AD & ART

BAG. I: ANGGARAN DASAR

BAB I

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WAKTU, PEMBENTUKAN, DAN HARI PERINGATAN

Pasal 1

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

1. Perkumpulan ini bernama PERGERAKAN PELAUT INDONESIA disingkat PPI atau dalam bahasa Inggris disebut INDONESIAN SEAFARERS MOVEMENT disingkat ISM.

2. PPI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

3. Selain sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 (dua) tersebut diatas, PPI dapat membuka cabang baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina.

Pasal 2

WAKTU DAN PEMBENTUKAN

1. PPI didirikan untuk batas waktu yang tidak ditentukan.

2. PPI dibentuk dan didirikan di Jakarta pada tanggal 16(enambelas) April 2016 (duaribu enambelas).

Pasal 3

HARI PERINGATAN

1. PPI mempunyai hari peringatan yang diperingati setiap tanggal 27 (dua puluh tujuh) bulan April, yang dijadikan sebagai Hari Kebangkitan Pelaut Indonesia.

2. Makna sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (satu) di atas,merupakan hari bersatunya Pelaut Indonesia dalam upaya memperjuangkan hak dankepentingan Pelaut Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia, yang dilakukanpertama kali di tahun 2016 (duaribu enambelas).

BAB II

AZAS DAN SIFAT

Pasal 4

AZAS

PPI berazaskan Pancasila dan berpedoman pada peraturanperundang undangan yang berlaku pada umumnya dan peraturan yang berlaku bagi para Pelaut Indonesia pada khususnya.

Pasal 5

SIFAT

PPI bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.

BAB III

PANJI, LAMBANG, DAN LAGU

Pasal 6

PANJI

Panji PPI merupakan bendera organisasi berwarna dasar birulaut dengan lambang organisasi di tengah, yang dihiasi dengan rumbai-rumbai dipinggirnya dengan warna kuning emas.

Pasal 7

LAMBANG

1. Bingkai segi empat melambangkan 4 (empat) Pilar Maritim saat ini yakni, Solas, Marpol, SCTW, dan MLC.

2. Warna dasar biru laut melambangkan Jales Veva Jaya Mahe (di laut kita jaya).

3. 5 (Lima) Stik Jantra berwarna biru melambangkan Falsafah Pancasila.

4. Lingkaran bulat yang bergambar Peta Dunia dan lingkaran bewarna merah putih melambangkan Pelaut Indonesia berkualitas standar internasional.

5. Jangkar biru melambangkan keteguhan dan keperkasaan Pelaut Indonesia.

6. Tulisan “PERGERAKAN PELAUT INDONESIA” berwarna merah pada lambang organisasi melambangkan keberanian dalam memperjuangkan keadilan untuk Pelaut Indonesia.

7. Tulisan “27 APRIL 2016” berwarna merah melambangkan hari kebangkitan Pelaut Indonesia.

Pasal 8

LAGU

PPI memiliki lagu yang berjudul “JAYALAH PELAUT INDONESIA”.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN, DAN KEGIATAN

Pasal 9

MAKSUD

PPI adalah Perkumpulan Profesi pelaut yang bermaksud mewujudkan Pelaut Indonesia yang cerdas, bermartabat, adil, dan makmur.

Pasal 10

TUJUAN

PPI mempunyai tujuan dibidang Sosial.

Pasal 11

KEGIATAN

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 (delapan) dan Pasal 9 (Sembilan) tersebut di atas, PPI dapat melaksanakan kegiatan di bidang Sosial meliputi:

1. Memperjuangkan, melindungi, membela hak dan kepentingan seluruh pelaut Indonesia secara umum dan pelaut anggota PPI secara khusus.

2. Mendidik dan meningkatkan profesionalisme pelaut.

3. Meningkatkan taraf hidup dan mensejahterakan Anggota PPI dan keluarganya.

4. Menempatkan profesi Pelaut Indonesia setara dan sejajar dengan profesi lainnya dan diakui secara Nasional dan Internasional.

5. Sebagai Perkumpulan profesi yang dapat menjadi Mitra dan mampu memberikan masukan dan solusi kepada pemerintahan Indonesia dan badan Maritim dunia.

