Ini Kronologis Nakhoda Kapal TB TP 247 Yang Ditahan di Polda Kalsel

Siaran Pers Pergerakan Pelaut Indonesia terkait penahanan Pelaut Anggota PPI, Irianto Said, Nakhoda Kapal Tug Boat (TB) Trans Power 247 di Polda Kalsel.

Irianto Said (42), Nakhoda Kapal TB.Trans Power 247 milik PT. Trans Power Marine Tbk harus merasakan dinginnya lantai Sel Tahanan Polda Kalsel dengan tuduhan Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Nakhoda dan kru kapal yang pada awalnya hanya meminta pihak perusahan untuk membayarkan upah mereka sesuai dengan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan meminta penjelasan terkait hangusnya uang premi (premi yang tidak dibayarkan) akhirnya berbuntut panjang dan bahkan Nakhoda sekarang ditahan di sel tahanan Polda Kalsel di Banjarmasin berdasarkan Surat Pengaduan dari PT. Trans Power Marine, Tbk tanggal 09 Juli 2019, Surat Perintah Penyelidikan No. SP. Lidik/39/VII/RES.1.11/2019/Gakkum tanggal 09 Juli 2019, Surat Panggilan Klarifikasi No. B/720/VII/RES.1.11/2019/Ditpolairud tertanggal 11 Juli 2019, dan Surat Panggilan untuk didengar keterangannya selaku Tersangka No. SP. Gil/12/VII/RES/1.11/2019/Gakkum Agustus 2019 berdasarkan Laporan Polisi No. LP/395/VIII/2019/KALSEL/SPKT, Tanggal 07 Agustus 2019.

Penahanan terhadap Nakhoda sangat membuat kami kecewa terhadap aparat penegak hukum di Negara ini khususnya penyidik Ditpolairud Polda Kalsel. Objek penggelapan yang disangkakan berupa kapal tersebut pun masih membuat kami bingung, karena kapal tidak pernah berpindah posisinya di tambatan Banjaraya dan ancaman pasal yang disangkakan juga maksimal kurungan dibawah 5 (lima) tahun, yang semestinya berdasarkan hukum positif Nakhoda tidak dapat langsung ditahan, kecuali apabila pasal yang disangkakan ancaman kurungannya di atas 5 (lima) tahun. Apalagi selama menjalani proses hukum, Nakhoda selalu bersikap kooperatif dengan terus menghadiri panggilan.

Penahanan Nakhoda ini memang sudah kami prediksikan dari awal karena ini sebenarnya masalah perselisihan hubungan industrial dan masalah aturan pelayaran tetapi pihak perusahan yang menggiringnya ke tindak pidana dengan melaporkan Nakhoda ke Ditpolairud Polda Kalsel dengan tuduhan Penguasaan kapal yang menyebabkan tidak beroperasinya kapal sehingga perusahan merasa dirugikan dan mengklaim mengalami kerugian ratusan juta rupiah.

Sebenarnya masalah ini masalah sederhana dan tidak perlu sampai jadi begini seandainya pihak perusahan menepati janjinya sesuai perjanjian kerja. Dalam Perjanjian kerja yang di tanda tangani kedua belah pihak, gaji Nakhoda disepakati sebesar Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) tetapi pada kenyataanya Sejak bulan April 2019, gaji yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 6.000.000 an saja. Kemudian uang premi yang di perjanjikan juga tidak pernah dibayarkan semenjak Nakhoda dan kru mulai join (bekerja) yaitu di bulan Oktober 2018 sampai April 2019 dengan alasan hangus dan tanpa penjelasan yang jelas dan terkesan perusahan menghindar dalam pembahasan premi, sehingga pihak kru tidak puas karena tidak pernah mendapatkan jawaban atas hangusnya premi-premi layar mereka tersebut selama 7 bulan bekerja.

Dengan dasar ketidakpuasan tersebut, beberapa kali Nakhoda menyurati pihak perusahan untuk menanyakan masalah gaji dan premi tersebut tetapi selalu saja tidak ditanggapi, sehingga akhirnya Nakhoda mengadukan permasalahan ini kepada kami untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini.

