Gaji Dibayar Tidak Sesuai PKL, 18 ABK Minta Bantuan PPI

Jakarta, PPI News – Kantor Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP-PPI) kedatangan tamu sebanyak 18 Anak Buah Kapal (ABK) yang mengaku belum mendapatkan hak-haknya sesuai Perjanjian Kerja Laut (PKL) setelah mereka bekerja selama tujuh bulan di kapal penangkap ikan FV. Fu Yuan Yu di perairan China.

Disampaikan oleh para ABK, mereka mendatangi kantor PPI untuk meminta bantuan dan perlindungan hukum agar hak-hak mereka dapat dipenuhi sesuai PKL yang telah disepakati antara para ABK dengan PT. Maritim Samudera Indonesia (MSI) selaku perusahaan Indonesia yang merekrut dan memberangkatkan ke luar negeri.
“Kontrak kami dua tahun dengan gaji Usd 400/bulan. Selain gaji, kami juga dijanjikan bonus tangkapan sebesar Usd 1/ 1 Ton dari hasil ikan tangkapan, tetapi faktanya bonus tersebut dibayar per-Ton/1 Yuan,” ungkap Koordinator ABK, Heriardi Franata Barutu, Jumat (16/11/18) malam kepada PPI.
Heriardi menambahkan, sistem penggajian para ABK dibayar per-3/4 bulan sekali melalui transfer ke PT. MSI dan diteruskan ke rekening para ABK atau keluarganya sesuai PKL. Tetapi fakta yang diterima gaji tidak dibayar sesuai dengan PKL dan bahkan ada yang sama sekali belum dibayar oleh perusahaan.
“Kami datang dan minta bantu PPI untuk mendampingi kami dalam menuntut hak-hak kami yang belum dibayar, karena kami orang yang tidak paham hukum,” cletuk Heriardi.
Sebelumnya, kata Heriardi, para ABK pasca kepulangannya dari China ke tanah air pada tanggal 11 November 2018 telah mendatangi kantor MSI dan ditemui oleh direktur perusahaan yang didampingi oleh John Albert Situmeang selaku Ketua IFF (Indonesian Fisherman Federation), yang kemudian menghasilkan kesepakatan yang kurang memuaskan bagi para ABK, sebab mereka diminta untuk menunggu satu bulan lagi karena perusahaan akan berupaya untuk menuntut pihak perusahaan di luar negeri.
Menanggapi pengaduan 18 ABK PT. MSI, Ketua Umum PPI, Andri Yani Sanusi menyambut pengaduan mereka dan berupaya akan membantu para ABK agar bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dikatakan oleh Andri, saat ini pun pihak PPI sedang berproses dengan PT. MSI di Direktorat Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial-Ditjen PHI & JSK, Kementerian Ketenagakerjaan dalam rangka proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial “perselisihan hak” sebanyak 21 ABK yang sebelumnya telah diberangkatkan oleh PT. MSI ke Perairan Somalia (6 orang), Perairan Fiji (1 orang), dan Perairan Jepang (14 orang).
Mereka, kata Andri, sisa hak-haknya pun belum dipenuhi oleh PT. MSI. Masa kerja mereka dari mulai 6 sampai dengan 9 bulan. Mereka meminta pulang akibat pihak perusahaan dianggap melakukan pelanggaran kontrak (wanprestasi) dimana hak-hak para ABK tidak dipenuhi sebagaiman perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, hingga kemudian para ABK dipulangkan ke tanah air dengan bantuan pihak KBRI Nairobi, KJRI Guangzhou, dan koordinasi PPI dengan Kemenlu, Kemnaker, serta instansi terkait lainnya berdasarkan surat kuasa dan pengaduan dari pihak keluarga para ABK.
Menurut Andri, saat ini PPI masih fokus dalam konteks hak-haknya sesuai peraturan ketenagakerjaan. Namun jika pihak perusahaan tidak kooperatif untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut, dimungkinkan PPI akan melakukan upaya-upaya lain terkait pelanggaran, misalnya dari sisi pidana.
Berdasarkan hasil investigasi dan wawancara terhadap para ABK serta melihat bukti-bukti yang ada, PPI telah banyak menemukan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT. MSI dimana hal tersebut dimungkinkan dapat menyeret perusahaan itu ke ranah pidana, selain juga tuntutan perdata yang saat ini masih dalam proses penyelesaian di Kemnaker.
ADMIN PPI NEWS