Selain Asuransi, Pelaut Punya Hak BPJS Ketenagakerjaan

Jakarta, PPI News, Editorial – Pelaut sebagai pekerja di sektor transportasi laut (bidang pelayaran) wajib mengetahui akan hak-haknya sebagai pekerja di atas kapal. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran melalui salah satu peraturan pelaksananya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi.

Bahwa, yang dimaksud dengan SDM di bidang transportasi meliputi SDM di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, SDM di bidang perkeretaapian, SDM di bidang pelayaran, SDM di bidang penerbangan, dan SDM di bidang multimoda transportasi.

SDM tersebut, mencakup SDM yang menjalankan fungsi sebagai regulator, Penyedia Jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PP No. 51/2012.

 

Terkait dengan konteks perlindungan kerja, SDM di bidang transportasi berhak mendapatkan perlindungan kerja dalam bentuk kesejahteraan, keselamatan kerja, dan kesehatan kerja yang wajib diberikan oleh pemberi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perjanjian kerja sesuai mandat Pasal 35 PP tersebut.
Bicara soal kesejahteraan, Pasal 36 PP No. 51/2012 juga menegaskan paling sedikit berupa upah atau gaji sesuai peraturan perundang-undangan, biaya pelatihan untuk mempertahankan atau meningkatkan Kompetensi di bidang transportasi, dan asuransi bagi tenaga kerja yang bekerja pada bidang-bidang yang berisiko tinggi di bidang transportasi selain jaminan sosial tenaga kerja yang wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemudian, Pasal 40 juga menyatakan bahwa “setiap tenaga kerja di bidang transportasi berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya, pekerja transportasi (termasuk bidang pelayaran) selain berhak atas hak asuransi juga berhak atas hak jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek), saat ini BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana ketentuan UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Juncto UU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan.
Demikian artikel edukasi pelaut ini dipublikasikan dengan harapan dapat menambah pemahaman teman-teman pelaut selaku pekerja di bidang transportasi (laut) yang merupakan salah satu pekerjaan dengan resiko kerja sangat tinggi (high risk). Semoga artikel ini bermanfaat.
Salam Pergerakan !!!
Penulis: Ketua Adkumham DPP PPI