Gandeng PBH Peradi Medan, PPI Akan Gugat PT DSAP ke PHI PN Medan

Jakarta, PPI News – Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) berencana membawa PT. Dewata Samudera Agung Perkasa (DSAP) ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Medan, Sumatera Utara terkait perselisihan hubungan industrial antara perusahaan tersebut dengan enam pelaut yang sudah terbit surat Anjuran dari Mediator Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjung Balai tetapi tidak mendapatkan respon dari perusahaan.

“Kami sudah koordinasi dengan Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Medan dan berencana melalui PBH Peradi Medan para pelaut akan gugat perusahaan ke PHI,” ujar Wakil Sekretaris Umum PPI, Syofyan pasca menemui Ketua PBH Peradi Medan Ibu Rumintang Naibaho, S.H., M.H di kantornya, Jumat (27/9/19).

Menurut Syofyan, perselisihan tersebut sejak awal telah dilakukan advokasi oleh DPW PPI Kota Tanjung Balai dari mulai Bipartit hingga Tripartit yang akhirnya bermuara pada terbitnya Anjuran Mediator Disnaker Kota Tanjung Balai yang isi pokoknya menganjurkan pihak perusahaan untuk membayar hak-hak para pelaut dengan total sebesar Rp. 391.332.967, dimana hal tersebut sesuai dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Surat anjuran itu dikeluarkan oleh Mediator HI pasca deadlock-nya mediasi di Disnaker Tanjung Balai. Kemudian Mediator menerbitkan Surat Anjuran tertanggal 07 Januari 2019,” ujar Ketua DPW PPI Tanjung Balai, Sumut, Ahad Nazirin.

Ahad Nazirin menyebut, Surat Anjuran tersebut diberikan waktu oleh Mediator sampai 10 hari kedepan sejak terbit untuk dianjurkan pihak perusahaan melaksanakan atau menjawabnya. Jika tidak ada jawaban atau tidak dilaksanakan, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melanjutkannya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara.

Lebih jauh kata Ahad, bahwa perselisihan tersebut berawal ketika para pelaut dipekerjakan oleh pihak perusahaan di kapal KM. EME yang berlayar ke Malaysia dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) sejak 26 Februari 2016. Bulan April kapal ditangkap oleh pihak berwajib Negara Malaysia karena dianggap melakukan kesalahan pelayaran dan para pelaut akhirnya dihukum penjara sejak bulan Mei 2016 selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan.

Masih kata Ahad, bahwa selain ada hak gaji yang belum dipenuhi, pihak perusahaan juga telah melakukan pelanggaran terhadap para pelaut dengan secara nyata membayar gaji yang tidak sesuai dengan isi PKL, dimana dalam PKL tertulis gaji para pelaut dari mulai Rp. 1,5 – 2 Juta/bulan, tetapi fakta di lapangan para pelaut mengaku hanya digaji Rp. 300 – 600 Ribu/bulan.

Rilis : DPW PPI Tanjung Balai

Editor: Admin PPI News