Akhiri Kisruh Peraturan Pelaksanaan UU PPMI, PPI Minta Pemerintah Buang Ego Sektoral !

Jakarta, PPI News, Press Release – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP-PPI) mendesak pemerintah agar segera menerbitkan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (“UU PPMI”) khususnya terkait penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (“PMI”) pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana ketentuan Pasal 64 UU PPMI, yakni mandat terbitnya Peraturan Pemerintah (“PP”) guna mengakhiri “kisruh” antar kementerian/lembaga/badan terkait kewenangan terhadap PMI pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang telah terjadi selama ini dan jelas berakibat pada ketidakpastian jaminan pelindungan bagi para PMI pelaut awak kapal dan pelaut perikanan di luar negeri.

Bahwa, Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPMI menyatakan “Pekerja Migran Indonesia meliputi: c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan” dan pasal 64 UU PPMI menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan pelindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Artinya, pemerintah mempunyai “pekerjaan rumah” terkait UU PPMI, yang salah satunya adalah menetapkan PP tentang Penempatan dan Pelindungan bagi PMI pelaut awak kapal dan pelaut perikanan paling lama sampai 22 November 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 90 UU PPMI.

Pengertian Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan:

Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian atau keterampilan sebagai awak kapal (Pasal 1 ayat 3 PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan selaku peraturan pelaksanaan UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran lama “saat ini sudah diganti dengan UU No. 17/2008 tentang Pelayaran yang baru”).

Pasal 1 ayat (40) UU No. 17/2008 Jo. Pasal 1 ayat 2 PP No. 7/2000 menyatakan “Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil”

Awak Kapal Perikanan adalah setiap orang yang bekerja di atas Kapal Perikanan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain (Pasal 1 ayat 8 PermenKP No. 35/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM Pada Usaha Perikanan) dan/atau Awak Kapal Perikanan (fisher) adalah setiap orang yang dipekerjakan di kapal Perikanan untuk kegiatan usaha Perikanan tangkap (Pasal 1 ayat 5 permenKP No. 42/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan).

Maka berdasarkan hal-hal di atas, serta mengacu pada ketentuan PP No. 7/2000 tentang Kepelautan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan “Kepelautan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawakan, pendidikan, persertifikatan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut”

Pasal 19 ayat (6) PP No. 7/2000 tentang Kepelautan yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setelah mendengar pendapat dari Menteri”

Berikut merupakan isi dari ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 7/2000: (1). Pelaut Indonesia dapat bekerja di kapal Indonesia dan/atau kapal asing sesuai dengan Sertifikat Keahlian Kelautan Pelaut atau Sertifikat Keterampilan Pelaut yang dimilikinya; dan (2). Untuk membuka kesempatan kerja pelaut Indonesia pada kapal-kapal asing di luar negeri, penempatan tenaga kerja pelaut dapat dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional atau perusahaan jasa penempatan tenaga kerja pelaut yang memenuhi persyaratan.

Pendapat: Bahwa jika mengacu kepada Pasal 19 ayat (6) PP No. 7/2000 tentang Kepelautan, tata cara penempatan tenaga kerja pelaut diatur dengan Kepmenaker setelah mendengar pendapat dari Menteri (Yang dimaksud Menteri dalam PP NO. 7/2000 adalah Menteri di Bidang Pelayaran/Perhubungan). Artinya, dengan Menhub menerbitkan Permenhub No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (6) PP No. 7/2000 aquo, sepanjang keberlakuan atau ruang lingkup Permenhub tersebut hanya diperuntukan bagi perekrutan dan penempatan awak kapal di dalam negeri dan semestinya terkait “khusus” tata cara penempatan tenaga kerja pelaut di kapal-kapal asing di luar negeri sebagaimana maksud Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Kepmenaker setelah mendengar pendapat dari Menhub (yang mengetahui persoalan kepelautan).

Saran: Terkait PMI pelaut dan pelaut perikanan, sebaiknya antara Kemenhub dan Kemnaker dapat bersama-sama merumuskan tentang PP Penempatan dan Pelindungan PMI Pelaut, tentunya dengan mengacu kepada regulasi-regulasi sebelumnya yang sudah ada dan yang masih berlaku, asas hukum, regulasi konvensi seperti UU No. 15/2016 tentang Pengesahan MLC 2006, serta dapat meminta pendapat selain pakar dan akademisi juga melibatkan serikat pekerja sektoral (pelaut) dan asosiasi pengusaha sektoral (perekrutan dan penempatan pelaut) agar kedua belah pihak yang berkepentingan mengikatkan diri dalam hubungan kerja (pelaut diwakili serikatnya dan pengusaha diwakili asosiasinya) dapat sama-sama terakomodir dengan baik. Begitupun Kemnaker dengan KKP dan Kemenhub untuk membahas soal pelaut perikanannya karena terkait dengan sertifikasi pelaut perikanan juga masih ada beberap peran dari Kemenhub. Setelah itu, dimungkinkan pula dengan melakukan Focus Discusion Grup (FGD) lintas lembaga terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kepolisian, dan lembaga-lembaga terkait lainnya dalam rangka diskusi untuk BEDAH REGULASI menghindari TUMPANG TINDIH.

Penulis: Imam Syafi’i Ketua ADKUMHAM DPP PPI