SEKILAS INFO
23-05-2019
  • 9 bulan yang lalu / PPI Kawal Pemenuhan Hak Asuransi Pelaut Indonesia yang Meninggal di Oman
  • 9 bulan yang lalu / Pelaut Minta Standar Pengupahan Pekerja Kapal Dibenahi
13
Mei 2019
0

Kepada Komisi IX DPR RI, PPI Minta Pelaut Dalam Negeri Diperhatikan

Jakarta, PPI News – Kondisi miris ketenagakerjaan pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal di dalam negeri dari mulai soal belum adanya standar pengupahan sektoral, minimnya pengawasan perlindungan kerja meliputi kesejahteraan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja, hingga persoalan penyelesian perselisihan hubungan industrial pelaut yang berbelit-belit menjadi catatan penting bagi Komisi IX DPR RI dalam Rapat Audiensi bersama DPP Pergerakan Pelaut Indonesia...
7
Mei 2019
0

PPI Kalsel Minta MA Revisi SEMA 7 Tahun 2012 yang Beratkan Serikat Pelaut

Jakarta, PPI News – Dewan Pimpinan Daerah Pergerakan Pelaut Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (DPD PPI Kalsel) meminta Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) segera merevisi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusunya pada “Sub Kamar Perdata Khusus” di angka romawi V yang...
16
Apr 2019
0

Di Tahun Politik, Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tak Dilirik !

Jakarta, PPI News, OpiniLaut – Peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) bagi pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri perlu dikoordinasikan secara tripartit, baik dengan kementerian/lembaga pemerintah terkait, serikat pekerja pelaut, maupun dengan asosiasi pengusaha perekrutan dan penempatan pelaut ke luar negeri. Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu mandat dari UU...
5
Apr 2019
0

Akhiri Kisruh Peraturan Pelaksanaan UU PPMI, PPI Minta Pemerintah Buang Ego Sektoral !

Jakarta, PPI News, Press Release – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP-PPI) mendesak pemerintah agar segera menerbitkan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (“UU PPMI”) khususnya terkait penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia (“PMI”) pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana ketentuan Pasal 64 UU PPMI, yakni mandat terbitnya...
3
Apr 2019
0

Dianggap Rugikan Buruh, GEBRAK Desak MA Revisi SEMA Tentang Hubungan Industrial

Jakarta, PPI News, Siaran Pers GEBRAK – Gabungan organisasi Gerakan Buruh untuk Rakyat mendesak Mahkamah Agung mengubah Surat Edaran Mahkamah Agung terkait perkara hubungan industrial. Berbagai surat edaran tersebut dinilai mengebiri hak-hak buruh dan menjauhkan buruh dari kepastian kerja. Alhasil, pintu peradilan bagi buruh untuk mendapatkan keadilan semakin tertutup rapat. Gerakan Buruh untuk Rakyat terdiri di antaranya dari Konfederasi Persatuan...
31
Mar 2019
0

RPP PenPel PMI Pelaut Dihimbau Tidak Tabrak UU Pelayaran & UU Perikanan

Jakarta, PPI News, Opini – Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 22 November 2017. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 90 UU PPMI. Salah satu pekerjaan rumah (PR) Pemerintah terkait itu adalah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penempatan dan Pelindungan Pelaut Awak...
30
Mar 2019
0
28
Mar 2019
1

KPK PPI Minta Ditjen Hubla Awasi Serius Peredaran COP & COC Aspal dan Palsu di Maluku Utara

Jakarta, PPI News – Komite Pengawasan Kepalutan Pergerakan Pelaut Indonesia (KPK-PPI) Sulawesi Utara melakukan advokasi terkait peredaran COP & COC Aspal dan/atau Palsu. Berdasarkan laporan dari pelaut anggota PPI, PPI Sulawesi Utara bersama-sama dengan pihak KSOP Bitung telah berhasil mengamankan satu orang pengguna COP & COC Aspal dan/atau Palsu. “Oknum tersebut berinisial SD, bekerja di kapal MT. Malinda Harapan dengan...
25
Mar 2019
0

PPI Minta Kemenhub Terbitkan PerDJPL tentang SOP Penyelesaian Kasus Pelaut

Jakarta, PPI News – Dewan Pimpinan Pusat Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP-PPI) meminta kepada Kementerian Perhubungan agar menerbitkan peraturan teknis tentang Standard Operating Procedure (SOP) tata cara penyelesaian perselisihan pelaut sebagai petunjuk teknis (juknis) Pasal 36 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal. Dalam Pasal tersebut dikatakan bahwa “Perusahaan keagenan awak kapal wajib...

Kontak

Dewan Pimpinan Pusat

Pergerakan Pelaut Indonesia

 

Sekretariat : Jl. Berdikari No. 27 RT 08 RW 14 Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara 14230

Telp : (021) 4393-9142

Data Member PPI

Mau Jadi Anggota PPI?

Pages PPI

SP Sub Sektor Electro

BULETIN PPI