Pelaut, Pekerja Berlisensi !MO dengan Gaji 4nt!mo?
Judul tulisan diatas mengingatkan saya pada saat aksi unjuk rasa pelaut yang dipelopori oleh Pergerakan Pelaut Indonesia (2016).
Apa sih maksud dari judul itu?
Maksudnya: untuk dapat menjadi seorang pelaut dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang tidak sebentar, yang kemudian setelah lulus pendidikan kepelautan atau diklat, maka si pelaut itu akan diberikan sertifikat dari Kementerian Perhubungan yang mana sertifikat tersebut sudah berstandar International Maritime Organization atau IMO.
Lalu apa maksudnya gaji 4nt!mo?
Maksudnya: gaji pelaut kecil…hhheee.
Sebagai contoh saja kenapa saya bisa katakan gaji pelaut kecil, di Provinsi Kalimantan Selatan saja tahun 2018 masih ditemukan gaji pelaut sebesar Rp. 750 ribu/bulan. Padahal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menetapkan standar upah minimum provinsi (UMP) tahun 2018 sebesar Rp. 2.046.900/bulan (untuk pekerja/buruh pada umumnya), melalui Keputusan Gubernur Nomor 677 tanggal 23 Oktober 2017 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2018 lalu.
Lalu, apa yang anda pikirkan?
Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, Pasal 22 ayat (1) secara jelas menyatakan “Upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”
Artinya, menurut hemat saya ketentuan pengupahan pelaut diarahkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang setahu saya meliputi UU Ketenagakerjaan, PP Pengupahan, Permenaker Upah Minimum, Perda Ketenagakerjaan, hingga KepGub/KepBup/Walkot tentang Upah Minimum baik Provinsi maupun Kab/Kota.
Lalu mengapa 2018 masih ada gaji pokok pelaut Rp. 750 ribu/bulan? Salah satunya, hemat saya karena mandulnya pengawasan ketenagakerjaan di bidang tenaga kerja laut.
Upah murah, hak pesangon dan hak THR bagai mimpi, serta hak jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan yang belum bisa dinikmati secara merata oleh pelaut membuat nasib pelaut seakan seperti buruh yang dibungkus pakaian rapi semi militer dan berlisensi internasional serta panggilan Captain, yang nyatanya kesejahteraan mereka tak lebih baik dari buruh pada umumnya!
Aturannya jelas…
Menteri (Menteri Perhubungan) dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Kerja yang dilakukan oleh Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. Demikian kira-kira bunyi PP No. 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi (termasuk SDM pekerja di bidang pelayaran), Pasal 41 ayat 1.
Pasal 35
(1) Setiap sumber daya manusia di bidang transportasi berhak mendapatkan Perlindungan Kerja dalam bentuk:
a. kesejahteraan;
b. keselamatan kerja; dan
c. kesehatan kerja.
(2) Perlindungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Pemberi Kerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja.
Terus…. mau tunggu apalagi Pak Pejabat? Ayo lakukan tugasmu untuk meningkatkan kesejahteraan pelaut dengan melakukan action nyata di lapangan guna memberantas kedzoliman terkait upah pelaut!
Jakarta, 18 Agustus 2018
Imam Syafi’i
Ketua Adkumham PPI