PP Penempatan dan Pelindungan Pelaut Indonesia di Luar Negeri Harus Mampu Mengatasi Tumpang Tindih Regulasi

Jakarta, Permasalahan pelaut perikanan asal Indonesia yang bekerja di luar negeri seakan seperti permasalahan usang yang dibalut dengan pelaku yang berbeda, namun kasusnya sama. Ibarat sebuah kaset, lagunya lama hanya cover dan musiknya yang diubah menjadi bagus.

Indonesia saat ini sudah mengesahkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau disingkat UU PPMI sebagai pengganti UU sebelumnya, yakni UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri atau UU PPTKILN.

Bicara soal pelaut Indonesia yang kerja di luar negeri, dulu dalam UU PPTKILN pelaut diatur pada ketentuan Pasal 28 dan Penjelasannya. Namun saat ini dalam UU PPMI, Pelaut diatur pada Pasal 4 ayat (1) huruf c.

Persoalan pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri baik di sektor niaga maupun di sektor perikanan menurut hemat penulis justru marak terjadi sejak Pra (sebelum) Penempatan. Hal tersebut, salah satunya diakibatkan karena tumpang tindihnya kebijakan yang diterbitkan oleh instansi-instansi pemerintah yang terkait. Misal, ketentuan tentang tata cara penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setelah mendengar pendapat dari Menteri.

Penjelasan yang dimaksud Menteri pada PP No. 7 Tahun 2000 adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang
pelayaran (Transportasi/Perhubungan) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 8 PP Kepelautan. Pertanyaannya, sejak tahun 2000 atau sejak PP Kepelautan disahkan apakah sudah terbit KEPUTUSAN MENTERI DI BIDANG KETENAGAKERJAAN yang mengatur tentang penempatan pelaut setelah mendengar pendapat dari Menteri (Pelayaran) ?

Di sisi lain, Kementerian di bidang Perhubungan juga dinilai tidak melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (6) PP Kepelautan yang semestinya Menhub memberikan pendapatnya kepada Menaker mengenai tata cara penempatan pelaut, sehingga kemudian dapat terbit KEPMENAKER tentang penempatan pelaut. Bukannya memberikan pendapat, Kemhub malah menerbitkan regulasi sepihak yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.

Kemudian, terbitnya Permenhub PM 84/2013 juga menimbulkan pertentangan. Salah satunya persoalan perizinan perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal keluar negeri yang mewajibkan perusahaan rekrutmen dan penempatan awak kapal wajib memiliki izin perusahaan dibawah Kementerian Perhubungan. Sebab, baik dalam UU PPTKILN maupun penggantinya, UU PPMI, disebutkan bahwa setiap perusahaan pelaksana penempatan pekerja migran (termasuk pelaut) wajib memiliki izin dari Kementerian di bidang Ketenagakerjaan. Jadi, apakah perusahaan perekrutan dan penempatan pelaut keluar negeri wajib memiliki izin di Kemnaker dan di Kemhub atau hanya salah satu saja? Silakan para pembaca diskusikan soal itu.

Mungkin persoalan di atas terlihat tidak ada hubungannya dengan para pelaut selaku pekerja, tetapi sebenarnya hal tersebut sangatlah penting untuk diketahui para pelaut agar mengetahui mana perusahaan yang resmi dan mana yang tidak resmi. Selain itu, jika dikemudian hari terjadi perselisihan hubungan industrial baik perselisihan hak maupun perselisihan pemutusan hubungan kerja, pihak pekerja atau kuasanya dapat mengajukan kepada pemerintah untuk mencairkan deposito perusahaan di Kemnaker (jika izin di bawah Kemnaker sebagaimana UU PPMI) apabila setelah dilakukan musyawarah bipartit dan tripartit tidak selesai, yang mana nyata-nyata ada hak-hak pekerja yang dirugikan, misal upah yang tidak dibayar.

UU PPMI
Dalam ketentuan Pasal 64 disebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan pelindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Semoga saja PP tentang Penempatan dan Pelindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan segera terbit dan isinya bisa menjawab kebuntuan persoalan pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri selama ini.

Penulis merekomendasikan kepada Pemerintah dalam hal ini Kemnaker dan Kemhub agar dalam PP tersebut juga mengatur tentang pemberantasan calo nakal pelaut. Mungkin teknisnya bisa diatur dalam Kepmen atau Permen atau pun dalam Surat Keptusan Bersama (SKB).

Selain soal calo nakal pelaut yang meresahkan para calon pelaut dan pelaut, penulis juga merekomendasikan agar peran perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri lebih didorong untuk dimaksilkan dalam melindungi setiap WNI yang bekerja di luar negeri, termasuk pelaut karena selama ini kasus-kasus yang menimpa pelaut Indonesia di luar negeri hanya bermuara pada bantuan repatriasi ke negara asal tetapi kurang diperjuangkan tentang hak-haknya yang telah dirugikan, bahkan tak jarang hak asasi manusianya pun dilanggar oleh pihak perusahaan di luar negeri.

Jakarta, 17 Desember 2018,
Penulis,
Imam Syafi’i
Ketua Adkumham PPI