Opini Pelaut : Sengkarut Pelaut, Dari Saling Sikut Sampai Urusan Perut, UU PPMI Diharap Lindungi Pelaut !

Jakarta, PPI News – Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau UU PPMI tidak hanya mengatur tentang pelindungan pekerja migran Indonesia yang bekerja di darat, tetapi juga mengatur pekerja migran Indonesia yang bekerja di laut.

Pasal 4 Ayat (1) huruf c UU PPMI menyatakan “Pekerja Migran Indonesia meliputi: c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan” dan Pasal 64 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan pelindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah”

Selama ini, selain pada UU PPMI, ketentuan tentang tata cara penempatan tenaga kerja pelaut juga telah dimandatkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan. Dalam PP tersebut, pada bagian ketiga tentang penempatan pelaut, Pasal 19 dan Pasal 20, yang berbunyi :

Pasal 19

  1. Pelaut Indonesia dapat bekerja di kapal Indonesia dan/atau kapal asing sesuai dengan Sertifikat Keahlian Kelautan Pelaut atau Sertifikat Keterampilan Pelaut yang dimilikinya.
  2. Untuk membuka kesempatan kerja pelaut Indonesia pada kapal-kapal asing di luar negeri, penempatan tenaga kerja pelaut dapat dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional atau perusahaan jasa penempatan tenaga kerja pelaut yang memenuhi persyaratan.
  3. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan jasa penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi: a. berbentuk badan hukum Indonesia yang memiliki izin usaha penempatan tenaga kerja pelaut; b. memiliki tenaga ahli pelaut.
  4. Bagi pelaut yang bekerja pada kapal2 asing di luar negeri tanpa melalui penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkewajiban: a. membuat perjanjian kerja laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. perjanjian kerja laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus memuat hukum mana yang berlaku apabila terjadi perselisihan yang menyangkut pelaksanaan perjanjian kerja laut; c. melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di mana pelaut tersebut bekerja.
  5. Bagi pelaut yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), menanggung sendiri akibat yang timbul apabila terjadi perselisihan yang menyangkut pelaksanaan perjanjian kerja laut.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setelah mendengar pendapat dari Menteri.

Pasal 20

Usaha penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan memperhatikan: a. penciptaan perluasan kesempatan kerja pelaut khususnya yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing; b. pengembangan fasilitas pendidikan kepelautan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan internasional; c. peningkatan kemampuan dan keterampilan pelaut sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pelayaran.

Tetapi ironisnya, sejak PP No. 7/2000 terbit dan diundangkan pada tanggal 21 Februari tahun 2000 silam, hingga detik ini belum ada keputusan menteri di bidang ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh Kemnaker terkait tata cara penempatan tenaga kerja pelaut, khusunya yang bekerja di kapal-kapal asing di luar negeri.

Semestinya, hemat Penulis, jika mengacu kepada bunyi Pasal 19 Ayat (6) PP No. 7/2000, yang menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setelah mendengar pendapat dari Menteri” ( yang dimaksud menteri dalam pasal 19 Ayat 6 PP No. 7/2000, adalah menteri di bidang pelayaran/perhubungan), antara Menteri di bidang Ketenagakerjaan dan Menteri di Bidang Pelayaran/Perhubungan melakukan koordinasi, sehingga kemudian terbit keputusan menteri di bidang ketenagakerjaan tentang tata cara penempatan pelaut.

Kemudian, fakta terlihat tidak adanya koordinasi yang baik antar kementerian tersebut, ditunjukan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal yang diterbitkan berdasarkan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan.

Permenhub No. 84/2013 tersebut mengatur tentang perizinan perusahaan “usaha keagenan awak kapal (Ship Manning Agency)” yang akan melakukan perekrutan dan penempatan awak kapal di bawah kementerian di bidang perhubungan, yang tentunya aturan tersebut menjadi bertentangan dengan ketentuan dalam UU PPMI, Pasal 51 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Perusahaan yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri” (Menteri Ketenagakerjaan, Pasal 1 Ayat 25).

Saran : sebaiknya Kemnaker, Kemenhub, dan KKP melakukan koordinasi agar terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Pelindungan Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan, yang merupakan bagian dari definisi pekerja migran Indonesia dan sebagaimana mandat Pasal 64 UU PPMI dapat mengatasi carut marut regulasi tentang penempatan dan pelindungan pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri hingga detik ini, serta diharapkan pemerintah dapat melibatkan serikat pekerja pelaut dan/atau meminta saran/pendapat dari serikat pekerja pelaut.

Tentang BADAN sebagai pengganti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)

Pasal 48 UU PPMI

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan diatur dengan Peraturan Presiden.

Tugas Badan pengganti BNP2TKI adalah sebagai Pelaksana Kebijakan. (Pembuat Kebijakan adalah Kemnaker).

