Ketua Adkumham PPI: Kenali Serikat Pekerja, Bukan Serikat Jadi-jadian!

Pacitan, PPI News – Ditengah ketidakpastian kapan akan terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Pelindungan Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan yang bekerja di luar negeri sebagaimana mandat Pasal 64 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), para pengusaha di bidang perekrutan dan penempatan awak kapal ke luar negeri, khususnya pelaut perikanan perlu menjalin hubungan yang baik dengan serikat pekerja sektoral ‘pelaut’.

Hubungan antara pengusaha dengan serikat pekerja adalah kemitraan. Tetapi fakta di lapangan berbeda, para pengusaha di bidang itu kerap menyebut bahwa mereka dibawah naungan serikat ini, serikat itu. Padahal, seharusnya naungan mereka itu adalah Asosiasi Pengusaha di bidang itu. Bukan serikat pekerja.
Tak sedikit, ketika pengusaha mengalami masalah industrial dengan pekerjanya, kemudian pengusaha meminta serikat itu (yang katanya naungannya) untuk menghadapi si pekerja. Jika si pekerja mengadukan permasalahannya ke serikat yang memang menjadi naungan si pekerja, alhasil akan terjadi gap antara serikat pekerja si pekerja dengan serikat yang katanya menaungi si pengusaha.
Mungkin persoalan di atas tidak terjadi di kalangan serikat pekerja pada umumnya, tapi lebih sering terjadi di dunia pelaut perikanan. Sebagai saran, pengusaha sebaiknya tidak salah kaprah dengan menjadikan organisasi pekerja sebagai naungan, karena naungan pengusaha adalah organisasi pengusaha.
Selain itu, pengusaha juga harus teliti jika akan melakukan kerjasama atau bermitra dengan serikat pekerja. Telusuri dulu legalitasnya, apakah benar serikat tersebut betul-betul serikat yang telah memiliki Tanda Bukti Pencatatan (TBP) dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai domisili kantor pusatnya dan apakah cakupan serikat tersebut secara nasional atau hanya provinsi/kab/kota. Jika serikat tersebut sudah melingkupi nasional, maka dipastikan serikat tersebut telah memiliki surat balasan pemberitahuan dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat KKHI, Ditjen PHI & JSK.
Jika ada yang mengatasnamakan serikat pekerja tetapi tidak mempunyai TBP dari Dinas Ketenagakerjaan setempat, berarti itu serikat jadi-jadian.
Selama ini kasus demi kasus terus terjadi di sektor pelaut perikanan. Hal itu disebabkan salah satunya karena belum adanya hubungan baik antara pengusaha dengan serikat pekerja. Mindset pengusaha, serikat pekerja adalah musuh yang harus dihindari. Padahal, serikat pekerja memiliki perananan penting untuk dijadikan mitra. Salah satunya untuk mengedukasi para pelaut perikanan yang akan diberangkatkan ke luar negeri tentang tata cara menjadi pelaut yang baik dan benar.
Pengusaha melalui asosiasinya dapat menggandeng serikat pekerja untuk melakukan perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang isinya mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak antara pekerja diwakili serikatnya dengan pengusaha diwakili asosiasinya.
Kepatuhan pengusaha terhadap norma-norma ketenagakerjaan patut diprioritaskan. Dengan pengusaha memahami peraturan perundang-undangan, pengusaha dapat hati-hati dan bersikap tegas terhadap mitranya di luar negeri (agency/owner) yang membutuhkan tenaga kerja untuk dipekerjakan di kapal-kapal mereka. Sebab jika terjadi masalah, pengusaha di Indonesialah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh si pekerja atau serikatnya.
Ditulis oleh: Imam Syafi’i (Ketua Adkumham PPI).