Pelaut yang Diupah Dibawah Upah Minimum dapat Pidanakan Pengusaha

Jakarta, PPI News, Editorial – Kesepakatan pelaut terhadap upah di bawah ketentuan upah minimum yang ditanda tangani dalam Perjanjian Kerja Laut (PKL) dengan pengusaha tidak serta merta menghilangkan tindak pidana perburuhan “melawan hukum” yang dilakukan oleh pihak pengusaha, meskipun PKL tersebut telah juga diketahui oleh pejabat kesyahbandaran.

Pasal 22 ayat (1) PP No. 7/2000 tentang Kepelautan menyatakan “Upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Pasal 90 ayat (1) UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89” dan Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud, merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 185 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peran pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut Cq. Ditkapel dan/atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terkait PKL diatur dalam Pasal 400 dan 401 Kitab Undang Hukum Dagang Juncto Pasal 18 PP No. 7/2000 tentang Kepelautan dan Penjelasannya Juncto Pasal 21 s/d Pasal 25 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84/2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.

Pasal 400 KUHD:

Perjanjian kerja antara pengusaha kapal dan seorang buruh yang akan bertindak sebagai pembantu anak buah kapal, dengan ancaman hukuman menjadi batal, harus dilakukan di hadapan pegawai yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Sebelum bertanya kepada buruh apakah ia menyetujui perjanjian, pegawai menerangkan dengan jelas isi perjanjian itu kepada buruh dan meyakinkan bahwa ia telah mengerti isinya. Segera setelah tercapai persetujuan, pegawai tersebut membuat akta perjanjian. Akta harus ditandatangani selain oleh pegawai tersebut juga oleh pengusaha kapal atau atas namanya dan ditandatangani oleh buruh atau dibubuhi cap jari. Biaya akta dan biaya tambahan lain menjadi beban pengusaha kapal. Perjanjian kerja hanya dapat dibuktikan dengan akta ini. (KUHPerd. 1601d, 1868, 1895, 1902; KUHD 34 14 , 375, 401-406, 413 dst., 435.)

Pasal 401 KUHD:

Perjanjian kerja antara pengusaha kapal dengan orang yang akan menjadi anak buah kapal harus memuat, selain apa yang diatur di tempat lain: (KUHD 402-406.)

  1. nama dan nama depan buruh itu, hari kelahirannya atau setidak-tidaknya perkiraan umumnya, tempat kelahirannya;
  2. tempat dan hari penutupan perjanjian itu;
  3. penunjukan kapal atau kapal-kapal tempat buruh itu mengikat diri akan bekerja;
  4. perjalanan atau perjalanan -perjalanan yang akan dilakukan, bila ini sudah pasti;
  5. jabatan yang akan dipegang buruh dalam dinasnya;
  6. penyebutan apakah buruh juga mengikat diri untuk melakukan pekerjaan di darat dan bila demikian pekerjaan apa;
  7. bila mungkin, hari dan tempat di mana akan dimulainya dinas di kapal;
  8. ketentuan pasal 415 tentang hak atas hari-hari libur;
  9. mengenai pengakhiran hubungan kerja:
  10. bila perjanjian diadakan untuk waktu tertentu, hari pengakhiran hubungan kerjanya, dengan menyebutkan isi pasal 448;
  11. bila perjanjian diadakan menurut perjalanan, pelabuhan yang diperjanjikan untuk pengakhiran hubungan kerja itu, dengan menyebutkan isi pasal 449 alinea kedua, bila pelabuhannya adalah pelabuhan Indonesia, juga pasal 452 alinea pertama dan kedua, sekedar disebut atau tidak nama pelabuhan itu;
  12. bila perjanjian itu diadakan untuk waktu tak tertentu, isi pasal 450 alinea pertama.

Bila nama tempat dan hari kelahiran buruh tidak diketahui, hal itu diberitahukan dalam perjanjian.