Badan yang akan dibentuk oleh Presiden adalah lembaga nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Badan tersebut nantinya akan bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu, diantaranya :

  1. melaksanakan kebijakan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia:
  2. melayani dan melindungi Pekerja Migran Indonesia;
  3. menerbitkan dan mencabut SIP2MI;
  4. menyelenggarakan pelayanan penempatan;
  5. melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial;
  6. memenuhi hak Pekerja Migran Indonesia;
  7. memverifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia;
  8. melaksanakan penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia melalui kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan negara tujuan penempatan;
  9. mengusulkan pencabutan SIP3MI kepada Menteri terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
  10. memberikan Pelindungan Selama Bekerja dengan berkoordinasi dengan Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan;
  11. melakukan fasilitasi, rehabilitasi, dan reintegrasi purna Pekerja Migran Indonesia;
  12. melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi purna Pekerja Migran Indonesia; dan
  13. tugas lain yang sesuai dengan kewenangannya.

Opini Penulis terkait Badan (Pengganti BNP2TKI)

Bahwa dapat kita ketahui bersama terkait Badan yang akan dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden sebagaimana mandat Pasal 48 UU PPMI, Badan tersebut memiliki tugas yang sangat berat dan tentunya diperlukan unsur dari lintas lembaga/kementerian yang sepatutnya perlu berada di dalam tubuh Badan tersebut, termasuk dimungkinkan dari unsur organisasi non pemerintah terkait, harapannya!

Masuknya sektor laut (pelaut awak kapal dan pelaut perikanan) yang bekerja di luar negeri dalam bagian definisi pekerja migran Indonesia di UU PPMI, jelas diperlukan keterlibatan kementerian di bidangnya seperti kementerian di bidang perhubungan maupun kementerian di bidang kelautan & perikanan yang memang mengetahui situasi dan kondisi pelaut dan pelaut perikanan. Kenapa harus ada Kemenhub dan KKP di Badan yang akan dibentuk ? contoh kecil di lapangan : Petugas penerima pengaduan kasus di BNP2TKI saat ini saja tidak tahu atau tidak mengetahui bagaimana cara mengecek dokumen kepelautan milik pelaut, apakah dokumen tersebut valid atau tidak. Lalu bagaimana mau memfasilitasi penyelesaian kasus pelaut di luar negeri, jika untuk mengecek kevalidan/keabsahan dokumen kepelautan saja tidak tahu ?

Bicara Pengawasan pekerja migran Indonesia.

Pekerja migran Indonesia di sektor laut, baik yang bekerja di kapal-kapal niaga maupun di kapal-kapal perikanan kerap menjadi korban penipuan job kerja yang mana calon/pekerja migran Indonesia tersebut sudah dimintai sejumlah uang. Penipuan tersebut bisa dilakukan oleh perusahaan di Indonesia, bisa dilakukan oleh pengurus “oknum” perusahaan di Indonesia, maupun dilakukan oleh calo/broker-broker nakal yang tidak bertanggung jawab pada saat Pra (sebelum) penempatan. Hal tersebut marak terjadi, salah satu penyebabnya karena mandulnya pengawasan terhadap pekerja migran Indonesia.

Terkait Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan Indonesia yang bekerja di luar negeri, selama ini pemerintah terlihat absen dalam melakukan penegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah atau sedang terjadi, yang dilakukan baik oleh perusahaan di Indonesia, pengurus “oknum” perusahaan di Indonesia, calo/broker-broker nakal yang tidak bertanggung jawab, maupun terhadap perusahaan-perusahaan di luar negeri selaku agency di luar negeri atau owner (majikan/pemilik kapal).

Tumpang tindihnya perizinan perusahaan yang melakukan perekrutan dan penempatan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan ke luar negeri membuat penyelesian perselisihan kerap tidak terselesaikan dengan baik dan kebanyakan hanya saling lempar antar instansi pemerintahan terkait ketika menerima pengaduan/laporan, yang muaranya adalah ketidakjelasan penyelesaian kasus. Mayoritas persoalan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang bekerja di luar negeri adalah persoalan ketenagakerjaan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang meliputi soal upah tidak dibayar, dipulangkan ke tanah air sebelum kontrak kerja berakhir tanpa alasan yang jelas, perbudakan, penelantaran, kekerasan fisik, fasilitas kerja dan akomodasi di kapal tidak layak, hingga menjadi korban perdagangan manusia.

Saran : terkait dengan banyaknya perselisihan ketenagakerjaan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan di luar negeri, sebaiknya di Badan yang akan dibentuk oleh Presiden wajib ada petugas Mediator Hubungan Industrial yang telah memiliki sertifikat mediator dan tentunya telah diangkat oleh Menteri Ketenagakerjaan, agar setiap perselisihan ketenagakerjaan pekerja migran Indonesia ketika dalam proses mediasi di Badan mengalami deadlock, pihak yang merasa dirugikan dapat melanjutkan perselisihan tersebut di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, demi terwujudnya rasa keadilan bagi pekerja migran Indonesia atau pihak yang dirugikan dalam perselisihan tersebut.

Terkit pentingnya peran LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan Kepolisian dalam Peraturan Pelaksana UU PPMI, saya bahas di Opini berikutnya…

Jakarta, 29 Januari 2019

Penulis,

Imam Syafi’i,

Ketua Advokasi, Hukum, dan Hak Asasi Manusia,

Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia.