SEKILAS INFO
15-10-2019
  • 1 tahun yang lalu / PPI Kawal Pemenuhan Hak Asuransi Pelaut Indonesia yang Meninggal di Oman
  • 1 tahun yang lalu / Pelaut Minta Standar Pengupahan Pekerja Kapal Dibenahi
14
Sep 2019
0

Hak Restitusi Bagi Korban TPPO Antara Ada dan Tiada

Opini – Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.   Hak Restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) belum menjamin bahwa setiap...
10
Sep 2019
0

PPI Sulut Beri Pemahaman Berserikat Kepada Anggotanya di Kapal KMP Lohoraung

Bitung, Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia Provinsi Sulawesi Utara (DPD PPI SULUT) memberikan pemahaman kepada para pelaut anggotanya yang bekerja di KMP. Lohoraung milik Perusahaan Daerah (PD) Pelayaran Sitaro tentang keselamatan kapal dan tentang muatan yang boleh dibawa dan tidak boleh dibawa di atas kapal. Ketua PPI Sulut, Anwar Abdul Dalewa didampingi Bendahara, Alan Huvon Tuwolambung mendatangi...
30
Agu 2019
2

PPI: Soal Serikat, Pelaut Masih Merem. Soal Upah dan Jaminan Sosial Pelaut, Pemerintah Pura-Pura Merem!

Soal Jakarta, PPI News – Kesadaran pelaut Indonesia terhadap pemahaman berserikat perlu terus dipupuk. Serikat Pekerja dalam hal tersebut memiliki andil besar untuk memberikan edukasi kepada para pelaut akan arti pentingnya berserikat. Berserikat adalah hak setiap pekerja, termasuk pelaut yang merupakan profesi dengan resiko kerja sangat tinggi. Hak berserikat telah diatur secara tersendiri melalui Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang...
26
Agu 2019
0

Gerakan Buruh Jakarta: Pekerja Indonesia Dalam Bahaya!

Jakarta, PPI News – Gerakan Buruh Jakarta (GBJ). Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan disahkan oleh Pemerintah menghilangkan formula upah minimum mengenai survey pasar berdasarkan komponen KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dan pengingkatan fungsi anggota Dewan Pengupahan. Kemudian  Permenaker Nomor 15/2018 tentang Upah Minimum mengenai Upah Sektoral yang mewajibkan adanya kesepakatan nilai upah sektoral antara Asosiasi Pengusaha Sektoral...
23
Agu 2019
0

Dalam Rakerda Kesatu, Ketua PPI Sulsel Nilai Pemerintah Masih Abaikan Pelaut

Jakarta, PPI News – Dalam Acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kesatu, yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Pergerakan Pelaut Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (DPD PPI SULSEL) di Tanjung Bayang, Makassar (Kamis, 22-23 Agustus 2019) berjalan dengan lancar. Acara tersebut dihadiri oleh Pembina, Pengurus, dan Anggota dengan jumlah kurang lebih 60 peserta. 40 peserta merupakan pengurus dan anggota, serta 20 peserta...
21
Agu 2019
0

Menaker dan Menhub Diminta Perbaiki Komunikasi dan Koordinasi Terkait Tumpang Tindih Regulasi Ketenagakerjaan Pelaut

Jakarta, PPI News – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP PPI) menyoroti tumpang tindih regulasi ketenagakerjaan di bidang pelayaran. Padahal secara jelas dinyatakan dalam Pasal 337 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa “Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.” Salah satu regulasi yang disoroti oleh PPI adalah Peraturan Menteri...
20
Agu 2019
0
16
Agu 2019
0

Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, PPI Sulsel Gelar Aksi di DPRD Sulsel

Makassar, PPI News- Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Provinsi Sulawesi Selatan menolak keras wacana revisi Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Jumat (16/8/2019). PPI Sulsel yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat untuk Buruh (GERAK BURUH) Makassar bersama-sama turun aksi mengecam keras revisi UU No. 13/2003 versi pengusaha yang tentunya revisi ini diduga hanya menguntungkan...
15
Agu 2019
1

Pergerakan Pelaut Indonesia Tolak Wacana Revisi UU 13/2003 Versi Penguasa dan Pengusaha

PERNYATAAN SIKAP “PENOLAKAN” PERGERAKAN PELAUT INDONESIA TERHADAP WACANA REVISI UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN VERSI PENGUSAHA Jakarta, PPI News – Ditengah semakin sadarnya para pekerja di atas kapal “Awak Kapal dan/atau Pelaut” yang sejak lama disibukkan dengan aktivitas untuk menjamin pelayaran yang aman, efisien, dan kegiatan mempertahankan dan/atau meningkatkan skill “keahlian dan keterampilan” nya melalui pendidikan dan...

Kontak

Dewan Pimpinan Pusat

Pergerakan Pelaut Indonesia

 

Sekretariat : Jl. Berdikari No. 27 RT 08 RW 14 Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara 14230

Telp : (021) 4393-9142

Data Member PPI

Mau Jadi Anggota PPI?

Pages PPI

SP Sub Sektor Electro

BULETIN PPI