Penunjukan kapal atau kapal-kapal dalam perjanjian di mana buruh mengikatkan diri akan melakukan dinas dapat juga dilakukan dengan menentukan, bahwa ia akan melakukan dinasnya di atas sebuah kapal atau lebih yang ditunjuk oleh pengusaha kapal, yang termasuk kapal yang digunakan oleh pengusaha kapal untuk pelayaran di laut. Bila pihak-pihak itu menghendaki penyimpangan dari ketentuan pasal-pasal 415, 448, 449 alinea kedua, 450 alinea pertama, atau 452 pertama atau kedua, bila hal itu menurut undangundang diperkenankan, untuk gantinya pengaturan yang menyimpang itu dimuat dalam perjanjian tersebut. (KUHD 341 2 , 402-406, 434 dst.)

Pasal 18 PP No. 7/2000 tentang Kepelautan:

  1. Setiap pelaut yang akan disijil harus memiliki Perjanjian Kerja Laut yang masih berlaku;
  2. Perjanjian Kerja Laut sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat hak-hak dan kewajiban dari masingmasing pihak dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya adalah : a. Hak pelaut: Menerima gaji, upah, lembur, uang pengganti hari-hari libur, uang delegasi, biaya pengankutan dan upah saat diakhirinya pengerjaan, pertanggungan untuk barang-barang milik pribadi yang dibawa serta kecelakaan pribadi serta perlengkapan untuk musim dingin untuk yang bekerja di wilayah yang suhunya 15 derajat celcius atau kurang yang berupa pakaian dan peralatn musim dingin; b. Kewajiban pelaut : Melaksanakan tugas sesuai dengan jam kerja yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian, menanggung biaya yang timbul karena kelebihan barang bawaan di atas batas ketentuan yang ditetapkan perusahaan, menaati perintah perusahaan dan bekerja sesuai dengan jangka waktu perjanjian. c. Hak pemilik/operator : Memperkerjakan pelaut. d. Kewajiban pemilik/operator: Memenuhi semua kewajian yang merupakan hak-hak pelaut sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
  4. Perjanjian Kerja Laut harus diketahui oleh pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
  5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Perjanjian Kerja Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Penjelasan Pasal 18 PP No. 7/2000 tentang Kepelautan:

Ayat (1): Cukup jelas

Ayat (2): Perjanjian kerja laut memuat sekurang-kurangnya :

  1. nama lengkap pelaut serta tempat dan tanggal lahir;
  2. tempat dan tanggal perjanjian dibuat;
  3. nama kapal atau kapal-kapal dimana pelaut akan diperjekan;
  4. daerah pelayaran kapal diaman pelaut dipekerjakan;
  5. gai, upah, lembur dan tunjangan lainnya;
  6. jangka waktu pelaut dipekerjakan;
  7. pemutusan hubungan kerja;
  8. asuransi dan pemulangan, cuti ,jaminan kerja serta pesangon;
  9. penyelesaian perselisihan.

Ayat (3): Cukup jelas

Ayat (4): Perjanjian kerja harus diketahui oleh pejabat pemerintah dimaksudkan untuk mengawasi ditaatinya ketentuan mengenai perjanjian kerja laut.

Ayat (5): Cukup jelas

Permenhub No. 84/2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal:

Bagian Ketiga

Perjanjian Kerja Laut (PKL)

Pasal 21

  1. Perjanjian Kerja Laut wajib dibuat oleh pemilik kapal/agen yang mewakili, sebelum melakukan penempatan untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaut.
  2. Perjanjian Kerja Laut wajib ditandatangani oleh pelaut dan pemilik/operator kapal/agen awak kapal yang diketahui oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.
  3. Isi Perjanjian Kerja Laut wajib sesuai dengan standar minimum yang berpedoman kepada peraturan nasional atau internasional dengan mencantumkan hal-hal sebagai berikut: a. nama lengkap pelaut; b. tempat dan tanggal lahir; c. kode pelaut (seafarer code); d. nama dan bendera kapal (name and flag of vessel); e. nama pemilik/operator kapal; f. alamat pemilik/operator kapal; g. nama agen awak kapal; h. alamat agen awak kapal; i. jabatan di atas kapal (rank); j. gaji, upah lembur, dan upah cuti tahunan (leave); k. pemulangan (repatriation); l. jumlah jam kerja dan jam istirahat; m. asuransi, jaminan kesehatan, dan fasilitas keselamatan kerja yang wajib ditanggung oleh pemilik/operator kapal; n. pemutusan Perjanjian Kerja Laut; o. referensi nomor Kesepakatan Kerja Bersama (KKB), jika ada; dan p. ketentuan lain yang diatur dalam peraturan nasional, jika ada.
  4. Selain berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), isi PKL wajib menjamin: a. hak-hak pelaut sesuai isi perjanjian kerja laut yang telah ditandatangani oleh para pihak; dan b. semua proses perawatan medis dan pengobatan terhadap pelaut yang cedera atau sakit selama dalam masa kontrak kerja sesuai batasan dalam PKL.
  5. Perjanjian Kerja Laut untuk penempatan pelaut pada kapal berbendera asing wajib dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
  6. Pelaut yang berangkat mandiri untuk melakukan tugas kerja di atas kapal, tanpa melalui perusahaan keagenan awak kapal wajib mempunyai kesepakatan kerja.
  7. Salinan Perjanjian Kerja Laut/kesepakatan kerja wajib dimiliki oleh para pihak.

