Hak Gaji, Asuransi, dan Santuan Kematian Pelaut Tak Dibayar, PPI Kepri Gugat Perusahaan Pelayaran di PHI Tanjung Pinang

Tanjung Pinang, PPI News – Sidang gugatan perselisihan hubungan industrial “perselisihan hak” yang diajukan oleh Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) kembali digelar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada hari Rabu, (28/11/2018).

Disampaikan oleh Pembina DPD PPI Provinsi Kepulauan Riau, Capt. Iskandar Zulkarnain, M.Mar pasca sidang kedua yang kembali tidak dihadiri oleh pihak perusahaan (Tergugat), telah membuktikan bahwa pihak Tergugat secara tidak langsung menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki itikad baik dalam perkara yang diregistrasi dengan nomor 69/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Tpg pada tanggal 21 September 2018.

“Sidang tadi kami sudah serahkan semua berkas-berkas pendukung, dari mulai legalitas organisasi sebagai prasyarat hingga bukti pendukung lainnya. Sidang selanjutnya akan digelar pada tanggal 19 Desember dengan agenda kembali memanggil para pihak Tergugat,” ujar Capt. Iskandar.

Menurut Capt. Iskandar, Gugatan tersebut didasari atas musibah kecelakaan kapal TB. Virgo 99 yang tenggelam di seputaran perairan Tanjung Karawang pada Desember 2017 silam, dimana sang Nakhoda kapal adalah Anggota PPI atas nama Capt. Mula Situmorang.

Kapal TB. Virgo 99, lanjut Capt. Iskandar merupakan kapal milik PT. Tampok Sukses Perkasa yang berdomisili di Sekupang, Batam. Kapal tersebut dikabarkan di-charter oleh PT. Haluan Samudera Makmur yang berdomisili di Depok, Jawa Barat.

“Jumlah korban ada 7 orang crew. Yang selamat ada 5 orang dan yang tidak selamat (tenggelam bersama kapal) ada dua orang, yakni Nakhoda dan Kepala Kamar Mesin,” ungkapnya.

Masih kata Capt. Iskandar, pasca musibah tersebut PPI berdasarkan surat kuasa khusus dari keluarga nakhoda telah berupaya melakukan penyelesaian melalui Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam dan melalui pihak KSOP Marunda, tetapi tidak menemukan titik penyelesaian hingga sekarang bermuara di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam rangka mencari keadilan seputar hak-hak ketenagakerjaan sang nakhoda yang sampai detik ini belum dipenuhi oleh pihak perusahaan.

“Anggota kita jadi korban, nyawanya melayang, jenazahnya hingga detik ini belum diketemukan. Selama tiga bulan bekerja gajinya belum dibayar, tidak diikutsertakan program BPJS Ketenagakerjaan, dan ketika terjadi kecelakaan kerja hingga nyawa terenggut pihak ahli waris tidak mendapatkan apa-apa. Miris sekali nasib pelaut Indonesia ?!” tegas Capt. Iskandar.

Maka, berdasarkan hal-hal itu kami sebagai serikat pelaut menggugat perusahaan agar bertanggung jawab dan memberikan hak-haknya kepada pihak ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya atas dasar ketentuan UU No. 17/2008 tentang Pelayaran Junto PP No. 7/2000 tentang Kepelautan Junto PP No. 51/2012 tentang SDM di Bidang Transportasi, UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU SJSN Junto UU BPJS Junto PP No. 44/2015 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dengan rincian sbb :

  1. Hak Asuransi sesuai ketentuan PP No. 44 Tahun 2015: 6.000.000,- (upah sebulan) x 60 % = Rp. 3.600.000,- x 80 = Rp. 288.000.000,-
  2. Hak Santunan sesuai ketentuan PP No. 7 Tahun 2000: untuk meninggal akibat kecelakaan kerja besarnya santunan minimal Rp. 150.000.000,-
  3. Hak sisa gaji yang belum dibayar: 6.000.000,- (upah sebulan) x 3 (tiga bulan, sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2017) = Rp. 18.000.000,-
  4. Total keseluruhan hak: 288.000.000,- + Rp. 150.000.000,- + Rp. 18.000.000,- = Rp. 456.000.000,- (empat ratus lima puluh enam juta rupiah).

Penulis : PPI Kepri

Editor : Admin PPI News.