SEKILAS INFO
14-12-2018
  • 4 bulan yang lalu / PPI Kawal Pemenuhan Hak Asuransi Pelaut Indonesia yang Meninggal di Oman
  • 4 bulan yang lalu / Pelaut Minta Standar Pengupahan Pekerja Kapal Dibenahi
6
Des 2018
0

Temui Gubernur Bangka Belitung, DPD PPI Babel Sampaikan Permasalahan Pelaut

Bangka Belitung, PPI News – Dewan Pimpinan Daerah Pergerakan Pelaut Indonesia Provinsi Bangka Belitung (PPI BABEL) meminta Pemerintah Provinsi Bangka Belitung untuk lebih memperhatikan kondisi kerja pelaut di Bangka Belitung demi terciptanya iklim ketenagakerjaan pelaut di Bangka Belitung pada khususnya dan pelaut Indonesia pada umumya yang kondusif.   Dalam forum diskusi santai dengan Gubernur Bangka Belitung, DR. Erzaldi Roesman Djohan...
24
Nov 2018
0

PPI : SDM Pekerja Transportasi Perlu Dibina, Bukan Dibinasakan !

Jakarta, PPI News – Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi merupakan harapan cerah bagi pekerja di bidang transportasi setelah sekian lama pekerja di sektor yang menjadi urat nadi perekonomian negara dari sisi kesejahteraan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serasa dianaktirikan oleh pemerintah dan pengusaha. “Sumber Daya Manusia Pekerja di Bidang Transportasi perlu...
17
Nov 2018
0

Diskusi Santai, FBTPI, FronTjak dan PPI Bedah PP 51 Tahun 2012

Diskusi lanjutan tentang implementasi Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi (Lalu Lintas Angkutan dan Jalan, Perkeretaapian, Pelayaran, Penerbangan, dan multimoda transportasi).   Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) sebagai tuan rumah diskusi santai tersebut menyambut baik pembahasan persoalan ketenagakerjaan pekerja sektor transportasi bersama Fron Transportasi Jakarta (FronTjak) dan Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI), Sabtu (17/11/18) malam....
10
Nov 2018
0

PPI Diskusi Regulasi Pekerja Transportasi Bersama FBTPI dan FRONTJAK

Jakarta, Pekerja transportasi dianggap jauh dari perlindungan hukum. Situasi kerja yang khusus menyebabkan buruh semakin rentan terhadap pelanggaran hak-hak. Tidak hanya itu, bahkan buruh kerap dikambinghitamkan atas kesalahan pengusaha. Untuk itu, buruh transportasi perlu mengemukakan penguatan perlindungan hukum. Gagasan-gagasan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Federasi Buruh Transportasi Indonesia (FBTPI-KPBI), Front Transportasi Jakarta, dan Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI). Dalam diskusi yang...
20
Sep 2018
0

Ini Rekomendasi PPI Sulut atas Kunkerspek Komisi IX DPR di Sulawesi Utara

Jakarta, PPIpers – Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Edison Humiang M.Si, menyambut kedatangan Komisi IX DPR RI dalam rangka kunjungan kerja Spesifikasi di Ruang Tumbelaka Kantor Gubernur. Selasa (18/9/2018). Dalam pertemuan tersebut, lewat ketua tim Komisi IX DPR RI, H. Syamsul Bachri, S.M.Sc menyampaikan bahwa tujuan kesini adalah untuk membahas tentang permasalahan ABK (anak...
14
Sep 2018
0

Tidak Selesai di Tripartit, Tiga Pelaut akan Gugat PT NLS di PHI Jakpus

Jakarta, PPIpers – Perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Sumarlin dkk “pelaut” (3 orang) dengan PT Niaga Lautan Sejahtera gagal mencapai kesepakatan/penyelesaian di tingkat mediasi (tripartit), sehingga Mediator pada Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Barat menerbitkan Surat Anjuran No. 063/072/HI-PHK-18/IX/2018 tanggal 3 September 2018 melalui surat penyampaian anjuran No. 2300/-1.835 tanggal 5 September 2018. Mediator, dalam Anjuran tertulisnya menyatakan bahwa pihak perusahaan sudah...
2
Sep 2018
0

PPI Minta Komisi IX DPR Panggil Menhub, Menaker, BPJS, dan INSA Bahas Kesejahteraan Pelaut Dalam Negeri

“BERCITA-CITA MEWUJUDKAN PELAUT INDONESIA YANG CERDAS, BERMARTABAT, ADIL DAN MAKMUR” #SIARAN_PERS Pergerakan Pelaut Indonesia Minta Komisi IX DPR Panggil Menhub, Menaker, BPJS, dan INSA Bahas Kesejahteraan Pelaut Dalam Negeri Jakarta, Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) meminta Komisi IX DPR RI yang membidangi “ruang lingkup” Ketenagakerjaan dan kesehatan memanggil instansi-instansi yang terkait dengan persoalan pelaut Indonesia, khusunya pelaut yang bekerja...
30
Agu 2018
1

Syahbandar Diminta Tidak Tandatangani PKL, Jika Upah Pelaut Tidak Sesuai Standar

Jakarta, DPP Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI), berharap pihak Kantor KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) di pelabuhan niaga maupun di pelabuhan perikanan mengarahkan kepada pihak-pihak yang akan melakukan kesepakatan perjanjian kerja pelaut (PKL) untuk membuat kesepakatan pengupahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Misalnya jika suatu daerah standar upah minimunya mencapai Rp 2,400.000, jangan sampai PKL yang dibuat upahnya Rp.300.000 atau Rp...

Kontak

Dewan Pimpinan Pusat

Pergerakan Pelaut Indonesia

 

Sekretariat : Jl. Berdikari No. 27 RT 08 RW 14 Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara 14230

Telp : (021) 4393-9142

Data Member PPI

Mau Jadi Anggota PPI?

Pengurus PPI

Pages PPI

Twetter Adkumham

Video

Siaran Pers PPI

Unduh Draft SK & Formulir Pengaduan