SEKILAS INFO
16-02-2019
  • 6 bulan yang lalu / PPI Kawal Pemenuhan Hak Asuransi Pelaut Indonesia yang Meninggal di Oman
  • 6 bulan yang lalu / Pelaut Minta Standar Pengupahan Pekerja Kapal Dibenahi
4
Sep 2018
0

Perjanjian Kerja Laut Haruslah Tunduk UU Ketenagakerjaan

Perjanjian Kerja Laut Harus Tunduk UU Tenaga Kerja, Buku Pelaut Jadi Bukti Majelis Hakim pada Mahkamah Agung (MA) menegaskan, praktek Perjanjian Kerja Laut yang diatur dalam Undang-Undang Pelayaran, haruslah tunduk pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.   Jakarta,┬áMeskipun gugatan yang diajukan oleh Syamsuddin melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Samarinda, ditolak seluruhnya. Namun kini dirinya dapat bernafas...
4
Sep 2018
0

Jenis PHK dan Cara Hitung Pesangon Sesuai UU Ketenagakerjaan

Cara Menghitung Pesangon Berdasarkan Alasan PHK   Bagaimana rincian pesangon menurut UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan antara pengunduran diri dan PHK. Terima kasih Jawaban: Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. Terima kasih untuk pertanyaan Anda. Secara┬ákonsep, ada dua jenis PHK, yaitu PHK secara sukarela dan PHK dengan tidak sukarela. Dalam artikelBerkembangnya Alasan-Alasan PHK dalam Praktikdijelaskan ada beberapa alasan penyebab┬ápemutusan...
4
Sep 2018
0

Kecelakaan Kapal : Selain Nakhoda, Ancaman Pidana Juga Berlaku Bagi Syahbandar dan Dinas Perhubungan

Selain terhadap Nakhoda, ancaman pidana juga berlaku bagi pengawas seperti Syahbandar ataupun Dinas Perhubungan setempat apabila tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Seperti diatur Pasal 304 yang menyebut setiap orang yang tidak membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp100 juta. Jerat Pidana bagi...
4
Sep 2018
0

Apakah Indonesia Membutuhkan Pengadilan Maritim?

Jakarta, Moda transportasi laut Indonesia tengah menjadi sorotan belakangan ini. Tenggelamnya KM Sinar Bangun dan karamnya KM Lestari Maju di saat yang berdekatan menimbulkan keprihatinan akan dipenuhinya peraturan keselamatan pelayaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah sistem peradilan pelayaran Indonesia sudah cukup ketat dalam menegakkan hukum demi menjamin keamanan dan keselamatan? Ataukah sebaliknya, apakah Indonesia membutuhkan pengadilan maritim tersendiri seperti di...

Kontak

Dewan Pimpinan Pusat

Pergerakan Pelaut Indonesia

 

Sekretariat : Jl. Berdikari No. 27 RT 08 RW 14 Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara 14230

Telp : (021) 4393-9142

Data Member PPI

Mau Jadi Anggota PPI?

Pages PPI

SP Sub Sektor Electro

Video