SEKILAS INFO
16-10-2019
  • 1 tahun yang lalu / PPI Kawal Pemenuhan Hak Asuransi Pelaut Indonesia yang Meninggal di Oman
  • 1 tahun yang lalu / Pelaut Minta Standar Pengupahan Pekerja Kapal Dibenahi
30
Mei 2019
0

Ketua Adkumham PPI: Kenali Serikat Pekerja, Bukan Serikat Jadi-jadian!

Pacitan, PPI News – Ditengah ketidakpastian kapan akan terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Pelindungan Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan yang bekerja di luar negeri sebagaimana mandat Pasal 64 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), para pengusaha di bidang perekrutan dan penempatan awak kapal ke luar negeri, khususnya pelaut perikanan perlu menjalin hubungan yang...
18
Mei 2019
0

Pelaut Dilarang Baca Tulisan Ini

Jakarta, PPI News, #OpiniLaut – Kapan pelaut bisa melakukan aksi unjuk rasa minimal dua bulan sekali secara berkelanjutan hingga apa yang menjadi tuntutan dapat dipenuhi, meski dengan jumlah massa yang sedikit (karena sikon pekerjaan di atas kapal yang tidak memungkinkan untuk bisa aktif terlibat turun ke jalan setiap saat) ? Pertanyaan tersebut seringkali terlintas dalam benak, bahwa serikat pelaut harus...
11
Mei 2019
0

Pelindungan Pelaut di Luar Negeri Terganjal Ego Sektoral Antar Institusi

Jakarta, PPI News, Opini Pelaut – Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana mandat pasal 64 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Hal tersebut perlu diprioritaskan demi terakomodirnya pelindungan baik dari mulai Pra, Masa, hingga Purna penempatan. Sejak tahun 2000...
30
Mar 2019
0

Selain Asuransi, Pelaut Punya Hak BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta, PPI News, Editorial – Pelaut sebagai pekerja di sektor transportasi laut (bidang pelayaran) wajib mengetahui akan hak-haknya sebagai pekerja di atas kapal. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran melalui salah satu peraturan pelaksananya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi. Bahwa, yang dimaksud dengan SDM di bidang transportasi meliputi SDM...
29
Mar 2019
1

Pelaut yang Diupah Dibawah Upah Minimum dapat Pidanakan Pengusaha

Jakarta, PPI News, Editorial – Kesepakatan pelaut terhadap upah di bawah ketentuan upah minimum yang ditanda tangani dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pengusaha tidak serta merta menghilangkan tindak pidana perburuhan “melawan hukum” yang dilakukan oleh pihak pengusaha, meskipun PKL tersebut telah juga diketahui oleh pejabat kesyahbandaran. Pasal 22 ayat (1) PP No. 7/2000 tentang Kepelautan menyatakan “Upah minimum bagi...
2
Feb 2019
1

Bagi yang Gagal Paham Definisi Pelaut

Jakarta, PPI News – Kebebasan berserikat adalah hak mendasar yang dimiliki oleh Pekerja/Buruh untuk membentuk, mendirikan serikat pekerja serta menjalankan tugas dan fungsi serikat pekerja. Begitu juga dengan para pengusaha mempunyai hak untuk mendirikan serikat/organisasi bagi para pengusaha. Bicara dalam konteks sektor usaha atau pekerjaan tertentu, pekerjaan di kapal (laut) merupakan salah satu dari beberapa definisi Pekerja/Buruh pada sektor usaha...
28
Jan 2019
0

Opini Pelaut : Sengkarut Pelaut, Dari Saling Sikut Sampai Urusan Perut, UU PPMI Diharap Lindungi Pelaut !

Jakarta, PPI News – Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau UU PPMI tidak hanya mengatur tentang pelindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja di darat, tetapi juga mengatur pekerja migran Indonesia yang bekerja di laut. Pasal 4 Ayat (1) huruf c UU PPMI menyatakan “Pekerja Migran Indonesia meliputi: c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan”...
6
Jan 2019
0

Hak Pilih Pelaut Dalam Pemilu Kerap Tidak Terakomodir

Ket. Foto : Edi Susanto, Ketua DPW PPI Selat Bali (Banyuwangi). Jakarta, PPI NewsCopas – Para pelaut Indonesia merasa selama ini keberadaannya kurang diperhatikan soal hak suaranya. Terutama untuk hak memilih DPRD Kabupaten / Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Presiden. Hak pilih dalam menentukan pilihan pemimpin dan perwakilanya melalui pemilihan secara demokrasi. Hal itu mutlak diberikan kepada setiap...
16
Des 2018
0

PP Penempatan dan Pelindungan Pelaut Indonesia di Luar Negeri Harus Mampu Mengatasi Tumpang Tindih Regulasi

Jakarta, Permasalahan pelaut perikanan asal Indonesia yang bekerja di luar negeri seakan seperti permasalahan usang yang dibalut dengan pelaku yang berbeda, namun kasusnya sama. Ibarat sebuah kaset, lagunya lama hanya cover dan musiknya yang diubah menjadi bagus. Indonesia saat ini sudah mengesahkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau disingkat UU PPMI sebagai pengganti UU...

Kontak

Dewan Pimpinan Pusat

Pergerakan Pelaut Indonesia

 

Sekretariat : Jl. Berdikari No. 27 RT 08 RW 14 Rawabadak Utara, Koja, Jakarta Utara 14230

Telp : (021) 4393-9142

Data Member PPI

Mau Jadi Anggota PPI?

Pages PPI

SP Sub Sektor Electro

BULETIN PPI