Hari Lahir Pancasila, Pemerintah Dapat Salam Dari 'Nenek Moyang' Pelaut !

Jakarta, PPI News, Opini – Ditengah hangatnya situasi perpolitikan Indonesia dalam ajang pemilu serentak tahun 2019, terutama pemilihan Presiden dan Wakil Presiden saat ini, ada yang terlupakan. Ini bukan soal tentang meninggalnya ratusan petugas KPPS, bukan soal lapor melapor pasca insiden 21-22 Mei kemarin, dan juga tentunya bukan perkara gugat menggugat di Mahkamah Konstitusi. 


Tulisan ini hanya sebuah tulisan opini publik. Terserah dari sudut pandang mana pembaca menilai dan menyikapinya. Bisa dianggap opini ngawur, bisa pula dianggap opini serius yang perlu diambil sikap tegas oleh instansi-instansi yang berwenang dan terkait untuk bersama-sama menjadikan Indonesia agar lebih baik lagi kedepannya.

Hari Lahir Pancasila, Salam Dari “Nenek Moyang” Pelaut !

Lagu “Nenek Moyangku Orang Pelaut”, salah satu ciptaan Ibu Soed yang mengandung nilai-nilai pesan moral dan mengekspresikan bahwa bangsa yang terbiasa mengarungi samudera nan luas. Dengan kata lain lagu tersebut mengekspresikan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki dan menguasai pengetahuan tentang kemaritiman.

Kondisi pelaut Indonesia saat ini.
Dalam opini ini, penulis menuliskan tentang permasalahan-permasalahan yang seringkali terjadi dan menimpa pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri, baik yang bekerja atau dipekerjakan pada kapal-kapal niaga maupun yang bekerja atau dipekerjakan pada kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing.


Permasalahan yang kerap menimpa pelaut Indonesia di luar negeri, diantaranya sbb:
Persoalan pertama, kurang pahamnya para pelaut yang bekerja secara mandiri (tidak melalui agency perekrutan dan penempatan di Indonesia) tetapi enggan melakukan lapor diri di kantor perwakilan pemerintah Indonesia di negara tujuan atau lapor diri online, sehingga keberadaan mereka diketahui oleh perwakilan pemerintah kita di luar negeri atau oleh Kementerian Luar Negeri. Hal tersebut berimbas ketika terjadi suatu masalah, pemerintah kesulitan mendapatkan dokumen-dokumen seperti identitas diri dan perjanjian kerja serta keberadaannya di luar negeri. Selain itu, pemerintah pun kurang dalam melakukan sosialisasi tentang pentingnya lapor diri bagi pelaut mandiri yang berniat melakukan ikatan kerja atau hubungan kerja dengan perusahaan di luar negeri. Karena, sosialisasi lapor diri atau lapor diri online tidak hanya cukup dilakukan oleh pemerintah melalui media online atau sosial media facebook, dll. Tetapi perlu lebih dari itu, misalnya dengan menggandeng serikat pelaut untuk menggelar kegiatan di daerah kantong-kantong pelaut guna mengedukasi para pelaut tentang penting dan manfaatnya lapor diri atau lapor diri online tersebut.

Persolan kedua, mayoritas pelaut Indonesia tidak mendapatkan informasi yang jelas dari pemerintah sendiri tentang daftar atau nama-nama perusahaan jasa perekrutan dan penempatan (manning agency) di Indonesia. Semestinya pemerintah dapat menyediakan sebuah portal online khusus yang dapat diakses oleh para pelaut tentang list perusahaan beserta rekam jejak perusahaan tersebut, apakah bagus atau buruk sehingga kasus-kasus pelaut Indonesia di luar negeri, minimal dapat diminimalisir atau dapat dikatakan sebagai upaya kehadiran negara dalam melindungi setiap pelaut Indonesia yang berniat bekerja di luar negeri (konteks pelindungan pra penempatan).


Persoalan ketiga, ego sektoral antar lembaga/kementerian/badan pemerintah terkait yang sama-sama merasa memiliki kewenangan untuk mengatur tata cara penempatan dan pelindungan pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang seharusnya jika ego tersebut dapat dihilangkan dan diganti dengan kolaborasi terintegrasi yang kemudian menerbitkan satu regulasi atas dasar kesepakatan bersama, maka tentunya pelaut kita akan lebih terlindungi. Namun sayangnya, hal tersebut untuk saat ini hanya menjadi angan-angan saja, karena faktanya yang terlihat adalah saling tarik menarik, saling tidak enak, dan saling tutup mata sehingga berdampak pada pelaut yang menjadi korban atas sikap ego sektoral tersebut.