6. Mendirikan dan menyelenggarakan lembaga-lembaga sosial dan sebagainya.

7. Mengadakan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan nonformal, kursus kejuruan atau keterampilan, kegiatan pelatihan, pembekalan keterampilan, dialog, diskusi, seminar, bedah buku, dan sejenisnya.

8. Mengikuti berbagai aktivitas dan pekerjaan atau kegiatan dan untuk mendukung atau membantu Perkumpulan-Perkumpulan serupa lainnya yang memiliki kaitan dengan maksud dan tujuan PPI.

9. Secara pro-aktif memberikan kontribusi positif di bidang maritim dalam skala nasional maupun internasional.

10. Berbagi donasi amal dalam bentuk tunai maupun bagian dari wujud aset-aset sebagai pelaksanaan dari maksud dan tujuan didirikannya PPI.

11. Memberikan dan menyalurkan bantuan atau sumbangan-sumbangan dalam bentuk apapun juga kepada masyarakat kurang mampu dan atau korban bencana alam, baik yang berasal dari organisasi sendiri ataupun dari pihak lain.

12. Mitra Tripartit dalam proses pengambilan keputusan di bidang ketenagakerjaan pelaut Indonesia.

13. Melindungi dan melaksanakan Hak dan Kepentingan Anggota.

14. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga Pemerintah dan swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

15. Memberikan pemahaman kepada Anggota tentang pentingnya kecakapan dalam berorganisasi.

16. Memperjuangkan terciptanya suasana dan kondisi kerja yang layak dan manusiawi.

17. Memperjuangkan terciptanya hubungan industrial yang haromis, dinamis, dan berkeadilan.

18. Mendukung terciptanya peningkatan perekonomian Indonesia.

BAB V

KEDAULATAN DAN AFILIASI

Pasal 12

KEDAULATAN

Kedaulatan PPI berada ditangan Anggota menurut sistem perwakilan dan dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah sesuai jenjang organisasi.

Pasal 13

AFILIASI

PPI dapat berafiliasi dengan dengan Oganisasi di skala nasional maupun di skala internasional.

BAB VI

KEANGGOTAAN, HAK-HAK ANGGOTA, KEWAJIBAN SETIAP ANGGOTA, DAN MASA BAKTI ANGGOTA

Pasal 14

KEANGGOTAAN

Keanggotaan PPI terdiri dari:

1. Anggota Biasa yaitu Warga Negara Republik Indonesia yang memiliki Kode Pelaut Indonesia dan mereka yang diterima sesuai dengan ketentuan/ peraturan PPI;

2. Anggota Luar Biasa yaitu Pelaut bukan Warga Negara Republik Indonesia;

3. Anggota Kehormatan yaitu Orang yang bukan berprofesi sebagai Pelaut tetapi mempunyai kontribusi yang besar dan kepedulian terhadap kepentingan Pelaut Indonesia;

4. Untuk dapat terdaftar menjadi anggota minimal berumur 18 (delapanbelas) tahun;

5. Keanggotan PPI bersifat perorangan/ individu.

Pasal 15

HAK-HAK ANGGOTA

1. Hak untuk meminta Advokasi dan perlindungan hukum apabila menghadapi tuntuan hukum dalam menjalankan tugasnya.

2. Hak mengeluarkan pendapat, hak bicara, dan mengajukan usulan-usulan serta saran-saran untuk kemajuan organisasi sesuai dengan regulasi organisasi;

3. Hak Memilih dan dipilih sesuai aturan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga;

4. Hak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan antara lain seminar, pelatihan dan sebagainya yang diselenggarakan oleh organisasi.

5. Setiap anggota memiliki hak yang Sama.

Pasal 16

KEWAJIBAN SETIAP ANGGOTA

1. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh PPI;

2. Menjaga dan membela Nama baik organisasi;

3. Memahami dan menghayati maksud dan tujuan serta fungsi PPI;

4. Mentaati dan melaksanakan seluruh keputusan-keputusan Musyawarah PPI;

5. Membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas PPI;

6. Menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan kepentingan PPI;

7. Menghadiri undangan Musyawarah dan rapat-rapat;

8. Membayar uang pangkal dan uang iuran Anggota;

Pasal 17

MASA BAKTI ANGGOTA

1. Masa jabatan Anggota tidak ditentukan lamanya.

2. Jabatan Anggota akan berakhir dengan sendirinya apabila Anggota tersebut:

a. Meninggal dunia;

b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis;

c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat dan/ atau musyawarah;

e. Divonis bersalah berdasarkan penetapan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

