Hak Restitusi Bagi Korban TPPO Antara Ada dan Tiada

Opini – Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.  


Hak Restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) belum menjamin bahwa setiap korban TPPO akan mendapatkan hak tersebut.


Memang persoalan tentang hak restitusi sampai proses pelaksanaan pemberian hak tersebut telah diatur secara rapi dalam UU PTPPO, khususnya pada Pasal 48 dan Pasal 49. Tetapi Pasal-Pasal itu kemudian seakan dikebiri oleh Pasal 50 ayat (4) yang menyatakan “Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.”


Ketentuan Pasal 50 ayat (4) UU PTPPO tersebut dapat berpotensi bagi pelaku untuk digunakan sebagai celah agar terhindar dari pembayaran restitusi kepada korban TPPO, yang kebanyakan setelah vonis pengadilan diputuskan termasuk tentang perintah hakim untuk pelaku membayar restitusi kepada korban, pelaku lebih memilih opsi kurungan penjara “pasang badan”, daripada harus membayar restitusi ratusan juta atau miliaran rupiah “apabila korban berjumlah banyak”.


Meskipun dalam Pasal 50 ayat (2) dan ayat (3) UU PTPPO pun telah diatur bahwa apabila surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya dari pengadilan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi, hal itu sudah terlambat dikarenakan kebanyakan pelaku sudah menyembunyikan atau mengamankan aset-asetnya sejak saat pelaporan kasus dilakukan oleh korban atau akibat dari lamanya proses penanganan perkara TPPO.


Selain itu, potensi lain tidak terpenuhinya hak korban TPPO terkait hak memperoleh restitusi dari pelaku juga diakibatkan karena tidak sedikit Penyidik Kepolisian di lapangan yang belum atau tidak menjalankan ketentuan Pasal 32 dan Penjelasannya, yang menyatakan “Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan (Yang dimaksud dengan “penyedia jasa keuangan” antara lain, bank, perusahaan efek, reksa dana, kustodian, dan pedagang valuta asing.) untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.”


Sebagai masukan, semestinya Penyidik Kepolisian setelah mendapatkan laporan dan/atau pengaduan tentang perkara TPPO dapat menjalankan secara maksimal perannya terkait ketentuan Pasal 32 UU PTPPO demi menjamin terpenuhinya tuntutan memperoleh hak restitusi bagi korban sebagai pihak yang telah dirugikan secara materiil dan immateriil.


Terdapat fakta yang ditemukan di lapangan pada saat proses klarifikasi dan/atau pemeriksaan di kepolisian terhadap saksi pelapor dan/atau saksi korban perkara TPPO, yang tidak sedikit Penyidik Kepolisian dalam menjalankan tugasnya tersebut mengesampingkan keterangan yang diberikan oleh saksi pelapor dan/atau saksi korban tentang kerugian-kerugian yang telah diderita oleh korban TPPO baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, dengan alasan: Ini perkara pidana bukan perkara perdata dan kami (penyidik) hanya fokus di tindak pidananya saja, dan persoalan perdatanya silakan lakukan gugatan perdata ke pengadilan. 


Menanggapi alasan di atas, padahal telah dijelaskan secara tegas bahwa korban TPPO atau ahli warisnya berhak memperoleh hak restitusi sebagaimana ketentuan Pasal 48. Dan dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) dikatakan bahwa mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindakpidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.


Artinya, meskipun mekanisme tersebut di atas dilakukan oleh Penyidik Kepolisian tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya tersebut, tidaklah elok apabila Penyidik mengesampingkan atau tidak mencatat keterangan terkait kerugian hak-hak yang dialami oleh korban, yang telah disampaiakan oleh saksi pelapor dan/atau saksi korban dalam proses klarifikasi dan/atau pemeriksaan di Kepolisian, apalagi jika Penyidik langsung mengatakan hanya fokus pada tindak pidananya.


Berikut kutipan isi Pasal 48 dan Penjelasan Pasal 48 ayat (2) UU PTPPO:

(1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.


(2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:a. kehilangan kekayaan atau penghasilan;b. penderitaan;c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/ataud. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang (Yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini misalnya: a. kehilangan harta milik; b. biaya transportasi dasar; c. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku).

Artikel ini ditulis oleh: Imam Syafi’i selaku Ketua Adkumham PPI berdasarkan pengalaman kasus TPPO 203 ABK Trinidad and Tobago (2012-2014) dan perkara-perkara TPPO ABK yang sedang diadvokasi.

Admin PPI News