Pasal 22

Perjanjian Kerja Laut/kesepakatan kerja wajib memuat unsur pengaturan yang mengatur bahwa siapapun yang terikat dalam Perjanjian Kerja Laut/kesepakatan kerja tersebut tidak diperbolehkan melakukan tindakan diskriminasi (SARA), termasuk diskriminasi terhadap kesetaraan gender, intimidasi, pengancaman, penindasan, dan penganiayaan baik secara fisik maupun mental dalam segala aspek terkait pekerjaan di atas kapal.

Pasal 23

Segala perubahan atas isi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), wajib dilaporkan kepada Syahbandar atau pejabat berwenang yang ditunjuk dan perubahan tidak boleh mengatur lebih rendah dari standar dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 24

Jika terdapat perbedaan pendapat/perselisihan di antara para pihak di dalam masa berlakunya PKL dan permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan hingga masa berlakunya PKL berakhir, maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui pengadilan hubungan industrial dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Laut yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumen pendukung lainnya.

 

Bagian Keempat

Proses Pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan Penyijilan Buku Pelaut

Pasal 25

  1. Pengesahan PKL dan penyijilan buku pelaut wajib dilakukan sebelum penempatan pelaut di atas kapal oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang diberi kewenangan.
  2. Pengajuan permohonan proses pengurusan pengesahan PKL danpenyijilan buku pelaut dapat dilakukan oleh:
  3. perusahaan angkutan laut yang telah mendapat izin; atau
  4. perusahaan keagenan awak kapal yang telah mendapat izin; atau
  5. pelaut mandiri.
  6. Permohonan proses pengurusan pengesahan PKL dan penyijilan buku pelaut oleh perusahaan angkutan laut dan perusahaan keagenan awak kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan atau Pejabat Unit Pelaksana Teknis yang diberi kewenangan dengan melampirkan sebagai berikut:
  7. asli buku pelaut;
  8. salinan atau asli sertifikat keahlian (Certificate of Competency/COC), jika diperlukan;
  9. 3 (tiga) rangkap Perjanjian Kerja Laut yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak; dan
  10. asli surat persetujuan dari orang tua/wali dan sekolah khusus bagi Taruna/Taruni yang akan melakukan praktek kerja laut (cadet).
  11. Permohonan proses pengurusan pengesahan PKL dan penyijilan buku pelaut oleh pelaut mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diajukan secara tertulis kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Perkapalan dan Kepelautan atau Pejabat Unit Pelaksana Teknis yang diberi kewenangan dengan melampirkan sebagai berikut:
  12. asli buku pelaut dan dokumen/identitas yang diperlukan;
  13. asli sertifikat keahlian, pengukuhan/endorsement, dan keterampilan yang diperlukan;
  14. asli Perjanjian Kerja Laut yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
  15. Letter of Guarantee (LG) dari perusahaan yang akan mempekerjakan;
  16. surat persetujuan dari pihak keluarga atas pemberangkatan pelaut tersebut; dan
  17. surat pernyataan akan melaporkan diri ke Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia terdekat setelah tiba di negara tujuan/negara tempat kapal bersandar atau pada kesempatan pertama pada pelabuhan/negara berikut bila pada pelabuhan/negara tersebut tidak mempunyai perwakilan negara Indonesia.

Demikian artikel ini dipublikasikan, semoga bermanfaat.

Penulis: Imam Syafi’i, Ketua Adkumham DPP PPI