BAB VII

STRUKTUR, PENGURUS, DAN PENGAWAS

Pasal 18

STRUKTUR

Struktur PPI terdiri dari:

1. Tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia.

2. Tingkat Daerah meliputi wilayah Provinsi.

3. Tingkat Wilayah meliputi Kota/ Kabupaten.

Pasal 19

PENGURUS

1. Pengurus adalah Anggota PPI yang melaksanakan kepengurusan PPI, yang sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Seorang Ketua;

b. Seorang Sekretaris; dan

c. Seorang Bendahara.

2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka -1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

5. Pengurus tingkat Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 (delapan belas) ayat 1 (satu) dipimpin oleh Dewan pimpinan Pusat disingkat DPP.

6. Pengurus tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 (delapan belas) ayat 2 (dua) dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah disingkat DPD.

7. Pengurus tingkat Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 (delapan belas) ayat 3 (tiga) dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah disingkat DPW.

Pasal 20

SYARAT PENGURUS

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah:

a. Orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan organisasi yang menyebabkan kerugian bagi organisasi, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

b. Kualifikasi Pengurus:

i. Ketua Umum dan Ketua:

Ketua Umum adalah Pelaut yang sudah menjalani masa aktif layar minimum 5 (Lima) tahun, Warga Negara Indonesia yang tidak pernah terlibat organisasi terlarang baik nasional maupun internasional. Seorang Ketua Umum dan Ketua harus memenuhi syarat;

ii. Sekretaris Umum dan Sekretaris:

Seorang Sekretaris Umum dan Sekretaris harus memenuhi syarat dan kualifikasi;

iii. Bendahara Umum dan Bendahara:

Seorang Bendahara Umum dan Bendahara harus memenuhi syarat dan kualifikasi.

iv. Syarat dan kualifikasi sebagaimana dimaksud point i, ii, dan iii, di atas diatur lebih lanjut dalam Anggaran rumah Tangga.

2. Pengurus dapat menerima honor sebagaimana diatur dalam Angaran Rumah Tangga.

3. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, harus diisi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

4. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, harus diisi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

5. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut paling sedikit 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Dalam hal terjadi penggantian Pengurus, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan instansi terkait.

7. Pengurus tidak dapat merangkap menjadi Pembina dan/ atau Pengawas.

Pasal 21

PENGAWAS

1. Pengawas adalah organ PPI yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan organisasi.

2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka satu orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan organisasi yang menyebabkan kerugian bagi organisasi, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan Pengadilan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

5. Pengawas diangkat melelui Munas untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diangkat kembali.

6. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinnya.

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas, maka dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia dan instansi terkait.

8. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

9. Masa bakti, Tugas dan Wewenang, Rapat Pengawas, dan Keputusan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

TAHUN BUKU, LAPORAN TAHUNAN, SANKSI-SANKSI, DAN MASA BAKTI PENGURUS

Pasal 22

TAHUN BUKU

1. Tahun buku PPI dimulai dari tanggal 1 (satu) bulan Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember.

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku PPI ditutup.

3. Untuk pertama kalinya, tahun buku PPI dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian PPI dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) bulan Desember tahun 2016 (dua ribu enam belas).

PASAL 23

LAPORAN TAHUNAN

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lama 5 (Lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku PPI.

2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:

a. Laporan keadaan dan kegiatan PPI selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.

b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh anggota Pengurus dan Pembina Pengawas.

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pembina Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.

5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.

6. Laporan tahunan PPI disusun sesuai Standar Akutansi Keuangan yang berlaku.

7. Ikhtisar Laporan tahunan PPI diumumkan pada papan pengumuman di Kantor PPI.

Pasal 24

SANKSI-SANKSI

Dewan Kehormatan (diatur dalam Anggaran Rumah Tangga) merupakan alat perlengkapan organisasi yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan lainnya yang berlaku, baik dugaan tersebut berasal dari sepengetahuan Dewan Pembina maupun karena laporan dari pengurus ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan, maka selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja Dewan Kehormatan wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.

2. Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan sebagaimana yang tercantum dalam ayat 1 ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan lainnya yang berlaku, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan berkewajiban memanggil secara tertulis Anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi atau email atau sarana lain yang memungkinkan, untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

3. Dewan Kehormatan akan menentukan putusannya mengenai terbukti atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan lainnya yang berlaku serta dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya apabila terbukti, setelah mendengar keterangan dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam Sidang Dewan Kehormatan yang diadakan untuk keperluan itu, dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat 6 dan 7 pasal ini.

4. Penentuan keputusan tersebut dalam ayat 3 diatas dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan dimana pelanggar tersebut telah didengar keterangan dan atau pembelaannya.

5. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.

6. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan akan mengulangi panggilannya sebanyak 2 (dua) kali -dengan jarak waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk setiap panggilan.

7. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah panggilan ketiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Pelanggar yang dipanggil itu dan menentukan putusannya.

8. Terhadap sanksi pemberhentian sementara (schorsing) atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan organisasi diputuskan, Dewan Kehormatan wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus.

9. Putusan sidang Dewan Kehormatan wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan kepada angggota yang melanggar dengan Surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan.

10. Setiap anggota yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan lainnya yang berlaku, dikenakan sanksi secara bertahap dari mulai peringatan pertama, kedua, ketiga, pemberhentian sementara atau skorsing sampai dengan pemberhentian dengan hormat.

11. Setiap Anggota yang tidak melaksanakan kewajibannya dan mencemarkan Nama baik organisasi, dapat dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

Pasal 25

MASA BAKTI PENGURUS

1. Masa bakti setiap tingkat Pengurus PPI adalah 5 (Lima) tahun.

2. Setelah habis masa bakti sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (satu) di atas, Pengurus dapat dipilih kembali untuk satu kali periode saja dalam jabatan yang Sama.

BAB IX

MUSYARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 26

PENGERTIAN MUSYAWARAH

1. Musyawarah terdiri dari:

a. Musyawarah Nasional disingkat Munas;

b. Musyawarah Nasional Luar Biasa disingkat Munaslub;

c. Musyawarah daerah disingkat Musda;

2. Rapat Kerja:

a. Rapat Kerja Nasional disingkat Rakernas;

b. Rapat Kerja Daerah disingkat Rakerda;

3. Rapat Pleno yang dilakukan oleh DPP.

4. Rapat Pengawas.

Pasal 27

MUSYAWARAH NASIONAL

1. Munas merupakan forum kekuasaan tertinggi dan sebagai perwujudan kedaulatan Anggota.

2. Munas diadakan sekur ang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 5 (Lima) tahun.

3. Munas dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari utusan yang berhak hadir.

4. Munas berwenang untuk:

a. Meminta, menerima, menolak pertanggung jawaban kepengurusan PPI, dan apabila pertanggung jawaban tidak dapat diterima/ditolak, Ketua tidak dapat dipilih kembali;

b. Mengubah atau menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPI;

c. Memilih dan menetapkan susunan DPP;

d. Menetapkan dan merumuskan keputusan-keputusan yang dianggap perlu dan/ atau penting; dan

e. Menyusun program umum PPI.

Pasal 28

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

1. Dalam keadaan luar biasa dapat diselenggarakan Munaslub.

2. Munaslub memiliki kewenangan yang Sama seperti halnya Munas.

3. Munaslub dapat dilakukan atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Anggota yang diputuskan dalam Rapat Pleno DPP.

Pasal 29

MUSYAWARAH DAERAH

1. Musda diselenggarakan 5 (Lima) sekali dan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Munas.

2. Musda berwenang untuk:

a. Menilai pertanggungjawaban pengurus DPD;

b. Memilih dan menetapkan pengurus DPD; dan

c. Menentukan utusan untuk menghadiri Munas.

3. Bagi pengurus DPD yang belum melaksanakan Musda hanya dapat mengirimkan utusan sebagai peninjau.

Pasal 30

RAPAT KERJA NASIONAL

1. Rakernas merupakan forum konsultasi, koordinasi, dan evaluasi dalam rangka keterpaduan program PPI.

2. Rakernas mempunyai wewenang menyempurnakan dan menjabarkan program umum PPI.

3. Rakernas dihadiri oleh:

a. Pengurus DPP;

b. Pengurus DPD;

4. Rakernas diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

5. Rakernas dipimpin oleh Ketua DPP.

Pasal 31

RAPAT PLENO

Rapat Pleno DPP merupakan forum komunikasi, evaluasi, dani nformasi dalam rangka membahas kepentingan PPI, yang diselenggarakan sedikitnya 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB X

KEKAYAAN DAN PENGGUNAAN KEKAYAAN

Pasal 32

KEKAYAAN

1. Kekayaan PPI diperoleh dari:

a. Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota;

b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;

c. Wakaf;

d. Hibah;

e. Hibah wasiat;

f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PPI dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Besaran Uang Pangkal dan Uang Iuran Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga PPI.

