Andri Sanusi: Jangan Ada Senioritas Dalam Penyelesain Perselisihan Pelaut !


Jakarta, PPI News – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP PPI) meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk menindak tegas perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal yang terdaftar dan telah memikili Surat Izin Usaha Perekrutan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.


Tindakan tegas dimaksud, wajib dilakukan oleh Menhub terhadap Manning Agency pemilik SIUPPAK yang terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya apabila tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan dalam hubungan kerja antara awak kapal dengan Manning Agency dan/atau pemilik kapal.


Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal “Permenhub 84/2013”, usaha keagenan awak kapal (Ship Manning Agency) adalah usaha jasa keagenan awak kapal yang berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang rekrutmen dan penempatan awak kapal di atas kapal sesuai kualifikasi.


Dalam Permenhub 84/2013, Bagian Kedua, Tanggung Jawab, Pasal 14 menyatakan bahwa “Perusahaan keagenan awak kapal bertanggung jawab terhadap awak kapal yang ditempatkan/ dipekerjakan atas segala isi Perjanjian Kerja Laut (PKL) sejak penandatanganan PKL sampai habis masa berlaku PKL dan awak kapal tiba di tempat pemberangkatan pertama.”


Saat ini, setidaknya beberapa perusahaan pemegang SIUPPAK telah dilaporkan oleh para pelaut/awak kapal kepada PPI tentang adanya perselisihan dalam hubungan kerja yang merugikan mereka sebagai pekerja di atas kapal di luar negeri, di mana dominan perselisihan adalah terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak, sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja laut (PKL). 


“Ya. Banyak masalah industrial pelaut kita yang direkrut dan dipekerjakan di luar negeri. Beberapa sedang dalam proses bipartit, sebagian masih di tingkat tripartit (mediasi) di Disnaker/Kemnaker, dan sebagian lagi sudah terbit Surat Anjuran dari Mediator, serta ada juga yang telah putus di pengadilan dan dalam tahap Aanmaning oleh Pengadilan,” ujar Ketua Umum PPI, Andri Yani Sanusi (8/12/2019).


Menurut Andri, adanya aturan khusus “Lex Specialis” Permenhub 84/2013 sama sekali belum bisa memangkas birokrasi terhadap proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial pelaut. Sebab dalam Permenhub 84/2013 tidak mengatur secara detail tentang proses penyelesaian perselisihan, di mana apabila terjadi perselisihan maka para pihak menyelesaikan secara musyawarah dan apabila musyawarah tidak menemukan penyelesaian, maka perselihan diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). 


“Itu kan sama aja Kemenhub lepas tangan ketika ada masalah antara pelaut dengan pengusaha, di mana para pihak disuruh musyawarah. Apabila musyawarah gagal menemukan penyelesaian, maka lanjut ke PHI. Padahal untuk lanjut ke PHI, para pihak harus terlebih dahulu melewati proses bipartit dan tripartit sebagaimana UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Lalu di mana Lex Specialis_nya?,” tanya Andri.


Berikut kutipan Permenhub 84/2013 pada Bab V, Penyelesaian Perselisihan Pelaut, Pasal 36 yang menyatakan bahwa:“(1) Perusahaan keagenan awak kapal wajib menyelesaikan perselisihan yang timbul antarpelaut, dengan pemilik atau operator kapal atau pelaut dengan perusahaan keagenan awak kapal baik secara musyawarah maupun secara hukum sesuai yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja Laut.” dan“(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui pengadilan hubungan industrial dengan berpedoman pada Perjanjian Kerja Laut yang telah ditandatangani oleh para pihak dan dokumen pendukung lainnya.”


“Harusnya Kemenhub paham dong, mata pencaharian pelaut ya kerja di kapal. Kalau lagi ada masalah pelaut disuruh gugat ke pengadilan dengan semua tahapan-tahapannya itu, lalu anak istrinya mau makan apa? Harusnya Kemenhub punya solusi khusus mengantisipasi hal itu,” tegas Andri.


Menurut Andri, sebenarnya salah satu solusinya sudah ada dalam Permenhub 84/2013, tapi entah kenapa hal tersebut sangat jarang dilakukan oleh Pejabat di Kemenhub up. Ditjen Hubla.


Lanjut, kata Andri, dalam Permenhub 84/2013, pada BAb IV, Sanksi Administrasi, Pasal 32 menyatakan bahwa:“(1) Perusahaan keagenan awak kapal yang melakukan perekrutan dan penempatan pelaut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak memenuhi kewajibannya dan/ atau tanggung jawabnya sesuai Perjanjian Kerja Laut dikenai sanksi administrasi.”
“(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; b. pembekuan sementara izin usaha; atau c. pencabutan izin usaha.”
“(3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada perusahaan keagenan awak kapal yang tidak melaksanakan kegiatan setelah SIUPPAK diterbitkan dan/atau tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan keagenan awak kapal terhadap hasil evaluasi.”


Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa “Pembekuan sementara izin usaha perusahaan keagenan awak kapal dilakukan oleh Direktur Jenderal apabila perusahaan keagenan awak kapal tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban dan/ atau tanggung jawabnya sesuai perjanjian kerja laut yang ditandatangani oleh para pihak.”


Dugaan ompongnya Pasal 32 dan 33 ayat (1) Permenhub 84/2013 tersebut di lapangan, duga Andri, disinyalir kuat salah satu penyebabnya adalah terkait Senioritas


“Saya dapat info dari Pengurus yang mengadvokasi kasus di lapangan, biasanya di perusahaan itu ada tenaga ahli. Nah tenaga ahli itu biasanya senior sewaktu di akademi pelayaran. Nah mungkin si pejabat ada rasa enggak enak kali untuk membekukan atau mencabut izin perusahaan sebagai bentuk efek jera pengusaha yang melakukan pelanggaran. Padahal jika sanksi administrasi itu diimplementasikan di lapangan, hal itu akan meminimalisir terjadinya perselisihan dan proses penyelesaian kasus bisa cepat diselesaikan,” pungkas Andri.