Nenek Moyang Kita Pelaut ?

Jakarta, Nasib dan kesejahteraan pelaut Indonesia tidak jelas. Cita-cita mulia Presiden Joko Widodo dalam program Indonesia poros maritim dunia dan tol laut dinilai belum menyentuh pelaut sebagai pekerja kapal yang sangat membutuhkan kehadiran negara dalam bentuk perlindungan dan peningkatan kesejahteraan.

Mungkin saat ini jika “Nenek Moyang” leluhur kita yang katanya seorang pelaut masih ada, dapat dipastikan beliau akan menangis sejadi-jadinya atas “kenyataan pahit” kondisi miris tata kelola pelaut Indonesia baik pelaut niaga, terlebih pelaut perikanan.
Bicara tentang pelaut perikanan asal Indonesia yang bekerja di luar negeri, data mereka tidak jelas ada berapa dan siapa yang diberi tanggungjawab untuk mendata dan mempublikasikannya kepada masyarakat Indonesia.
Mungkin ratusan ribu bahkan lebih, pelaut-pelaut perikanan asal Indonesia dipekerjakan pada kapal-kapal penangkap dan penampung ikan di perairan internasional yang tidak terawasi dan terkontrol dengan semestinya. Apakah mereka bekerja di atas kapal-kapal yang terdaftar sebagai kapal yang tidak melanggar IUU Fishing?
Siapa yang dapat memastikan mereka bekerja dengan jam kerja yang sesuai, waktu istirahat, makanan dan minumuman, akomodasi di kapal seperti perobatan dll, delegasi gaji yang lancar, gaji tepat dibayar sesuai dengan perjanjian, penghitungan upah lembur, bonus-bonus, dan akses komunikasi dengan keluarga serta mekanisme keluh kesah di atas kapal?
Hal di atas didukung karena posisi mereka berada di perairan internasional yang kadang tidak terjangkau dengan signal seluler atau internet jelas membuat praktek-praktek perbudakan dan eksploitasi diduga “langgeng” terjadi di kapal-kapal ikan di luar negeri.
Selain itu, masalah utama tentang pelaut perikanan yang bekerja di luar negeri ada di dalam negeri sendiri, misalnya soal minimnya pengawasan dan lemahnya penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas rekrutmen dan penempatan secara unprosedural hingga persoalan tumpang tindihnya “disharmonis” aturan antar instansi pemerintah terkait dalam hal tata kelola penempatan dan perlindungan pelaut Indonesia di luar negeri.
Persoalan tumpang tindih aturan jelas menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti siapa yang memiliki kewenangan dalam penerbitan izin usaha bagi perusahaan perekrutan dan penempatan pelaut Indonesia keluar negeri, karena sampai saat ini persoalan tersebut pun belum diselesaiakan. Contohnya, berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), Pelaut dan Pelaut Perikanan yang bekerja di luar negeri termasuk bagian dari definisi Pekerja Migran Indonesia, yang dalam UU tersebut setiap perusahaan perekrutan dan penempatan pelaut wajib memiliki izin dibawah Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara terdapat pula aturan di Kementerian Perhubungan yang mewajibkan perusahaan perekrutan dan penempatan pelaut wajib berizin pada Kementerian tersebut.
Bicara pelaut niaga dalam negeri, juga parah!
Kondisi ketenagakerjaan pelaut niaga dalam negeri sangat minim pengawasan. Jangankan mau bicara tentang kesejahteraan, bicara norma ketenagakerjaan pun masih banyak yang belum dipenuhi oleh para pengusaha pelayaran.
Hal yang merupakan norma ketenagakerjaan, misalnya hak menerima upah yang sesuai dengan upah minimum (tidak melanggar), hak menerima tunjangan hari raya keagamaan, hak jaminan sosial, hak menerima pesangon, UPMK, dan UPH apabila terjadi pemutusan hubungan kerja.
Penemuan di lapangan, di tahun 2018 daerah Pontianak masih ada gaji juru mudi sebesar Rp. 750.000/bulan, di Padang Rp. 1.500.000, di Banten Rp. 2.000.000, di Palembang Rp. 1.400.000, di Surabaya Rp. 2.500.000, di Batam Rp. 1.400.000, di Banjarmasin Rp. 1.500.000, di Kalimantan Tengah Rp. 2.000.000, di Jakarta Rp. 2.500.000, dan masih banyak di Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya yang ditemukan pelanggran-pelanggaran pengupahan.
Soal hak THR dan Jaminan Sosial “BPJS Ketenagakerjaan”, saat ini kita sedang mendampingi sebanyak 28 pelaut di satu perusahaan yang melapor bahwa mereka tidak menerima hak THR saat hari raya dan belum diikutsertakan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Prosesnya sudah masuk dalam tahap mediasi di Dinas Ketenagakerjaan setempat.
Secara explisit, Indonesia telah meratifikasi Maritime Labour Convention, 2006 atau Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 dengan diterbitkannya UU No. 15 Tahun 2016, yang secara umum, beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia telah sesuai (comply) dengan substansi Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006), antara lain sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan);
5. Undang-Undang Nomor l Tahun 2000 tentang Pengesahan IlO Convention Nomor 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for Elimination of the Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak);
6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 concerning Labour Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan llO Convention No. 185 concerning Revising the Seafarers’ Identity Documents Convention, 1958 (Konvensi ILO No. 185 mengenai Konvensi Perubahan Dokumen Identitas Pelaut, 1958); dan
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Harapan kami, pelaut Indonesia bisa terjamin perlindungan dan kesejahteraan.
Harapan kami, pelaut Indonesia agar instansi-instansi terkait kepelautan bisa duduk bersama dan berunding guna menerbitkan suatu regulasi bersama demi terwujudnya hubungan industrial kepelautan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
Jakarta, Kamis 27 September 2018,
Penulis,
Imam Syafi’i
Ketua Advokasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia