Buruh Transportasi Bagai Anak Tiri di Negeri Sendiri

Jakarta, PPI News – Keberadaan pekerja transportasi Indonesia khususnya di sektor pelayaran bagaikan anak tiri di negeri sendiri. Cita-cita Indonesia menjadi Negara Poros Maritim Dunia saat ini sudah tidak bergaung lagi. Begitu banyak sengkarut dalam dunia pelayaran seakan menjadi hal “salah” yang dijadikan kebiasaan seakan biasa adalah benar, padahal seharusnya kebenaranlah yang patut untuk dibiasakan.


Adalah hal yang menjadi kewajaran apabila gerakan serikat pekerja melakukan kritik terhadap pemerintah sebagai regulator dan pengusaha selaku pemberi kerja apabila kaum pekerja belum merasakan keadilan dan kesejahteraan di tempat kerja.


Dalam acara Halal Bi Halal Pekerja Transportasi, Pelabuhan dan Pergudangan yang digagas oleh Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (FBTPI-KPBI) yang digelar di Warung Kepo, Jakarta Utara, FBTPI mengangkat tema “Menjalin Silaturahmi, Merajut Persaudaraan, dan Memperkuat Perjuangan!”.


Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) sebagai salah satu peserta yang hadir dalam acara tersebut menegaskan bahwa menjadi sangat penting bersatunya elemen pekerja di sektor transportasi baik darat, laut, maupun udara dalam sebuah gerakan perjuangan untuk mencapai tujuan. 


“Pekerja transportasi, pelabuhan dan pergudangan satu sama lain saling berkaitan dan saling membutuhkan dalam sebuah gerakan. Tanpa kesamaan pandangan, tujuan sulit dicapai,” kata Ketua Advokasi, Hukum dan HAM PPI, Imam Syafi’i.


Persoalan pekerja transportasi di sektor pelayaran hampir terjadi di semua lini. Ada banyak masalah, dari soal gaji yang tidak layak, status hubungan kerja yang tidak jelas, hak jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang dikebiri, proses pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai prosedur, jaminan bagi Nakhoda yang menolak melayarkan kapal ketika mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laiklaut dengan ancaman pemecatan, tidak adanya hak pesangon ketika sudah mengabdi puluhan tahun di satu perusahaan ketika hubungan kerjanya berakhir, pemaksaan bergabung menjadi anggota serikat dengan modus tawaran pekerjaan, hingga persoalan tentang maraknya peredaran sertifikat pelaut aspal dan palsu.


Terhadap hal-hal itu, PPI berkomitmen kedepan akan terus melakukan konsolidasi dengan berbagai jaringan baik serikat transportasi, pelabuhan dan pergudangan, federasi maupun konfederasi demi perbaikan di dunia kerja sektor pelayaran karena tidak akan mungkin pekerja transportasi sektor pelayaran dapat berjuang sendirian tanpa melibatkan kawan-kawan serikat di sektor terkait tersebut. 


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi, SDM Transportasi meliputi bidang Lalu Lintas dan  Angkutan Jalan, Perkeretaapian, Pelayaran dan Penerbangan.


Sebagai contoh, di sektor pelayaran, dalam PP tersebut terkait Perlindungan Kerja yang meliputi kesejahteraan, kesehatan kerja dan keselamatan kerja memandatkan Menteri di bidang transportasi (Menhub) dan Menteri di bidang ketenagakerjaan (Menaker) untuk melakukan pengawasan. Tetapi sejauh ini implementasi dari PP tersebut belum terlihat nyata di lapangan.


Sementara, dikutip dari laman buruh.co, salah seorang peserta, Nurul Amin, menjelaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan di sektor transportasi dan pengorganisiran buruh transportasi tak bisa disamakan dengan para buruh di manufaktur. “Agar ada suatu terobosan dalam menyikapi persoalan hak dan aturan tenagakerja, ” ungkapnya.


Buruh transportasi selama ini banyak masih tercerai berai dan belum berserikat. Padahal, berjibun hak-hak belum dipenuhi di tengah pekerjaan yang kerap memakan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan seperti para pelaut.


Persoalan yang banyak mendera supir di antarnaya adalah sistem kerja borongan atau berdasarkan jarak. Sementara, para pelaut kerap menjadi korban perdagangan manusia dan sistem kerja tidak berperikemanusiaan tanpa perlindungan negara. Bahkan, persoalan mendera buruh udara ketika terkait kepastian kerja. 


Menanggapi suara-suara semacam itu, Ketua FBTPI-KPBI Abdul Rosid menegaskan perlunya para buruh transportasi untuk memperkuat persatuan dan menyelesaikan masalah secara kolektif melalui serikat. “Kita membangun solidaritas dan saling berhubungan dengan saling kontak dan akan masukan usul kita agar ditindaklanjuti,” ujarnya.


Sementara, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah mengusulkan adanya rapat akbar bersama buruh transportasi. “Agar tiga sektor bersatu dalam satu tujuan dengan melakukan rapat akbar dengan mengajak para paguyuban dan komunitas,” ujarnya. Rapat akbar merupakan metode yang dianggap mampu membangkitkan kesadaran dan kekritisan buruh dalam berjuang memenuhi hak-haknya. Selain itu, rapat akbar dianggap mampu mendongkrak rasa percaya diri buruh. Sebab, para buruh sadar bahwa ada persatuan yang menyangga dan menggerakan perjuangan bersama.


Dalam acara yang digelar Minggu, 7 Juli 2019, di Jakarta Utara di Tanjung Priok itu, hadir buruh sektor transportasi dari berbagai serikat dan organisasi. Puluhan buruh itu merupakan perwakilan dari FBTPI, Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia, Pergerakan Pelaut Indonesia, Persatuan Sopir Truk Trailer Priok, Asosiasi Ojek Online Indonesia, dan SPSI AHM. Turut hadir juga perwakilan gerakan mahasiswa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi.

Admin PPI News