Hari Buruh, PPI: Potret Buram Pelindungan PMI ABK Perikanan

Jakarta, PPI News – Praktik tindak pidana perdagangan orang di sektor perikanan “penangkapan ikan” khususnya yang menimpa awak kapal perikanan asal Indonesia yang dipekerjakan di kapal berbendera asing di luar negeri terus terjadi hingga detik ini. Hal tersebut diakibatkan karena faktor ketidaktegasan pemerintah dan aparat penegak hukum ketika menerima pengaduan dan/atau laporan dari awak kapal dan/atau organisasi awak kapal.

Tim Advokasi Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) mencatat setidaknya sejak tahun 2013 hingga tahun 2018 terdapat kasus-kasus yang menimpa awak kapal perikanan Indonesia yang bekerja pada kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing di luar negeri.

Pada tahun 2013, ada 203 Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang menjadi korban perbudakan dan penelantaran di Trinidad and Tobago dan Abidjan. Sampai detik ini pun kasusnya tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Kasus tersebut hanya bermuara dengan didapatkannya hak restitusi sebesar Rp 1,1 M untuk 56 orang sesuai putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta barat pada akahir 2014 silam serta dipenjaranya direktur utama perusahaan penyalur dan karyawan yang bertugas memalsukan dokumen kepelautan para ABK. Sedangkan sisanya belum mendapatkan hak-haknya. Bahkan, puluhan lainnya yang direkrut dan dikirim oleh perusahaan penyalur yang berbeda, laporannya di kepolisian tidak jelas kelanjutannya tanpa kabar hingga detik ini. Padahal, 203 ABK tersebut telah bekerja dari 1 sampai 3 tahun lamanya tanpa gaji dan sempat ditelantarkan selama berbulan-bulan tanpa makanan dan minuman yang memadai di atas kapal.

Pada tahun 2014, ada 74 ABK WNI yang juga menjadi korban perbudakan dan penelantaran di Cape Town. Hingga detik ini, kasusnya pun dikabarkan belum menemukan titik penyelesaian dan para korban belum mendapatkan apa yang menjadi tuntutannya.

Pada tahun 2015, ada 26 ABK WNI di kapal Korea yang sudah over kontrak tidak dipulangkan dan terkurung di kapal busuk di perairan Angola.

Pada tahun 2016, ada 2 ABK WNI korban perbudakan di kapal ikan Amerika. Dua nelayan Indonesia berhasil melarikan diri dari perbudakan kapal tuna yang berbasis di Honolulu, Amerika Serikat. Abdul Fatah dan Sorihin kabur saat kapal berlabuh di Fisherman Wharf, San Francisco, Amerika Serikat. Pengacara keduanya menyatakan mereka kini tengah menggugat pemilik kapal. Selain merasa tertipu sehingga menerima pekerjaan berbahaya, Abdul Fatah dan Sorihin juga tidak diperbolehkan meninggalkan kapal selama lebih dari tujuh tahun. “Saya minta kompensasi ada penderitaan yang saya rasakan di atas kapal dan penderitaan yang saya alami setelah turun dari kapal,” kata Sorihin lewat penterjemah di kantor pengacara San Francisco seperti dikutip Associated Press, Kamis, 22 September 2016.

Pada tahun 2017, ada 81 ABK WNI yang terlantar di perairan China. Sebanyak 81 anak buah kapal asal Indonesia dikabarkan ditelantarkan di atas kapal Ocean Star 98 yang membawa mereka di tengah Laut Cina Selatan selama satu pekan terakhir ini. “Mereka mengadu ke kami,” kata Ketua Advokasi, Hukum, dan Hak Asasi Manusia Pergerakan Pelaut Indonesia Imam Syafi’i saat dihubungi Tempo, Senin, 25 Desember 2017. Imam menuturkan para ABK tersebut ditelantarkan tanpa kepastian. Mereka sudah bekerja selama tujuh bulan di perusahaan kapal yang berbeda, kemudian minggu lalu mereka dikumpulkan di kapal Ocean Star 98. “Saat ini mereka tidak di darat namun terkatung-katung di laut, disuruh tidur di palka tempat penyimpanan ikan, dan makanan serta minuman mereka kurang layak,” ujar dia.

Pada tahun 2018, ada 40 ABK WNI yang sempat ditampung di palka penampung ikan di perairan China pada 2018. Saat ini para ABK sudah berhasil pulang ke tanah air dan kasusnya sudah dilaporkan di kepolisian sejak Januari 2019, tetapi sampai detik ini belum ada tindaklanjut dari pihak kepolisian terhadap laporan tersebut. Sebelum melakukan pelaporan ke kepolisian, Para ABK juga sudah melakukan upaya mediasi di Kementerian Ketenagakerjaan, tapi tidak menemukan kesepakatan penyelesaian mengenai sisa hak-haknya yang belum dibayar, sehingga bermuara dengan terbitnya surat anjuran dari mediator. Para ABK berharap pemerintah melalui instansi terkait tidak tutup mata terhadap penegakan hukum kasus-kasus ABK perikanan.

Admin PPI News

Referensi:

https://www.cnnindonesia.com/nasional/fokus/budak-indonesia-di-kapal-asing-2487/all

https://www.viva.co.id/berita/nasional/427324-203-abk-telantar-tiga-tahun-tak-digaji

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150514161532-12-53289/menaker-didesak-kawal-proses-hukum-pelaut-yang-tak-tuntas

https://buruhmigran.or.id/2014/04/04/miliki-ktkln-74-abk-masih-jadi-korban-perdagangan-orang/

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150330160130-20-42997/puluhan-abk-indonesia-terkurung-di-perairan-angola

https://dunia.tempo.co/read/806811/kisah-dua-abk-wni-selamat-dari-perbudakan-kapal-ikan-amerika/full&view=ok

https://nasional.tempo.co/read/1045101/81-abk-asal-indonesia-telantar-di-kapal-ocean-star-98/full&view=ok

http://www.liputanbmi.com/baca/3234/40-abk-diduga-jadi-korban-tppo-ppi-laporkan-perusahaan-ke-bareskrim-polri

http://www.liputanbmi.com/baca/3238/pengakuan-abk-kapal-ikan-saya-8-bulan-tidak-mandi-makan-lauknya-kol-mentah-dan-minum-air-ac-serta-air-rasa-karat