Pasal 33

PENGGUNAAN KEKAYAAN

1. Kekayaan PPI harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan PPI berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan dalam program umum PPI.

2. Untuk keperluan Ayat 1 (satu) di atas, DPP menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi (APBO) pada setiap tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

BAB XI

PERUBAHAN ATAU PENYEMPURNAAN AD/ART, PENGGABUNGAN, PEMBUBARAN ORGANISASI, DAN CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 34

PERUBAHAN ATAU PENYEMPURNAAN AD/ART

1. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Munas atau dalam Munaslub.

2. Keputusan diambil berdasarkan mufakat.

3. Dalam hal keputusan mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah peserta rapat yang hadir.

4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Munaslub, yang paling cepat dilakukan 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Munas yang telah dilakukan sebelumnya.

5. Keputusan Munaslub sah, apabila diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir atau yang diwakili.

6. Perubahan Anggaran dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.

7. Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap Maksud dan Tujuan organisasi.

8. Perubahan Anggaran dasar yang menyangkut perubahan Nama dan Kegiatan organisasi, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.

9. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 (delapan), cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.

10. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat organisasi dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan Kurator.

Pasal 35

PENGGABUNGAN ORGANISASI

1. Penggabungan organisasi dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih organisasi lain yang dapat mengakibatkan organisasi yang menggabungkan diri menjadi bubar.

2. Penggabungan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a. Ketidakmampuan organisasi melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan organisasi lain;

b. Organisasi yang menerima penggabungan dan yang akan bergabung kegiatannya sejenis atau;

c. Organisasi yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan.

3. Usul penggabungan organisasi dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Dewan Pembina.

4. Penggabungan organisasi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pembina yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota Dewan Pembina dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota Dewan Pembina yang hadir.

5. Pengurus dari masing-masing organisasi yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

6. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari organisasi yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

7. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing organisasi.

8. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia.

9. Pengurus organisasi hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lama 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.

10. Dalam hal penggabungan organisasi diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar organisasi wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.

Pasal 36

PEMBUBARAN ORGANISASI

1. Organisasi bubar karena:

a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;

b. Tujuan organisasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;

c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan:

i. Organisasi melanggar ketertiban umum dan Kesusilaan;

ii. Tidak mampu membayar utangnya dan telah dinyatakan pailit;

iii. Harta kekayaan organisasi tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

2. Dalam hal organisasi bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a dan huruf b, Dewan Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan organisasi.

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

4. Kuorum Rapat Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pembina yang dihadiri paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina yang hadir.

5. Dalam hal organisasi bubar, organisasi tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

6. Dalam hal organisasi sedang dalam proses likuidasi, untuk semua Surat keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi” dibelakang Nama organisasi.

7. Dalam hal organisasi bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.

8. Dalam hal pembubaran organisasi karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.

9. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

10. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan organisasi yang bubar atau dibubarkan paling lama 5 (Lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran organisasi dan proses likuidasinya dalam Surat kabar harian berbahasa Indonesia.

11. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam Surat kabar harian berbahasa Indonesia.

12. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran organisasi kepada Pembina.

13. Dalam hal laporan mengenai pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 10 tidak dilakukan, maka bubarnya orgaisasi tidak berlaku bagi pihak ketiga.

Pasal 37

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi penggunaannya ditentukan oleh keputusan Rapat Anggota.

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan organisasi yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut;

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada organisasi lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi yang bubar.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 38

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

2. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta.

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 24 November 2016.

Catatan : Jika terdapat kekeliruan/salah penulisan sesuai dengan naskah AD aslinya, maka akan kami perbaiki sebagaimana naskah aslinya.

Bagian II : Anggaran Rumah Tangga (dalam tahap pengetikan)