Anggotanya Di Bui, Ketum PPI Nilai Penyidik Tak Pertimbangkan UU Pelayaran, Pengusaha Berpotensi Langgar Pidana Perburuhan

Jakarta, PPI News – Ketidakjelasan kesalahan yang dituduhkan oleh management PT. Trans Power Marine Tbk terhadap Nakhoda kapal TB. Trans Power 247 sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUH Pidana tentang Penggelapan dengan alasan Nakhoda menguasi kapal, sehingga perusahaan mengklaim mengalami kerugian karena tidak beroperasinya kapal dianggap terlalu berlebihan dan tidak nyambung, bahkan Penyidik Ditpolairud Polda Kalsel yang saat ini telah menetapkan sang Nakhoda sebagai tersangka dan telah mendekam di sel tahanan, dalam menangani perkara tersebut dinilai tidak mempertimbangkan wewenang Nakhoda sebagai pimpinan tertinggi di atas kapal sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Disampaikan oleh Ketua Umum Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI), Andri Yani Sanusi, bahwa sesuai UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mendefiniskan Nakhoda sebagai salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Lanjut, menurut Andri, salah satu hak  Nakhoda dalam UU Pelayaran adalah mendapatkan keleluasaan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 138 ayat (4) dan Penjelasannya.


Kemudian, kata Andri, Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU Pelayaran menyatakan bahwa sebelum kapal berlayar, Nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar dan Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
“Ini kan Nakhoda melaporkan ke Syahbandar bahwa kapa tidak laiklaut, sehingga Syahbandar tidak menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sehingga kemudian kapal belum bisa dioperasikan. Kok malah Nakhoda dilaporkan pidana dan akhirnya di bui?,” ujar Andri.


Andri menambahkan, justru berdasarkan Pasal 311 UU Pelayaran, setiap orang yang menghalang-halangi keleluasaan Nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).


Bahwa menurut Andri, kesejahteraan awak kapal adalah salah satu unsur terpenuhinya kelaiklautan kapal. Jika kesejahteraan awak kapal tidak dipenuhi, maka kapal tidak dapat dinyatakan laiklaut. 


“Nakhoda ini kan melaporkan kepada Kesyahbandaran bahwa kapal tempatnya bekerja tidak laiklaut dan ada hak ketenagakerjaan yang belum dipenuhi oleh perusahaan meliputi gaji yang dikurangi tanpa alasan yang jelas dan tidak dibayarkannya premi selama beberapa trip, kok malah Nakhoda dikriminalisasi oleh perusahaan dan sekarang di bui?,” ungkap Andri.


Selain soal Nakhoda, Andri juga menyatakan mendapat informasi bahwa kru kapal TB. TP 247 yang posisi jabatan terendah, ternyata masih diupah dibawah ketentuan upah minimum provinsi DKI Jakarta 2019. Hal itu, jelas merupakan tindak pidana perburuhan dan pengusaha dapat dilaporkan ke kepolisian, tepatnya di Desk Pidana Perburuhan di Polda setempat domisili kantor pusat perusahaan.


Dikatakan Andri, mengacu pada ketentuan Pasal 337 UU Pelayaran yang menyatakan ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, bahwa Pasal 90 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum atau upah sektoral provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud Pasal 89 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.


“Jika kedapatan pengusaha secara nyata membayar upah para kru dibawah upah minumum, Pasal 185 UU Ketenagakerjaan jelas ada sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,0- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana kejahatan,” pungkas Andri.

Admin PPI News