Capt. Iskandar : Meski Tergugat Tidak Pernah Hadir Dalam Sidang, PPI Tetap Semangat Bela Pelaut

Jakarta, PPI News – Sidang gugatan perkara perselisihan hubungan industrial yang diajukan oleh Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) terhadap PT. Tampok Sukses Perkasa (Tergugat I) dan PT. Haluan Samudera Makmur (Tergugat II) kembali berlangsung tanpa kehadiran pihak Tergugat.

“Sudah tiga kali dipanggil oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tetapi baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah hadir dan sidang selanjutnya diagendakan pada tanggal 09 Januari 2019,” ujar Ketua Pembina DPD PPI Kepulauan Riau, Capt. Iskandar Zulkarnaen, M.Mar pasca sidang ketiga siang tadi, Rabu (19/12/18).

Menurut Capt. Iskandar, gugatan yang diregistrasi dengan nomor perkara 69/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tpg tersebut merupakan bentuk pendampingan terhadap pihak keluarga Almarhum Capt. Mula Situmorang (Anggota PPI) yang diketahui meninggal dunia akibat kecelakaan kerja “Kapal Tenggelam” pada Desember 2017 silam, yang mana terdapat hak-hak sang Nakhoda yang belum dibayar oleh pihak perusahaan.

“Beliau (Capt. Mula Situmorang) meninggal bersamaan dengan tragedi tenggelamnya kapal TB. Virgo 99 milik Tergugat I yang sedang di charter oleh Tergugat II,” ungkapnya.

Capt. Iskandar menambahkan, muara kasus tersebut sampai di pengadilan hubungan industrial dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan dalam mediasi antara pihak keluarga Nakhoda dengan pihak perusahaan, baik mediasi di tingkat bipartit hingga mediasi di tingkat tripartit (melibatkan Disnaker Kota Batam), serta buntunya penyelesaian yang difasilitasi oleh pihak KSOP Marunda.

Dalam Petitumnya, PPI melalui Cabang Kepri menggugat para Tergugat untuk :

  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menghukum dan mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II “Para Tergugat” untuk membayar hak-hak pekerja (almarhum Mula Situmorang) kepada Pengguggat Hak Asuransi dan Santunan sebagaimana poin (16) sampai dengan poin (27) pada Gugatan, meliptui : a. Hak Asuransi sesuai ketentuan PP No. 44 Tahun 2015: Rp. 6.000.000,- (upah sebulan) x 60 % = Rp. 3.600.000,- x 80 = Rp. 288.000.000,- b. Hak Santunan sesuai ketentuan PP No. 7 Tahun 2000: untuk meninggal akibat kecelakaan kerja besarnya santunan minimal Rp. 150.000.000,- c. Hak sisa gaji yang belum dibayar: Rp. 6.000.000,- (upah sebulan) x 3 (tiga bulan, sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017) = Rp. 18.000.000,- d. Total keseluruhan hak: Rp. 288.000.000,- + Rp.150.000.000,- + Rp. 18.000.000,- = Rp. 456.000.000,- (empat ratus lima puluhenam juta rupiah);
  3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar upah selama berproses sejak bulan Desember 2017 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  4. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus Tergugat I dan Tergugat II “Para Tergugat” tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsong) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
  5. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (uitvoerbar bij vooraad) kasasi;
  6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II “Para Tergugat” untuk patuh terhadap isi putusan ini;
  7. MenghukumTergugat I dan Tergugat II untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penulis : Admin PPI News.