34 Cabang PPI Diharapkan Maksimal Edukasi Pentingnya Berserikat Bagi Pelaut

Jakarta, PPI News – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP SP. PPI) adalah sebuah organisasi pelaut “Serikat Pekerja/Serikat Buruh” yang dibentuk dari, oleh dan untuk Pelaut/Anggota atas dasar kesamaan pandangan.


PPI merupakan alat atau sarana untuk memperjuangkan, melindungi dan membela kepentingan dan kesejahteraan pelaut/anggota beserta keluarganya.
PPI beranggotakan pelaut yang bekerja pada kapal niaga dan pada kapal penangkap ikan baik yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri.


Bahwa untuk mencapai fungsi dan tujuan, PPI membentuk kepengurusan yang terbagi menjadi tiga, yakni Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang membawahi tingkat Nasional dan Internasional (dimungkinkan dapat membentuk DPLN/Dewan Pimpinan Luar Negeri), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang membawahi tingkat Provinsi, dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yang membawahi tingkat Kabupaten/Kota.


Di tingkat Nasional, PPI berkantor di DKI Jakarta, tepatnya di Jl. Berdikari No. 27, Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara. Sedangkan di tingkat Provinsi, PPI telah terbentuk sebanyak 16 Cabang, diantaranya Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kep. Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, Maluku Utara, Lampung, Banten dan Papua Barat. Sementara, di Provinsi lain juga sedang dalam tahap pembentukan, seperti misalnya Provinsi Jambi.


Di tingkat Kabupaten/Kota, PPI terbentuk di 18 Kab/Kota/Eks Karesidenan, diantaranya di Cirebon/Eks Karesidenan Cirebon-Jabar, Banyumas/Eks Karesidenan Banyumas-Jateng, Purworejo/Eks Karesidenan Kedu-Jateng, Pati/Eks Karesidenan Pati/Jateng, Pekalongan/Eks Karesidenan Pekalongan-Jateng, Semarang/Eks Karesidenan Semarang-Jateng, Madiun/Eks Karesidenan Madiun-Jatim, Mojokerto-Jatim, Kediri-Jatim, Surabaya-Jatim, Banyuwangi/Eks Karesidenan Besuki-Jatim, Kep. Meranti-Riau, Dumai-Riau, Tanjung Balai Karimun-Kepri, Tanjung Balai-Sumut, Balikpapan-Kaltim, Bone-Sulsel, Bulukumba-Sulsel, dan Palopo-Sulsel.


Meskipun baru terbentuk di 34 Cabang baik Provinsi/Kab/Kota, PPI optimis akan terus membentuk cabang-cabangnya di Daerah/Wilayah demi melebarkan sayap PPI guna melindungi Pelaut Indonesia. Dari 34 cabang PPI yang sudah terbentuk, memang ada beberapa cabang yang belum maksimal berjalan di lapangan. Hal tersebut dikarenakan faktor pengurus yang kebanyakan melakukan aktivitas berlayar ditambah masih minimnya pengurus di level bidang-bidang. 


PPI sendiri dalam kepengurusannya terbagi menjadi 5 bidang, diantaranya bidang penelitian, pengembangan dan informasi (Litbangfo), pelaut dalam negeri (Peldagri), pelaut luar negeri (Pellugri), advokasi, hukum dan hak asasi manusia (Adkumham), dan organisasi, kaderisasi dan keanggotaan (OKK). 


Harapan PPI kelima bidang tersebut yang di daerah/wilayah telah ada pengurusnya dapat secara perlahan melaksanakan tugas-tugasnya di masing-masing bidang berdasarkan keputusan masing-masing daerah/wilayah setelah berkoordinasi dengan pusat. Sementara bagi cabang daerah/wilayah yang belum memiliki pengurus bidang diharapkan dapat segera melakukan rapat daerah/wilayah untuk menentukan pengurus bidang-bidang, yang diambil dari anggota setempat yang bersedia menjadi pengurus dan dinilai memiliki kapasitas dan tanggung jawab sebagai pengurus serta pemilihannya harus dilakukan secara demokrasi.


Bicara keanggotaan, sejak terbentuk dan sah pada Januari 2017, hingga saat ini keanggotaan PPI sudah mendekati 8 ribu pelaut yang menjadi anggota. 


Salah satu pekerjaan rumah yang berat bagi PPI adalah bagaimana agar pelaut Indonesia bisa paham dengan pentingnya hak berserikat. Jumlah pelaut Indonesia ada 1 juta lebih. Kasus demi kasus bergulir masuk ke pengaduan PPI, mayoritas pengadu bukan merupakan anggota. Pengaduan kasus dari anggota berkisar 30 persen, sedangkan pengaduan dari non anggota lah yang mendominasi. 


Pentingnya berserikat bukan hanya ketika pelaut mengalami perselisihan dengan pengusaha seputar pemutusan hubungan kerja, tetapi masih banyak manfaatnya, salah satunya, seperti bagaimana pelaut dapat membentuk serikat di tingkat perusahaan agar dapat memperjuangkan perbaikan kebijakan di perusahaan tersebut yang dianggap memberatkan pelaut dengan cara mengajukan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Admin PPI News