Diskusi Santai, FBTPI, FronTjak dan PPI Bedah PP 51 Tahun 2012

Diskusi lanjutan tentang implementasi Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi (Lalu Lintas Angkutan dan Jalan, Perkeretaapian, Pelayaran, Penerbangan, dan multimoda transportasi).

 

Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (FBTPI) sebagai tuan rumah diskusi santai tersebut menyambut baik pembahasan persoalan ketenagakerjaan pekerja sektor transportasi bersama Fron Transportasi Jakarta (FronTjak) dan Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI), Sabtu (17/11/18) malam.

 

Kesamaan pandangan sangat dibutuhkan bagi para organisasi di bidang transportasi. Selama ini, kondisi ketenagakerjaan di bidang transportasi seperti termarjinalkan. Dari mulai status hubungan kerja yang belum jelas, pengupahan, hingga soal hak jaminan sosial baik kesehatan maupun ketenagakerjaan yang jarang bisa dinikmati oleh para pekerja di bidang transportasi.

 

Munculnya PP No. 51 Tahun 2012 sebenarnya mampu membayar kegalauan para pekerja di bidang transportasi, namun sayangnya sejak PP tersebut terbit implementasinya belum terasa begitu nyata di lapangan. Hal itu disebabkan lemahnya pengawasan dari organisasi di bidang transportasi sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah sebagai regulator. Selain itu, organisasi di bidang transportasi perlu menyamakan pandangan dan bersama-sama dalam melakukan pengawalan serta mendorong agar juklak dan juknis dari PP tersebut dapat segera diterbitkan, karena PP tersebut secara tegas menaungi empat sektor transportasi yang pastinya butuh pengawalan dari masing-masing organisasi di tiap sektornya.

 

Admin PPI News