Ikatan Keluarga Besar Pelaut Kajang Bergabung ke PPI

Jakarta, PPI News – Kesadaran pelaut terhadap peran penting serikat pekerja semakin meningkat. Mereka perlahan semakin sadar perlunya bersatu dalam wadah serikat pekerja untuk memujudkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan pelaut yang sejak lama tidak diperhatikan oleh pemerintah.


Sebanyak 26 pelaut asal Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Besar Pelaut Kajang (IKBPK) mengundang Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) untuk berdialog santai tentang apa itu serikat pekerja, tugas dan fungsinya, sambil menunggu waktu berbuka puasa bersama di sekretariat IKBPK di Jl. Warakas V Gang 11 No. 86, Jakarta Utara, Selasa (14/5/19).


PPI diwakili oleh Wakil Ketua Pelaut Dalam Negeri, Azhari Anwar memaparkan apa itu serikat pekerja dan tupoksinya kepada teman-teman pelaut IKBPK. 


“Dasar hukum berserikat sudah diatur dalam UU Dasar 1945, Konvensi ILO tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan hak berunding serta UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” ujar Boink, sapaan akrab Azhari Anwar.


Lanjut, kata Boink, pelaut sebagai pekerja di atas kapal sangatlah penting mengenal dan menjadi anggota serikat pekerja. Bila perlu, bentuklah serikat pekerja di tiap tingkatan perusahaan. Jika serikat pekerja di darat punya PUK (pengurus unit kerja) di pabrik-pabrik, kenapa serikat pekerja laut tidak bisa punya PUK (pengurus unit kerja/kapal). Maka, menjadi penting pelaut untuk paham apa itu serikat pekerja.
Boink menambahkan, pelaut adalah pekerja. Pekerja dalam kaitannya hubungan kerja kerap berada dalam posisi rentan. Berdasarkan data advokasi kasus ketenagakerjaan pelaut yang ditangani oleh PPI, masih banyak pelaut yang belum begitu memahami apa yang menjadi hak-haknya sebagai pekerja. 


“Kita temukan dalam penerimaan pengaduan kasus terkait hak, tidak sedikit kita mengalami kendala karena kurangnya dokumen pendukung dalam proses penuntutan. Misalnya, tidak adanya salinan perjanjian kerja laut (PKL) yang dipegang oleh si pelaut. Padahal, pelaut selaku pekerja berhak untuk mendapatkan salinan PKL, karena sesuai aturannya PKL itu harus dibuat empat rangkap, yakni untuk pekerja, pengusaha, di kapal dan untuk Syahbandar,” ungkap Boink.


Terpisah, IKBPK diwakili oleh Koordinatornya, Syahril mengucapkan terima kasih atas berkenannya PPI memberikan edukasi yang bermanfaat bagi pelaut pada umumnya dan bagi seluruh anggota IKBPK. 


“Memang sudah lumayan lama kami bermaksud untuk bergabung ke PPI secara kolektif (atas nama IKBPK), tetapi karena kendala data-data anggota belum sepenuhnya lengkap dikarenakan sebagian anggota sedang aktif berlayar, maka baru hari inilah kita nyatakan sikap untuk bergabung dengan PPI,” ucap Syahril.


Selain masuknya IKBPK ke PPI, diskusi lain juga sempat dibicarakan, yakni wacana kedepannya agar PPI dapat berdiri di Kabupaten Bulukumba agar dapat menyusul rekan-rekan pelaut di Kabupaten Bone yang saat ini sudah terbentuk (DPW PPI Bone) di bawah naungan DPD PPI Provinsi Sulawesi Selatan.


“Kami akan coba berkomunikasi dengan ikatan-ikatan/ komunitas-komunitas pelaut asal kecamatan lain di lingkup Kabupaten Bulukumba dan mendiskusikan tentang wacana PPI dalam rangka pelebaran sayap di tingkat Kab/Kota, yakni pembentukan DPW PPI Bulukumba,” pungkas Syahril.

Admin PPI News