Persoalan keempat, pendataan jumlah pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri belum jelas dan detail. Berdasarkan data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI melalui situs www[.]pelaut[.]dephub[.]go[.]id,pertanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 02.06 WIB, terdapat sebanyak 1.038.111 pelaut laki-laki dan sebanyak 19.521 pelaut perempuan dengan jumlah total sebanyak 1.057.632 pelaut Indonesia. Kemudian data berdasarkan jumlah sertifikat yang telah diterbitkan di tanggal dan waktu yang sama, jumlah Certificate of Proficiency (COP/CP) yang telah terbit sebanyak 3.771.830 sertifikat, untuk Certificate of Competency (COC/CC) sebanyak 437.079 sertifikat, dan sebanyak 7.662 sertifikat merupakan Fish Vessel (FV) dengan total keseluruhan jumlah sebanyak 4.216.571 sertifikat. Jumlah tersebut merupakan jumlah total pelaut Indonesia versi Kemenhub, namun sayangnya Kemenhub belum atau mempublikasikan jumlah berdasarkan daerah atau negara penempatan. Misal, berapa jumlah yang bekerja di dalam negeri, berapa yang di luar negeri, berapa yang tidak sedang bekerja karena sedang melakukan updating sertifikatnya atau sedang menganggur, berapa jumlah berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota, dll.


Persoalan kelima, perizinan perusahaan perekrutan dan penempatan pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri masih rancu. Para pengusaha di bidang tersebut, tidak sedikit yang menyatakan kebingungannya harus berizin di bawah kementerian mana, di satu sisi Kementerian Ketenagakerjaan merasa berwenang terhadap itu, tetapi di sisi lain Kementerian Perhubungan pun menyatakan hal yang serupa. Hal itu jelas menimbulkan ketidakpastian yang akhirnya pengusaha hanya bermodal Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)  untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat beraktivitas merekrut dan menempatkan pelaut Indonesia keluar negeri.

BICARA REGULASI

Pertama, jika mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (peraturan pelaksanaan dari UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaraan yang saat ini sudah diganti dengan yang terbaru yakni UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran), yang sampai detik ini PP tersebut masih berlaku (belum ada revisi atau penggantinya), pada Pasal 19 Ayat (6) jelas menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setelah mendengar pendapat dari Menteri.


Bahwa, Pasal 19 Ayat (1) menyatakan “Pelaut Indonesia dapat bekerja di kapal Indonesia dan/atau kapal asing sesuai dengan Sertifikat Keahlian Pelaut atau Sertifikat Keterampilan Pelaut yang dimilikinya.”


Bahwa, Pasal 19 Ayat (2) menyatakan “Untuk membuka kesempatan kerja pelaut Indonesia pada kapal-kapal asing di luar negeri, penempatan tenaga kerja pelaut dapat dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional atau perusahaan jasa penempatan tenaga kerja pelaut yang memenuhi persyaratan.


Bahwa yang dimaksud Menteri dalam PP No. 7/2000, adalah “Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pelayaran” (Pasal 1 Ayat 8).


Maka berdasarkan hal-hal di atas, jika mengacu pada ketentuan Pasal 19 Ayat (6), Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (Menteri Ketenagakerjaan) menerbitkan Keputusan Menteri (sekarang Peraturan Menteri)setelah mendengar pendapat dari Menteri ‘Pelayaran (sekarang Menteri Perhubungan). Sayangnya, sejak tahun 2000 sampai detik ini belum terbit peraturan menteri ketenagakerjaan tentang tata cara penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana mandat Pasal 19 Ayat (6) tersebut dan yang jelas yang bisa menjawab tentunya Kemnaker dan Kemenhub.


Kedua, Undang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) juga sejak tahun 2004 telah memandatkan melalui Pasal 28 dan Penjelasannya yang menyatakan bahwa “Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.


Bahwa Penjelasan Pasal 28 menyatakan “Yang dimaksud dengan pekerjaan atau jabatan tertentu dalam pasal ini antara lain pekerjaan sebagai pelaut.”


Bahwa yang dimaksud Menteri dalam UU PPTKILN adalah “Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.” sebagaimana Pasal 1 Ayat (17).


Maka berdasarkan hal-hal di atas, semestinya Kemnaker menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu “pelaut”. Namun sejak UU PPTKILN disahkan sampai detik ini belum ada peraturan tersebut (catatan: saat ini UU PPTKILN sudah diganti dengan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau disingkat UU PPMI).


Ketiga, bahwa dengan alasan pertimbangan adanya kekosongan hukum terkait Pasal 28 UU PPTKILN, pada tanggal 28 Januari 2013 Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menerbitkan Peraturan Kepala BNP2TKI No. PER. 03/KA/I/2013 tentang Tata Cara Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Pelaut Perikanan Di Kapal Berbendera Asing dan pada tanggal 10 April 2013 kembali terbit Peraturan Kepala BNP2TKI No. PER. 12/KA/IV/2013 tentang Tata Cara Perekrutan, Penempatan dan Perlindungan Pelaut Di Kapal Berbendera Asing. 


