Duka Pelaut : Nakhoda Meninggal di Kapal, Ahli Waris Hanya Mendapatkan Uang Santunan Rp 4,5 Juta

Jakarta, PPI News, Ketidaktahuan pelaut dan atau anggota keluarganya tentang regulasi ketenagakerjaan di bidang kepelautan kerap menjadi celah bagi pengusaha di bidang pelayaran memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan tindakan yang merugikan bagi mereka. Contohnya, ada pelaut meninggal dunia ketika sedang melaksanakan pekerjaannya di atas kapal, pihak ahli waris tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal 26 Oktober 2018 telah datang ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) dan melaporkan bahwa anggota keluarga mereka yang sedang bekerja di atas kapal meninggal dunia akibat sakit. Mirisnya, ahli waris hanya diberikan sejumlah uang sebesar Rp. 4,5 juta rupiah (uang premi dan uang duka).

Berdasarkan hasil wawancara, SM (46) istri Alm. RRT (Nakhoda) menceritakan bahwa alm. Suaminya tersebut bekerja sebagai seorang Nakhoda di atas kapal MT. Hamdam I milik PT. ENB sejak tanggal 17 Juli 2018 melalui PT. HTC.

Berdasarkan data-data yang diberikan SM kepada PPI, diketahui alm. RRT meninggal dunia akibat sakit asma (sesuai bukti surat Polres Gresik perihal Permintaan Visum kepada RSUD Ibnu Sina Gresik) pada tanggal 03 Oktober 2018 di atas kapal MT. Hamdam I. Setelah di visum oleh RS di Gresik, pada tanggal 04 Oktober 2018 sekitar jam 02. 47 waktu setempat, jenazah alm. RRT kemudian diantarkan ke kediamannya di Jakarta Utara dengan menggunakan mobil ambulan (jalur darat) dan sampai di Jakarta Utara pada sekitar jam 16.30 WIB.

Berdasarkan laporan tersebut dan atas dasar surat kuasa khsus dari SM, Tim Advokasi PPI telah melakukan permintaan perundingan melalui surat resmi kepada pihak perusahaan dalam rangka menanyakan hak-hak ahli waris yang belum didapat, tetapi sejauh ini surat PPI belum mendapatkan respon dari pihak perusahaan pemilik kapal (PT. ENB). Selain menyurati perusahaan pemilik kapal, PPI juga telah menyurati pihak perusahaan keagenan awak kapal (PT. HTC) untuk meminta pertemuan pada hari Jumat (07/11/18) guna membahas hak-hak ahli waris yang seharusnya dapat diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk diketahui, bahwa alm. RRT sebagai Nakhoda pada kapal MT. Hamdam I mendapatkan gaji bulanan sebesar Rp. 8.000.000, ditambah dengan uang lembur atau premi tunjangan-tunjangan, bantuan-bantuan atau jaminan-jaminan sosial lainnya, pun tambahan-tambahan atau kenaikan-kenaikan menurut peraturan yang ditetapkan oleh pihak perusahaan sebagaimana bunyi pasal 5 huruf a Perjanjian Kerja Laut (PKL) No. : PK.301/395/VII/PKL/KSOP.Gsk-2018 yang telah ditandatangani kedua belah pihak (pelaut dan perusahaan) dan telah disaksikan/disahkan oleh KSOP Gresik.

Selain itu, pada pasal 7 PKL tersebut pun dijelaskan bahwa jika pihak II (awak kapal/pekerja) sakit atau mendapat kecelakaan kerja dalam hubungan kerja, maka baginya berlakulah “Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan,” atau peraturan lain yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PPI meminta kepada pihak perusahaan pemilik kapal dan perusahaan keagenan awak kapal dalam kasus tersebut dapat memberikan semua hak-hak ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu bunyi ketentuan Pasal 7 PKL alm. RRT, PPI mengimbau agar minimal pihak perusahaan dapat memberikan hak minimum santunan kematian alm. RRT kepada pihak ahli waris sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan menyatakan :

  1. Jika awak kapal meninggal dunia di atas kapal, pengusaha angkutan di perairan wajib menanggung biaya pemulangan dan penguburan jenasahnya ke tampat yang dikehendaki oleh keluarga yang bersangkutan sepanjang keadaan memungkinkan.
  2. Jika awak kapal meninggal dunia, pengusaha angkutan di perairan wajib membayar santunan : a. Untuk meninggal karena sakit besarnya santunan minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); b. Untuk meninggal dunia akibat kecelakaan kerja besarnya santunan minimal Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
  3. Santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada ahli warinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

 

 

 

 

Penulis : Admin PPI Pers.