Berantas TPPO, PPI Laporkan Perusahaan Rekrutmen Pelaut ke Bareskrim Polri

Sebanyak 40 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia diduga menjadi korban perdagangan orang. Para ABK direkrut dari berbagai provinsi dan dikirim ke Somalia dan Jepang untuk dipekerjakan pada kapal-kapal penangkap ikan dengan iming-iming gaji bulanan sebesar USD 400 dan bonus tangkapan yang bervariasi.

Namun kenyataannya para ABK tersebut tidak menerima hak-haknya sebagaimana yang dijanjikan dan justru di luar negeri mengalami kondisi kerja, makan, minum, dan tempat istirahat yang tidak layak bahkan sempat ditampung pada sebuah palka penampung ikan sebelum akhirnya para ABK dapat dipulangkan ke Tanah Air dengan bantuan Kementerian Luar Negeri, KBRI Nairobi dan KJRI Guangzhou, China.

Hal tersebut disampaikan oleh Tim Advokasi Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) saat mendampingi perwakilan para ABK untuk melaporkan kasus itu ke Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri), Senin (14/1/2019).

“Para ABK sudah bekerja antara 6 – 9 bulan, tetapi gaji mereka tidak dibayar sesuai perjanjiannya. Selain gaji, mereka juga diperlakukan secara tidak layak di atas kapal seperti beberapa bulan tidak bisa mandi, makan dengan lauk kubis mentah, minum air AC dan air karat, hingga pernah ditampung di palka tempat penampung ikan yang bau dan kotor,” ujar Ketua Pelaut Dalam Negeri, Nur Rohman kepada LiputanBMI.com, Minggu (20/1/2019) di sekretariat PPI di kawasan Jakarta Utara.

Menurut Nur Rohman, Tim Advokasi PPI telah melaporkan perusahaan yang diketahui berdomisili di kawasan Bekasi, Jawa Barat itu ke Bareskrim Polri dengan tuduhan telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 13 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Masih kata Nur Rohman, ancaman pidana Pasal 2 UU PTPPO adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

“Pidana ini kan dilakukan oleh Korporasi, makanya kami juga laporkan dengan pasal 13 UU PTPPO yang ancaman pidana dendanya diperberat 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud Pasal 2,” tambah Nur Rohman.

Terkait dengan hak-hak para ABK sebagai korban TPPO, Nur Rohman menyebut bahwa saat ini para ABK berada di shelter PPI untuk mendapatkan bantuan reintegrasi sosial yang dilakukan bersama-sama dengan International Organization for Migration (IOM).

“Kami mengajukan bantuan kepada IOM agar para ABK dapat bantuan reintegrasi berupa diklat kepelautan gratis karena mayoritas dari mereka tetap berniat menjadi ABK, tapi tentunya di kapal niaga, bukan di kapal perikanan,” tegas Nur Rohman.

Nur Rohman juga menyampaikan bahwa selain melaporkan perusahaan ke Bareskrim Polri, para ABK juga telah didampingi untuk mengajukan perlindungan, bantuan, dan restitusi kepada Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK).

“Kira-kira jumlah total kerugian para ABK berdasarkan kontrak kerja 2 tahun belum dikurangi sebagian kecil yang sudah dibayar sebesar USD 384.000, itu belum termasuk kerugian lainnya,” ungkap Nur Rohman.

Tim Advokasi PPI meminta kepada Bareskrim Polri, LPSK, dan Instansi lain yang terkait dapat bersama-sama menyelesaiakan kasus tersebut dan kedepannya semakin bisa secara maksimal memberantas praktIk-praktIk TPPO dalam modus perekrutan dan penempatan ABK Indonesia ke luar negeri.

Sumber : http://www.liputanbmi.com/baca/3234/40-abk-diduga-jadi-korban-tppo-ppi-laporkan-perusahaan-ke-bareskrim-polri