatan nilai upah sektoral antara Asosiasi Pengusaha Sektoral...
24
Agu 2019
0

Petisi Bebaskan Nakhoda TP 247, Anak Nakhoda Komentar: #MyDaddyMyHeroes

Jakarta, PPI News – Petisi yang dibuat oleh Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) melalui akun Ketua Advokasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imam Syafi’i atas penahanan terhadap Nakhoda kapal Tug Boat TP. 247 di Polda Kalsel sebagai tindaklanjut atas laporan dari management PT. TPM Tbk di Ditpolairud terus mendapatkan respon dari para pelaut Indonesia dan masyarakat umum. Petisi yang dibuat sekitar...
23
Agu 2019
0

Dalam Rakerda Kesatu, Ketua PPI Sulsel Nilai Pemerintah Masih Abaikan Pelaut

Jakarta, PPI News – Dalam Acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kesatu, yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Pergerakan Pelaut Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (DPD PPI SULSEL) di Tanjung Bayang, Makassar (Kamis, 22-23 Agustus 2019) berjalan dengan lancar. Acara tersebut dihadiri oleh Pembina, Pengurus, dan Anggota dengan jumlah kurang lebih 60 peserta. 40 peserta merupakan pengurus dan anggota, serta 20 peserta...
22
Agu 2019
0

Tentang ABK yang 8 Jarinya Diamputasi, PPI Cabut Aduan di BNP2TKI dan Berproses di Kemnaker

Jakarta, PPI News – Perselisihan hubungan industrial antara Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP PPI) selaku kuasa dari Pekerja Migran Indonesia Pelaut Perikanan yang selanjutnya dalam perselisihan disebut sebagai Pekerja dengan perusahaan PT. BSI Managemen Indonesia berlanjut ke tingkat Tripartit (melibatkan instansi pemerintah yang yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan) dalam hal ini pada kantor Direktorat Penyelesaian...
21
Agu 2019
2

Anggotanya Di Bui, Ketum PPI Nilai Penyidik Tak Pertimbangkan UU Pelayaran, Pengusaha Berpotensi Langgar Pidana Perburuhan

Jakarta, PPI News – Ketidakjelasan kesalahan yang dituduhkan oleh management PT. Trans Power Marine Tbk terhadap Nakhoda kapal TB. Trans Power 247 sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUH Pidana tentang Penggelapan dengan alasan Nakhoda menguasi kapal, sehingga perusahaan mengklaim mengalami kerugian karena tidak beroperasinya kapal dianggap terlalu berlebihan dan tidak nyambung, bahkan Penyidik Ditpolairud Polda Kalsel yang saat ini telah menetapkan...
21
Agu 2019
0

Menaker dan Menhub Diminta Perbaiki Komunikasi dan Koordinasi Terkait Tumpang Tindih Regulasi Ketenagakerjaan Pelaut

Jakarta, PPI News – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP PPI) menyoroti tumpang tindih regulasi ketenagakerjaan di bidang pelayaran. Padahal secara jelas dinyatakan dalam Pasal 337 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa “Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.” Salah satu regulasi yang disoroti oleh PPI adalah Peraturan Menteri...
20
Agu 2019
0
20
Agu 2019
0

LPSK Setujui Permohonan Perlindungan Saksi Korban 40 ABK Dugaan Korban TPPO

Jakarta, PPI News – Kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dilakukan oleh Perusahaan Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal Perikanan ke Luar Negeri terhadap 40 Awak Kapal Penangkap Ikan di Perairan Somalia dan Perairan Jepang mendapat respon dan dukungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).  Menurut keterangan dari Ketua LPSK, Hasto Atmojo, bahwa permohonan perlindungan saksi dan korban...

Kontak

Dewan Pimpinan Pusat

Pergerakan Pelaut Indonesia

 

Sekretariat : Jl. Berdikari No. 27 RT 08 RW 14 Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara 14230

Telp : (021) 4393-9142

Data Member PPI

Mau Jadi Anggota PPI?

Pages PPI

SP Sub Sektor Electro

BULETIN PPI