Imam Syafi'i : Berserikatlah Sebelum Masalah Ketenagakerjaan Menghampiri Anda !

Jakarta, PPI News – Kurang pahamnya pelaut terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkaitan dengan hak-haknya sebagai “pekerja tertentu” membuat profesi pelaut Indonesia yang bekerja di dalam negeri bagaikan “budak modern” di kapal-kapal yang diupah murah oleh kaum pengusaha di bidang pelayaran.

Selain faktor di atas, hal itu juga terjadi akibat semakin susahnya pelaut dalam mencari pekerjaan, yang kemudian diperparah dengan terus dicetaknya pelaut-pelaut baru melalui berbagai cara, salah satunya program diklat gratis. Sementara, pelaut yang sudah ada tidak diperhatikan, yang selanjutnya tidak sedikit menjadi korban dari kenakalan calo-calo nakal dan menerima tawaran upah murah karena takut tidak bisa mendapatkan pekerjaan.

Program diklat gratis, tapi nanggung (calon pelaut harus keluar uang lagi untuk urus sertifikat lainnya) untuk bisa kerja di kapal. Ini kan mirip jebakan batman? Kalau mau kasih diklat ya sampai si calon pelaut jadi pelaut dan naik kapal untuk kerja.

Dari sisi yang berbeda berdasarkan temuan-temuan di lapangan ketika menerima pengaduan kasus pelaut, dari sekian banyak kasus yang diadukan mayoritas soal ketenagakerjaan. Misalnya gaji dibawah upah setempat, gaji tidak sesuai antara di perjanjian kerja dengan kenyataan yang diterima, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, tidak diikutsertakan program bpjs ketenagakerjaan, dan hak asuransi dan/atau hak santunan kematian ketika terjadi kecelakaan kerja yang tidak diterima oleh pelaut dan/atau ahli warisnya (jika meninggal).

Bahwa ketentuan yang mengatur soal pelaut secara khusus telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Junto PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (aturan turunan UU Pelayaran sebelumnya No. 21/1992) dan terkait SDM nya diatur dalam PP No. 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi (PP yang mengakomodir seluruh pekerja transportasi seperti perkeretaapian, penerbangan, angkutan lalu lintas dan jalan, pelayaran, dan multimoda transportasi).

Namun begitu, ketentuan-ketentuan mengenai pelaut dalam UU Pelayaran Junto PP Kepelautan nyatanya belum secara spesifik mengatur tentang ketenagakerjaan pelaut. Sebagai contoh, dalam ketentuan Pasal 337 UU Pelayaran dikatakan bahwa ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Artinya ketika terjadi perselisihan ketenagakerjaan, pelaut tetap menggunakan peraturan-peraturan ketenagakerjaan dalam hal ini UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Junto aturan-aturan turunanya dan regulasi lainnya yang terkait dengan perselisihan dimaksud.

Pelaksanaan di lapangan, dalam kegiatan advokasi kasus pelaut terkait ketenagakerjaan tidak sedikit pengusaha di bidang pelayaran melalui perwakilannya atau kuasanya yang hadir dalam perundingan di tingkat bipartit maupun tripartit kerap tidak mau mengakui keberadaan UU Ketenagakerjaan dan peraturan lainnya yang terkait, karena pengusaha menganggap regulasi pelaut hanya UU Pelayaran dan PP Kepelautan.

Tidak mengenal serikat, pelaut akan terus didzolimi !

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Kemudian, Pasal 10 UU SP/SB menjelaskan secara tegas bahwa serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dapat dibentuk berdasarkan sektor usaha, jenis pekerjaan, atau bentuk lain sesuai dengan kehendak pekerja/buruh. Tetapi kenyataan di lapangan sangat sedikit sekali pelaut mau membentuk serikat pekerja di masing-masing perusahaan tempatnya bekerja atau mencari penghasilan, sehingga sampai detik ini permasalahan ketenagakerjaan pelaut semakin meningkat dan yang paling mendasar pun soal status hubungan kerja pelaut belum jelas, seperti outsourching atau kontrak terus menerus (bertahun-tahun).

Padahal dengan pelaut berserikat, pelaut akan lebih kuat (memiliki posisi tawar), karena tujuan serikat adalah untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya sesuai Pasal 4 UU SP/SB.

Dalam UU SP/SB, serikat juga berfungsi :

  1. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial;
  2. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya;
  3. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya;
  5. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;

Satu hal lagi keuntungan pelaut yang mengenal dan mau berserikat adalah ketika ia mengalami permasalahan ketenagakerjaan serikat dapat membantu dalam penuntutan hak-haknya yang dirugikan oleh pihak perusahaan baik di tingkat bipartit, tripartit maupun di tingkat pengadilan industrial.

Pasal 87 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) telah tegas dan memberi ruang spesial bagi serikat untuk bisa beracara (menjadi pengacara bagi Anggotanya di pengadilan hubungan industrial). Berikut petikan bunyi pasalnya, “Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya”

Jadi, apa lagi yang anda “pelaut” tunggu?

Berserikatlah sekarang juga untuk sama-sama berjuang menyampaikan aspirasi pelaut guna terwujudnya hubungan industrial pelaut yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sebagaimana mandat konstitusi.

Jangan tunggu anda bermasalah baru mencari serikat untuk dibantu !

Jangan tunggu hal-hal yang anda alamai menimpa sahabat seprofesi atau bahkan anggota kelurga yang juga menjadi pelaut !

Jangan biarkan kondisi miris ketenagakerjaan pelaut semakin terdzolimi oleh kepentingan-kepentingan kaum pemodal !

Marilah bersatu pelaut Indonesia rebut keadilan !

Jakarta, 02 Desember 2018

Penulis,

Imam Syafi’i (Ketua Adkumham PPI).