Apa pengertian PKL dan Hubungan Kerja?

Jakarta, PPI News – Persoalan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Hal tersebut terdapat pada Pasal 337 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Hal di atas, juga sejalan dengan ketentuan pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), BAB IV, PERJANJIAN KERJA-LAUT (PKL), Bagian 1, Perjanjian Kerja-Laut Pada Umumnya, Sub 1, Ketentuan-ketentuan Umum, Pasal 395: Yang diartikan dengan perjanjian kerja-laut adalah perjanjian yang diadakan antara seorang pengusaha perkapalan pada satu pihak dengan seorang buruh di pihak lain, di mana yang terakhir ini mengikat dirinya untuk melakukan pekerjaan dalam dinas pada pengusaha perkapalan dengan mendapat upah sebagai nakhoda atau anak buah kapal. (KUHD 341, 375, 399 dst.).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam suatu PKL juga terpenuhi unsur-unsur dari suatu perjanjian kerja pada umumnya, yaitu: adanya pekerjaan, perintah dan upah sebagaimana hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (15) yang menyatakan “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”

Admin PPI News