Dipecat Sebelum PKL Selesai, Pelaut Tuntut Pengusaha Bayar Sisa Kontrak

Jakarta, PPI News – Menganjurkan: (1) Agar pihak pengusaha PT. BMBS membayar ganti rugi kepada pihak pekerja Sdr. DFBS sebesar upah pihak pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. (2). Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas Anjuran tersebut diatas selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat Anjuran ini, dengan catatan: a. Apabila pihak-pihak menerima Anjuran ini, maka Mediator Hubungan Industrial akan membantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial.

Demikian kutipan surat Anjuran yang diterbitkan oleh Mediator Hubungan Industrial pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara, yang ditanda tangani oleh Mediator HI, Nilza dan Kepala Disnaker Jakut, Dr. Ir. Dwi Untoro, PH, S.H., M.A pada tanggal 24 Mei 2019 dengan nomor surat : 1677/-1.831 yang ditujukan kepada para pihak dalam hal ini pengusaha PT. BMBS dan DPP PPI selaku pihak kuasa pekerja Sdr. DFBS.


Ketua Pelaut Dalam Negeri PPI, Nur Rohman menyatakan bahwa perselisihan para pihak berawal ketika pihak pekerja dalam hal ini Sdr. DFBS yang bekerja sebagai awak kapal dengan jabatan Mualim II di kapal KM. Budi Mulya 69 mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum berakhirnya masa perjanjian kerja yang telah disepakati oleh para pihak sesuai bukti Perjanjian Kerja Laut (PKL) No. PK. 301/ 01/ XI/ DPL.BRG.2018 selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 02 November 2018.


“Kontraknya 1 tahun, tapi baru satu bulan sudah di-Off (dipecat), dengan alasan sudah ada pengganti yakni karyawan lama yang telah selesai pendidikan kepelautan (diklat) dan akan kembali dipekerjakan di kapal itu,” ujar Nur Rohman.


Akibat kejadian itu kemudian pekerja mengadukan ke PPI. Setelah dilakukan perundingan bipartit tetapi tidak menemukan penyelesaian, kemudian PPI mencatatkan perselisihan tersebut ke Disnaker Jakut untuk dilakukan Mediasi, yang akhirnya tidak juga menemukan solusi sehingga saat ini perselisihannya bermuara pada surat Anjuran Mediator.


Dalam keterangannya sesuai Anjuran, PPI selaku kuasa pihak pekerja memberikan keterangan bahwa alasan pihak pengusaha dalam mengakhiri hubungan kerja karena sudah ada penggantinya yang telah menyelesaikan diklat tidaklah tepat dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 337 junto Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 61 Ayat (1). Maka, adalah patut dipertimbangkan jika pekerja menuntut pengusaha untuk membayar ganti rugi kepada pekerja sebagaimana ketentuan Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.


Sementara, pihak pengusaha dalam Anjuran tersebut memberikan keterangan bahwa dalam perjanjian kerja terdapat pasal tentang masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dan selama masa percobaan pengusaha menganggap bahwa kinerja pekerja tidak sesuai yang diharapkan oleh pengusaha, sehingga pada tanggal 31 Desember 2018 pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerja. Selain itu, pengusaha juga menyatakan telah mengikuti sesuai prosedur PKL (Perjanjian Kerja Laut), khususnya Pasal 2 Ayat (a) yang menyatakan “Pihak pekerja harus dapat melalui masa percobaan paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal 02 November 2018 dan selama masa percobaan pihak pekerja maupun pihak pengusaha boleh mengakhiri perjanjian kerja ini dimana pihak pekerja diterima dan pihak pekerja dalam hal ini tidak mempunyai hak untuk mengadakan tuntutan-tuntutan dalam hal keuangan”


Di sisi lain, Mediator berpendapat bahwa telah terjadi perbedaan keterangan dan pendapat mengenai permasalahan hubungan kerja antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja perihal alasan pengakhiran hubungan kerja pihak pekerja oleh pihak pengusaha. Mediator menyatakan bahwa perbedaan keterangan dan pendapat adalah sah dan wajar saja dalam menyikapi permasalahan tersebut, namun demikian perlu dilakukan uji materil pada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial guna mendapatkan kepastian hukum yang mengikat bagi para pihak yang berselisih.
Bahwa Mediator HI menyatakan alasan pengusaha dengan argumen sesuai PKL, Pasal 2 ayat (a) dalam memutus hubungan kerja terhadap pekerja adalah dapat dimengerti, namun belum dapat dipertimbangkan mengingat pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “(1). Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja, dan (2). Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.”


Bahwa Mediator HI menyatakan tuntutan pihak pekerja atas ganti rugi sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja adalah dapat dipertimbangkan mengingat pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 61 Ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhinya jangka waktu perjanjian kerja.”

Admin PPI News