Ada Apa Dengan Ketenagakerjaan Pelaut ?

#KetenagakerjaanPelaut
Jakarta, PPI News – Pasal 337 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 19 ayat (6) PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan dan Pasal 41 ayat (1) PP No. 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi adalah pasal-pasal yang secara garis besar memperkuat peran Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal penempatan, pelindungan, dan pengawasan terhadap Pelaut Indonesia.


Hal tersebut didukung dengan diratifikasi MLC 2006 melalui UU No. 15 Tahun 2016 tentang Pengesahan MLC 2006 yang secara umum telah terdapat 11 regulasi nasional yang dinilai sudah sesuai (comply) dengan substansi MLC 2006, diantaranya UU Keselamatan Kerja, UU Ketenagakerjaan, UU PPHI, UU SJSN, UU SID, UU Pelayaran, dll. 


Semestinya, Pemerintah dalam hal ini baik Kemnaker dan Kemenhub dalam merumuskan aturan turunan sebagai pelaksanaan UU Pengesahan MLC 2006 dapat mengharmonisasikan 11 regulasi tersebut dan menerbitkan regulasi pelaut satu pintu (tidak tumpang tindih). 


Selama ini, ketenagakerjaan pelaut hampir tidak tersentuh oleh pemerintah. Dari mulai soal tata cara penempatan, pelindungan, hingga soal pengawasan. Akibatnya, perselisihan hubungan industrial antara pelaut sebagai pekerja dengan pengusaha di bidang pelayaran semakin meningkat. 


Maka, atas dasar itulah diharapkan agar kedua kementerian itu dapat bersinergi dan mengajak serikat pelaut serta asosiasi pengusaha pelayaran untuk duduk bareng dalam rangka membenahi persoalan ketenagakerjaan pelaut. Jangan biarkan pelaut Indonesia menjadi korban keegoisan antar instansi pemerintah yang seakan sama-sama alot dan sama-sama merasa memiliki kewenangan soal pengaturan perizinan perusahaan saja, sementara jika ada perselisihan ketenagakerjaan, penyelesaian tidak cepat, efisien, dan cemderung mengarahkan pelaut (pihak yang umumnya dirugikan) untuk bertempur di meja hijau dalam keadaan yang sudah lapar dan lelah karena berbelit-belitnya birokrasi dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial pelaut, dimana pihak yang ditunjuk oleh UU sebagai penyelesai perselisihan seperti tidak memiliki power dan taring untuk mengeksekusi pengusaha nakal pelanggar norma ketenagakerjaan, tetapi disisi lain, pihak yang punya power dan taring (penerbit izin perusahaan dan kapal) seakan menikmati dilema yang sedang dihadapi oleh pelaut atau serikat pelaut dengan sikap cueknya terhadap banyaknya laporan perselisihan hubungan industrial di sektor pelayaran.


Admin PPI News