Banyak Kasus Industrial Pelaut, PPI Minta Labour Inspector Awasi 3.713 Perusahaan Pelayaran

Jakarta, PPI News – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP-PPI) meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk memperhatikan upah pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal di dalam negeri. Pelaut selaku pekerja di sektor transportasi laut seakan luput dari perhatian kementerian yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

“Sektor transportasi laut merupakan sektor yang vital. Tanpa pelaut, bahan bakar, bahan pokok, dan barang-barang lainnya yang biasa diangkut via jalur laut akan tersendat. Ekonomi nasional bisa terganggu,” ujar Ketua Pelaut Dalam Negeri PPI, Nur Rohman.

Berdasarkan data yang dikutip dari situs Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut, Ditjen Hubla, Kemenhub, (https://simlala.dephub.go.id/pusatdata/) pertanggal 13 November 2019 terdapat 3.713 (Tiga Ribu Tujuh Ratus Tiga Belas) perusahaan angkutan laut pemilik Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).

Rohman menyebut, selama ini belum terlihat peran “action” dari pengawas ketenagakerjaan (Labour Inspector) dalam melakukan inspeksi terhadap perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran di dalam negeri. Padahal perselisihan hubungan industrial yang terjadi di sektor pelayaran terus meningkat.

Dari sisi perselisihan, mayoritas perselisihan antara pelaut dengan pengusaha pelayaran adalah persoalan ketenagakerjaan seperti upah tidak layak, pemutusan hubungan kerja sepihak, dan tidak dibayarkannya hak THR keagamaan, pesangon apabila hubungan kerja berakhir, dan tidak adanya jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Hampir di setiap kantor Dinas Ketenagakerjaan Kab/Kota di Jakarta dan beberapa daerah serta di kantor Dit. PPPHI, Ditjen PHI & JSK, Kemnaker pun ada perkara HI pelaut yang sedang terjadi, kami laporkan, dan saat ini sedang dalam proses sidang mediasi,” ungkap Rohman.

Namun Rohman menyadari bahwa perselisihan hubungan industrial pelaut tidak mungkin dapat dengan cepat diselesaikan oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dikarenakan perizinan perusahaan angkutan laut berada di bawah instansi pemerintah yang membidangi urusan transportasi (kementerian perhubungan).

“Disatu sisi UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatur tentang mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial mengarahkan proses tripartit di dinas/kementerian ketenagakerjaan, tetapi disisi lain instansi yang membidangi ketenagakerjaan seperti tidak punya taring ‘ompong’, karena pengusaha di bidang pelayaran kerap mengabaikan panggilan klarifikasi atau mediasi dari mediator hubungan industrial, karena para pengusaha menganggap kedudukan mereka di bawah kementerian perhubungan, sehingga tidak sedikit perselisihan antara pelaut dengan pengusaha hanya berujung pada terbitnya surat anjuran mediator,” kata Rohman.

Perlunya koordinasi dan sinergi yang baik antara kemnaker dan kemenhub di lapangan “join inspection”. Misalnya, jika di kemenhub ada petugas pemeriksa keselamatan kapal (marine inspector) yang melakukan pemeriksaan terhadap kapal, maka labour inspection diharapkan dapat melakukan pengawasan ke perusahaan-perusahaan pelayaran terkait kepatuhan pengusaha pelayaran terhadap norma-norma ketenagakerjaan.

Kembali soal upah, pekerja di sektor angkutan laut/pelayaran seharusnya sudah dapat menikmati upah minimum sektoral dan diberlakukan secara nasional, karena pekerjaan pelaut itu pekerjaan berbahaya dan dibutuhkan sertifikat kompetensi yang tidak sedikit serta pengambilan yang tidak sebentar dan tidak murah.

“Kami sudah bersurat untuk meminta audiensi dengan Menaker. Mudah-mudahan diterima oleh beliau, agar kami bisa menyampaikan aspirasi pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal di dalam negeri baik soal standar upah, pengawasan, dan penegakkan hukum ketenagakerjaan,” pungkas Rohman.

Admin PPI News