Pelindungan Pelaut di Luar Negeri Terganjal Ego Sektoral Antar Institusi

Jakarta, PPI News, Opini Pelaut – Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana mandat pasal 64 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Hal tersebut perlu diprioritaskan demi terakomodirnya pelindungan baik dari mulai Pra, Masa, hingga Purna penempatan.

Sejak tahun 2000 melalui ketentuan pasal 19 ayat (6) PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan sebenarnya telah dengan tegas mengamanatkan menteri ketenagakerjaan untuk menerbitkan keputusan menteri ketenagakerjaan tentang tata cara penempatan tenaga kerja pelaut yang bekerja di kapal-kapal asing di luar negeri setelah mendengar pendapat dari menteri perhubungan.
Namun sayangnya sejak tahun 2000 keputusan menaker tersebut tidak kunjung terbit. Di sisi lain, justru pada tahun 2013 menteri perhubungan menerbitkan peraturan menteri perhubungan No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal dengan dasar pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan pasal 151 PP No. 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Padahal jika kita membaca UU Pelayaran, khususnya di BAB III (Ruang Lingkup Berlakunya Undang Undang) Pasal 4 menyatakan bahwa “Undang-Undang ini berlaku untuk: a. semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan
lingkungan maritim di perairan Indonesia; b. semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia; dan c. semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia”
Kemudian jika kita baca ketentuan Pasal 337 UU Pelayaran, pasal tersebut menyatakan bahwa “Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”.
Maka menurut hemat saya, Permenhub No. 84 Tahun 2013 bertentangan dengan UU Pelayaran Pasal 337 Juncto PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan Pasal 19 ayat (6) yang seharusnya tata cara penempatan tenaga kerja pelaut diatur dengan kepmenaker (sekarang permenaker) setelah mendengar pendapat dari menhub.
Asumsi saya, terbitnya Permenhub No. 84 Tahun 2013 adalah salah satu bukti tidak adanya koordinasi yang baik antara Kemenhub dengan Kemnaker sehingga kemudian berimbas terjadinya tumpang tindih regulasi tentang penempatan tenaga kerja pelaut.
Kemudian, selain mandat Pasal 19 ayat (6) PP Kepelautan yang tidak dilaksanakan oleh Menaker dan Menhub, terdapat juga mandat yang kembali diabaikan oleh Menaker, yakni mandat Pasal 28 dan Penjelasannya pada UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) yang saat ini telah diganti dengan UU PPMI.
Bahwa Pasal 28 dan Penjelasannya pada UU PPTKILN menyatakan “Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Menteri” dan penjelasannya menyatakan “Yang dimaksud dengan pekerjaan atau jabatan tertentu dalam pasal ini antara lain pekerjaan sebagai pelaut”
Kini, pada UU PPMI mandat tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia pelaut awak kapal dan pelaut perikanan diatur dengan PP sebagaimana ketentuan Pasal 64 UU PPMI.
Namun nampaknya sampai detik ini masih terjadi tarik menarik antara Kemenhub dengan Kemnaker mengenai PP yang dijadwalkan terbit maksimal dua tahun setelah UU PPMI diundangkan pada tanggal 22 November 2017 silam. Pertanyaannya, dengan sikon saat ini yang masih saling tarik menarik itu apakah PP mandat Pasal 64 UU PPMI yakin bisa terbit pada tanggal 22 November 2019 sebagaimana ketentuan Pasal 90 UU PPMI yang menyatakan bahwa “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak
Undang-Undang ini diundangkan” ?
Dari sisi yang berbeda ditengah perseteruan persepsi regulasi itu, sementara para pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri baik di kapal perikanan maupun di kapal niaga bagaikan dihajar ombak bertubi-tubi, dari mulai ombak laut sampai dengan ombak regulasi yang tidak pasti kemana pelaut harus mengadu ketika mengalami permasalahan dalam hal hubungan kerja.
Sebagai contoh, pada akhir 2017 PPI telah mengadvokasi 81 pelaut perikanan yang menjadi korban penelantaran di perairan China dan pada tahun 2018 tetdapat pula 41 pelaut perikanan yang mengalami hal serupa yang sampai detik ini kasusnya masih berproses, baik dari perdata maupun sisi pidananya. Selain kasus di kapal ikan, kasus di kapal niaga pun marak. Baru-baru ini saja PPI telah mengadvokasi pelaut niaga yang kapalnya di tangkap oleh Badan Keamanan Laut China karena membawa barang muatan tanpa dokumen lengkap. Ada juga pelaut niaga korban pemulangan sepihak, padahal kontrak kerjanya belum selesai.
Contoh kasus-kasus di atas hanya sebagian kecil saja. Tetapi pada intinya persoalan pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri terjadi akibat faktor bolongnya pengawasan pada Pra penempatan dan tumpulnya penegakan hukum terhadap agen-agen penyalur nakal di Indonesia sehingga pelaut terus menjadi pihak yang dirugikan baik fisik, mental hingga materi.
UU PPMI tidak beri peran Serikat Pekerja.
UU PPMI melalui Pasal 64 yang memandatkan tentang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia pelaut awak kapal dan pelaut perikanan seolah memberikan harapan baru tentang jaminan pelindungan WNI yang berprofesi sebagai pelaut di luar negeri. Tetapi lagi-lagi, saya sedikit mengkritik UU PPMI karena dalam isinya sama sekali tidak memberikan peran terhadap Serikat Pekerja. Dalam UU PPMI, pekerja migran hanya berdasarkan asas demokrasi berhak berserikat dan berkumpul di negara penempatan. Hak berserikatnya dipenuhi, tetapi peran serikatnya tidak diberi. Padahal Serikat Pekerja merupakan garda terdepan sebagai kontrol sosial terhadap praktik-praktik pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan penyalur di Indonesia dari sisi hubungan industrial.
(bersambung di part II)
Jakarta, 12 Mei 2019
Penulis,
Imam Syafi’i Ketua Adkumham PPI