DPP PPI Terbitkan Peraturan Organisasi tentang Iuran Bulanan Keanggotaan

Jakarta, PPI News – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP SP. PPI) menerbitkan Peraturan Organisasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Formulir Pendaftaran, Iuran Pangkal, dan Iuran Bulan Keanggotaan yang telah ditetapkan dan ditandatangi oleh Ketua Umum.

Bahwa sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPI, salah satu kewajiban Anggota adalah membayar Iuran Bulanan Keanggotaan (IBK).

Pasal 5 AD/ART PPI mengatur tentang Minimal Uang Pendaftaran atau Iuran Pangkal Keanggotaan (IPK) dan Formulir Menjadi Anggota. Dalam Pasal tersebut, ayat (1) menyatakan bahwa “Anggota diwajibkan membayar uang pangkal dan uang iuran bulanan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan pada saat pendaftaran.” dan ayat (2) menyatakan bahwa “Formulir pendaftaran menjadi Anggota dan besaran uang pangkal dan iuran bulanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.”

“Dalam AD/ART PPI belum mengatur adanya besaran IPK dan IBK. Pasal 34 ayat (1) menerangkan bahwa DPP berwenang untuk menetapkan besarnya uang pendaftaran dan uang iuran anggota. Nah, berdasar itulah DPP terbitkan PO No. 1 Tahun 2019,” ujar Ketua Umum PPI, Andri Yani Sanusi, Kamis, (26/12/19).

Lanjut, kata Andri, meskipun dalam AD/ART mengatur tentang pembayaran IBK minimal pada saat pendaftaran anggota itu 6 bulan, tetapi berdasarkan pertimbangan kewajiban IBK 6 bulan di awal itu dikhususkan bagi calon anggota yang pada saat mendaftar posisinya sedang dalam ikatan/hubungan kerja “bekerja”. Sedangkan untuk calon anggota yang posisi belum bekerja, dikasih keringanan minimal IBK 3 bulan.

Bahwa PO PPI No. 1 Tahun 2019 tersebut telah disepakati berdasarkan rapat pengurus DPP, yang mana besaran IBK ditetapkan sebesar Rp. 45.000/bulan bagi anggota Rating s/d class V dan sebesar Rp. 55.000/bulan bagi anggota class IV s/d class I.

“PO tersebut akan aktif berlaku mulai Januari 2020. Dimohon kepada para Pengurus PPI untuk mensosialisasikan kepada para Anggota dan Anggota pun diharapkan dapat melaksanakan salah satu kewajibannya tersebut,” ungkap Andri.

IBK merupakan sumber keuangan organisasi. Organisasi akan berjalan dengan baik ketika anggota sadar akan salah satu kewajibannya, yakni soal IBK. Besaran IBK ditetapkan naik sebesar Rp. 15.000/bulan dilakukan, salah satunya karena faktor meningkatnya pengaduan kasus dari anggota.

“Laporan dari Ketua Adkumham, aduan kasus terus meningkat dari anggota. Anggaran untuk advokasi kasus semakin meningkat. Bayangkan saja, satu kasus di tingkat Tripartit (Kementerian Ketenagakerjaa) dibutuhkan 4 kali pertemuan (klarifikasi, mediasi 1, 2, dan 3). Ongkos dari kantor PPI ke Kemnaker (misalnya) bolak-balik sudah Rp. 300 ribu x 4 = Rp. 1.2 juta. Itu belum kalau kasus sampai Pengadilan Hubungan Industrial,” papar Andri.

PO No. 2 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Pimpinan sebagai aturan pelaksanaan atau turunan dari AD/ART.

Admin PPI News