Pandangan dan Pendapat penulis tentang dua Perka BNP2TKI tersebut apakah memiliki kekuatan hukum atau tidak, karena jika kita melihat bunyi Pasal 95 Ayat (1) UU PPTKILN, BNP2TKI hanya sebagai lembaga pelaksana kebijakan (operator), bukan pembuat kebijakan (regulator), karena regulator dalam UU PPTKILN adalah Kemnaker.


Pasal 95 Ayat (1) menyatakan bahwa “Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.”


Keempat, Pada tanggal 04 Oktober 2013 Kementerian Perhubungan juga menerbitkan aturan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal yang diundangkan pada tanggal 07 Oktober 2013. Permenhub 84/2013 tersebut dibentuk dengan pertimbangan sebagai pelaksanaan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (salah satu peraturan pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran).


Pasal 151 PP No. 20/2010 menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha keagenan awak kapal diatur dengan Peraturan Menteri.


Pandangan dan Pendapat penulis tentang Permenhub No. 84/2013, jika mengacu kepada Bab III tentang Ruang Lingkup Berlakunya UU No. 17/2008, Pasal 4 menyatakan bahwa “Undang-Undang ini berlaku untuk: a. semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia; b. semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia; dan c. semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia.” maka kedudukan hukum Permenhub No. 84/2013 perlu dipertanyakan, karena ruang lingkup berlakunya UU No. 17/2008 tidak mengatur soal awak kapal yang bekerja pada kapal-kapal berbendera asing di luar negeri.


Kelima, pada tanggal 28 November 2016 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pun menerbitkan aturan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan yang selanjutnya disebut Permen-KP No. 42/2016 dengan pertimbangan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.


Bahwa berdasarkan Bagian Kedua tentang Wilayah Hukum Perjanjian Kerja Laut Permen-KP No. 42/2016, Pasal 9 menyatakan “(1) Wilayah hukum PKL bagi Awak Kapal Perikanan meliputi: a. WPPNRI; b. laut lepas; dan c. perairan negara lain. (2) PKL bagi Awak Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk: a. Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di WPPNRI; b. Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan berbendera Indonesia yang beroperasi di laut lepas; c. Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan berbendera asing yang beroperasi di perairan negara bendera kapal dan laut lepas (high seas); dan d. Awak Kapal Perikanan yang bekerja di Kapal Perikanan berbendera asing yang beroperasi di perairan negara lain.”


Pandangan dan Pendapat penulis tentang Permen-KP No. 42/2016, jika mengacu kepada Bab II tentang Ruang Lingkup UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 4 menyatakan “Undang-Undang ini berlaku untuk: a. setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dan badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; b. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan kapal perikanan berbendera asing, yang melakukan kegiatan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; c. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia; dan d. setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk kerja sama dengan pihak asing.” maka kedudukan hukum Permen-KP No. 42/2016 pun patut dipertanyakan karena bertentangan dengan ruang lingkup berlakunya UU No. 31/2004 Jo. UU No. 45/2009 yang tidak mengatur tentang Awak Kapal Perikanan yang bekerja di kapal-kapal berbendera asing di luar negeri, sehingga aturan tersebut perlu untuk direvisi atau dicabut pasal-pasalnya yang bertentangan dengan Undang Undang.


Keenam, pada tanggal 22 November 2017 Presiden dan DPR telah mengesahkan dan mengundangkan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) dengan salah satu pertimbangannya yang menyatakan bahwa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKILN) sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelindungan pekerja migran Indonesia.


Bahwa dalam UU PPMI, Bab II, Pekerja Migran Indonesia, Bagian Kesatu, Umum, Pasal 4 Ayat (1) huruf c menyatakan “Pekerja Migran Indonesia meliputi: c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.”


Bahwa dalam UU PPMI, Pasal 64 menyatakan “Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan pelindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanansebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah.”


Bahwa dalam UU PPMI, Pasal 90 menyatakan “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”


Bahwa dalam UU PPMI, Pasal 1 Ayat (25) menyatakan “Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.”


