Hak Pilih Pelaut Dalam Pemilu Kerap Tidak Terakomodir

Ket. Foto : Edi Susanto, Ketua DPW PPI Selat Bali (Banyuwangi).

Jakarta, PPI NewsCopas – Para pelaut Indonesia merasa selama ini keberadaannya kurang diperhatikan soal hak suaranya. Terutama untuk hak memilih DPRD Kabupaten / Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD dan Presiden.

Hak pilih dalam menentukan pilihan pemimpin dan perwakilanya melalui pemilihan secara demokrasi. Hal itu mutlak diberikan kepada setiap warga negara Indonesia yang ingin menyampaikan hak pilihnya.

Demikian dikatakan Ketua Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Selat Bali Selat Lombok, EDI Susanto, Minggu (6/1/2019), Menanggapi kontek persoalan pemilu baik pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala pemerintah daerah maupun pemilihan pemilihan lainnya seperti pemilihan kepala desa,

“Pelaut Niaga dan Pelaut Penangkap Ikan semestinya juga ikut andil dalam mengikuti pesta demokrasi di negara ini.” jelas Edi.

Lanjut Edi, seharusnya pemerintah menganjurkan kepada seluruh perusahaan pelayaran di Indonesia. Agar mau meliburkan sehari usahanya disaat pemilihan serentak pada 17 april 2019 mendatang. Sehingga para pelaut bisa menyalurkan hak suaranya.

“Dan pemerintah juga harus menjamin terlaksananya pemilu di Indonesia semuanya terkoneksi. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Salah satu contohnya seperti para pelaut. Karena setiap pesta demokrasi, hak suara para pelaut tidak dapat tersalurkan. Dan cenderung para pelaut Indonesia menjadi golongan putih,”katanya.

Menurut Edi, inilah yang harus dibenahi dan diperhatikan khusus oleh pemerintah. Karena hak suara mereka lah yang menentukan nasib warga negara untuk kesejahteraan lima tahun ke depan, Karena jumlah pelaut di Indonesia ini hampir 1 juta jiwa yang beraktivias sebagai pelaut. Semestinya, pemerintah bisa memikirkan, agar suarapelaut tidak golput. (BUT)

Sumber berita : suaramerdeka.id