Capt. Irianto: 1 Jam Pun Saya Divonis Bersalah, Kita Banding. Masa Negara Kalah Sama Perusahaan!

Banjarmasin, PPI News – Majelis Hakim yang mengadili perkara pidana terhadap Nakhoda kapal TB. Trans Power 247, Irianto Said sebagai Terdakwa atas kasus dakwaan penggelapan aset (kapal) perusahaan PT Trans Power Marine Tbk, sebagaimana perkara No. 1050/Pid.B/2019/PN Bjm, menjatuhkan vonis satu tahun penjara dikurangi selama masa penahanan terhadap Terdakwa pada persidangan, agenda pembacaan putusan yang digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Senin (2/11/2019).


Nakhoda dinilai bersalah oleh Majelis Hakim karena melanggar pasal 372 KUHP terkait kasus penggelapan dengan tuduhan menguasai kapal. Vonis tersebut, jauh lebih ringan dua tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Zulkhaidir, SH yang menuntut terdakwa 3 tahun.


Atas vonis tersebut, terdakwa melalui kuasa hukumnya Tugimin, SH merencanakan akan melakukan upaya banding.


Meskipun vonis yang dijatuhkan lebih ringan dua tahun, tetapi kuasa hukum Nakhoda berpendapat semestinya asas hukum yang dikenakan terhadap kliennya menggunakan ketentuan “lex specialis derogat legi generali”. Prinsip itu menyebut, aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.


Menurutnya, UU Pelayaran dan PP Kepelautan mengandung kekhususan, sehingga kuasa hukum cenderung sependapat dengan pendapat hakim kedua yang berbeda pendapat (dissenting opinion) yang dinilai lebih menguasai hukum pelayaran. Karena itu, kuasa hukum akan melakukan upaya banding.
Sementara itu, Dewan Pimpinan Daerah Pergerakan Pelaut Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (DPD PPI Kalsel) sebagai Serikat Pekerja Pelaut yang menjadi organisasi naungan Sang Nakhoda yang dari awal selalu mendampingi dan mengawal kasus tersebut merasa kecewa terhadap putusan Majelis Hakim.


PPI Kalsel diwakili oleh M. Adnan menyatakan kekecewaannya kepada Majelis Hakim karena dalam memutus perkara itu, tidak mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur khusus mengenai kegiatan pelayaran, yakni UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan aturan turunannya.


“Saya nilai putusannya tidak adil. Nakhoda hanya menjalankan UU Pelayaran. Keadilan sepertinya susah kami dapatkan sebagai kaum kecil. Jika perusahaan mengatakan dia (Nakhoda) tidak bisa bekerja lagi ya turunkan, kembalikan dokumennya, dan penuhi haknya sesuai dengan perintah kesyahbandaran sebagaimana hasil mediasi. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh perusahaan, malah Nakhoda dipidanakan,” ujar Adnan.


Adnan mengklaim, Nakhoda itu menjalankan amanat UU Pelayaran dimana dia melakukan complain ke kesyahbandaran melalui pemeriksaan Marine Inspector tertanggal 25 Juli 2019. Kesyahbandaran pun tidak memberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan bahkan tidak terbitkan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) dikarenakan kapal dinyatakan tidak laik laut. 


Berikut argumentasi hukum PPI berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut di atas:


Pasal 1 ayat (33):

Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.


Pasal 1 ayat (34):

Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.


Pasal 1 ayat (41):

Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 117 ayat (1) dan (2):

1) Keselamatan dan keamanan angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinya persyaratan: a. kelaiklautan kapal; dan b. kenavigasian.

2) Kelaiklautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah-pelayarannya yang meliputi: a. keselamatan kapal; b. pencegahan pencemaran dari kapal; c. pengawakan kapal; d. garis muat kapal dan pemuatan; e. kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang; f. status hukum kapal; g. manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal; dan h. manajemen keamanan kapal.


Pasal 219 ayat (1), (3), dan (4):

1) Setiap kapal yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. 

3) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan pada kapal atau dicabut apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal …, Pasal 117 ayat (2), Pasal … dilanggar. 

4) Syahbandar dapat menunda keberangkatan kapal untuk berlayar karena tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal atau pertimbangan cuaca.


Ketentuan Pidana Pasal 117 ayat (2):

Pasal 302:

1) Nakhoda yang melayarkan kapalnya sedangkan yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). 

2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian seseorang dan kerugian harta benda dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).


Pasal 128:

1) Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal harus memberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal apabila mengetahui bahwa kondisi kapal atau bagian dari kapalnya, dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal.

2) Pemilik, operator kapal, dan Nakhoda wajib membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.


Ketentuan Pidana Pasal 128:

Pasal 304: Setiap orang yang tidak membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).


Pasal 138:

1) Nakhoda wajib berada di kapal selama berlayar.

2) Sebelum kapal berlayar, Nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan  dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar.

3) Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4) Pemilik atau operator kapal wajib memberikan keleluasaan kepada Nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Penjelasan Pasal 138 ayat (4): Yang dimaksud dengan “operator kapal” adalah setiap orang yang berdasarkan alas hak tertentu dengan pemilik kapal mengoperasikan kapal.


Sanski Administratif Pasal 138:
Pasal 171 ayat (1): Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal …, Pasal 138 ayat (1) atau ayat (2), … dikenakan sanksi administratif, berupa: a. peringatan; b. denda administratif; c. pembekuan izin atau pembekuan sertifikat; d. pencabutan izin atau pencabutan sertifikat; e. tidak diberikan sertifikat; atau f. tidak diberikan Surat Persetujuan Berlayar.


Ketentuan Pidana Pasal 138:

Pasal 311: Setiap orang yang menghalang-halangi keleluasaan Nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Dukungan moril terhadap putusan Majelis Hakim yang dinilai oleh Pelaut dan Keluarga Nakhoda tidak adil tersebut, mereka ungkapkan dan serukan di sosial media Facebook, salah satunya dengan mengajak rekan seprofesi untuk mengganti foto profil akun FB nya dengan gambar Sang Nakhoda (Terdakwa). 

SC postingan istri Sang Nakhoda di FB


Kondisi kapal TB TP247
Kondisi kapal TB TP247
Kondisi kapal TB TP247

Admin PPI News


Link referensi:
http://sipp.pn-banjarmasin.go.id/index.php/detil_perkara