Pandangan dan Pendapat penulis tentang UU PPMI, Menteri Ketenagakerjaan dalam UU PPMI merupakan leading sector  perumusan pembentukan peraturan pelaksanaan dari UU PPMI, salah satunya dalam menjalankan atau melaksanakan mandat Pasal 64. Menaker diharapkan mampu mengatasi segala kerancuan tetang tata kelola penempatan dan pelindungan pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri yang selama ini terjadi dengan cara melakukan koordinasi khusus dengan Menteri terkait seperti Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perindustrian, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri, Kapolri, Para Gubernur, Serikat Pekerja Pelaut, dan Asosiasi Pengusaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal untuk merumuskan dan menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Pelindungan Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan Indonesia yang bekerja di luar negeri. Hal tersebut menjadi langkah prioritas yang harus dilakukan oleh Menaker demi terciptanya regulasi yang tidak tumpang tindih sehingga dapat mengakomodir pelindungan pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri.


BICARA KASUS PELAUT

Kasus-kasus yang kerap menimpa pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri, di sektor kapal niaga mayoritas didominasi oleh kasus pelanggaran ketenagakerjaan seperti tidak dibayarkannya upah, over contract tidak dipulangkan, dan lepas tanggungjawabnya agency perekrutan dan penempatan di Indonesia ketika pelaut yang diberangkatkannya menghadapi permasalahan dalam hubungan kerja di negara penempatan. 


Selain itu, masalah hukum juga kerap menjerat para pelaut Indonesia yang bekerja di luar negeri, yang bermuara dengan hukuman penjara di negara penempatan akibat bekerja di kapal-kapal barang yang tidak memiliki dokumen lengkap (illegal). Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya informasi yang jelas dari perwakilan pemerintah Indonesia di luar negeri tentang daftar perusahaan di luar negeri yang bagus dan bertanggung jawab. Saran penulis, mungkin KBRI/KJRI/KDEI dapat menginformasikan di website-nya tentang list perusahaan di luar negeri beserta dengan rekam jejak perusahaan tersebut, agar pelaut Indonesia yang berniat melakukan ikatan kerja secara mandiri tidak terjebak masuk di perusahaan-perusahaan nakal di luar negeri.


Di sektor perikanan, sejak dulu kasusnya tidak pernah berhenti dan jenis kasusnya itu-itu saja, yakni perbudakan, penelantaran, gaji tidak dibayar, perlakuan kasar atasan di atas kapal hingga berujung tindakan kriminal perkelahian sampai pembunuhan, dan menjadi korban perdagangan orang atau human trafficking. Hal itu terjadi secara berkelanjutan karena disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan ompongnya penindakan, makin menjamurnya manning agency ‘nakal’, perizinan perusahaan yang tidak jelas berada di bawah lembaga/kementerian mana sehingga ketika terjadi masalah seenaknya saja pengusaha kabur atau ganti nama perusahaan, serta belum maksimalnya inspeksi-inspeksi mendadak dari KBRI/KJRI/KDEI di pelabuhan-pelabuhan setempat yang terdapat kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing yang mempekerjakan pelaut perikanan asal Indonesia.


PENANGANAN KASUS PELAUT

Penanganan kasus pelaut Indonesia di luar negeri belum maksimal. Ketika terjadi permasalahan di luar negeri, KBRI/KJRI/KDEI kebanyakan hanya fokus agar si pelaut dapat segera dipulangkan, tetapi terkadang mengabaikan hak-hak pelaut yang masih belum dibayarkan. Begitupun sesampainya di Indonesia, si pelaut hanya di data dan kemudian direpatriasi ke kampung halaman tanpa diprioritaskan terlebih dahulu hak-haknya dapat diselesaikan baru dipulangkan. Akibat daerah asal yang jauh (berbeda Provinsi), ketika sudah di kampung halaman dan dipanggil ke Jakarta untuk proses mediasi dalam penyelesaian hak-haknya dengan perusahaan, tidak sedikit pelaut yang akhirnya meminjam uang (hutang) untuk ongkos ke Jakarta, sementara proses mediasi belum tentu selesai dalam satu kali mediasi, sehingga terkadang kebanyakan pelaut lebih memilih mengikhlaskan kasusnya dengan kembali mencari pekerjaan baru dan tidak sedikit pula yang akhirnya kembali mengalami permasalahan atau menjadi korban.


Saran penulis, sebaiknya pemerintah tidak hanya fokus dengan repatriasi. Tetapi juga fokus dan memprioritaskan penyelesaian hak-hak pelaut yang belum dipenuhi dan diberikan atau disediakan tempat bertahan hidup sampai kasusnya selesai sambil diberikan edukasi atau pembinaan tentang tata cara menjadi pelaut yang baik dan benar.


Demikian opini publik ini, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga pula menjadi perhatian publik dan khususnya pemerintah Indonesia demi terciptanya pelindungan pekerja migran Indonesia kedepannya yang lebih baik.


SELAMAT HARI LAHIR PANCASILA

Pacitan, 01 Juni 2019

Penulis,

Imam Syafi’i

Ketua Advokasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia Pergerakan Pelaut Indonesia