Kami kemudian menyurati pihak Perusahan Trans Power Marine Tbk pada tanggal 9 Mei 2019 guna meminta kesedian pihak perusahan untuk melakukan Mediasi pada tanggal 13 Mei 2019 tetapi pihak perusahan yang berkompeten dalam permasalahan ini tidak hadir sehingga mediasi tersebut tidak mendapatkan hasil yang di inginkan. Kemudian pada tanggal 20 Mei 2019 kembali kami mendatangi kantor PT. Trans Power Marine Tbk. Cab. Banjarmasin guna menanyakan penyelesaian permasalahan tersebut, tetapi lagi-lagi kami hanya ditemui oleh perwakilan perusahan yang tidak berkompenten untuk menyelesaikan permasalahan kru kapal TB. TP 247.

Karena merasa buntu melakukan mediasi langsung dengan pihak perusahan, kami kemudian menyurati pihak KSOP Banjarmasin guna meminta bantuan pihak KSOP Banjarmasin untuk membantu penyelesaian permasalahan tersebut.

Surat I kami tertanggal 17 Juni 2019 kemudian direspon dengan diadakannya pertemuan pada tanggal 25 Juni 2019 di kantor KSOP Banjarmasin, tetapi tidak dihadiri oleh pihak perusahan. Tanggal 7 Juli 2019 atas kesepakan para pihak, diadakanlah pertemuan di kantor kami (PPI Kalimantan Selatan) yang dihadiri oleh Tim dari Managemen Jakarta dalam hal ini Direktur Operasional dan Tim bunker, tetapi lagi-lagi tidak mendapatkan titik temu, sehingga pada tanggal 8 Juli 2019 atas permintaan pihak perusahan kembali diadakan pertemuan di kantor KSOP Banjarmasin tetapi kembali tidak menemukan titik temu.

Karena tidak mendapatkan titik temu itulah, pihak perusahan melaporkan Nakhoda ke pihak Ditpolairud Polda Kalsel dengan tuduhan penguasaan kapal dikarenakan Kontrak Kerja Nakhoda yang sudah selesai pada tanggal 12 Juni 2019 tetapi Nakhoda tidak mau meninggalkan kapal sehingga kapal tidak bisa beroperasi karena masih di Kuasai oleh Nakhoda lama.

Merespon laporan Pihak Perusahan ke Ditpolairud tersebut, Nakhoda kemudian membuat surat pernyataan sikap pada tanggal 9 Juli 2019 dimana dalam surat tersebut yang dikirimkan ke Pihak Perusahan, KSOP Banjarmasin, Kantor Kesehatan Pelabuhan Banjarmasin, IKP Banjarmasin dan BKI Banjarmasin, Nakhoda menegaskan bahwa tidak ada penahanan kapal tetapi menunda pergerakan kapal dikarenakan kapal belum laiklaut dan sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran, Nakhoda Wajib memastikan kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada syahbandar dan Nakhoda berhak untuk menolak melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan laik laut (Pasal 138 UU No.17 tahun 2008 tentang pelayaran).

Dikarenakan Permasalahan ini yang belum ada penyelesaiannya, kami kembali menyurati Pihak KSOP Banjarmasin pada tanggal 15 Juli 2019 perihal Permohonan Perlindungan hukum Kru kapal TB.Trans Power 247, Permohonan Penyelesaian Perselisihan Kru kapal TB.Trans Power 247, Permohonan Penundaan SPB (Surat Persetujuan Berlayar) Kapal TB. Trans Power 247 karena kapal tidak laiklaut dan Laporan Tindak pidana sesuai Undang-undang Pelayaran.

Surat kami tersebut kemudian direspon oleh pihak KSOP Banjarmasin dengan mengundang Para Pihak untuk musyawarah/mufakat pada tanggal 24 Juli 2019, dimana hasil musyawarah tersebut, oleh pihak KSOP Banjarmasin setelah mendengar keterangan para pihak, pihak perusahan dianjurkan membayar selisih gaji yang dibayarkan tidak sesuai dengan PKL, memulangkan para kru ke daerah dimana direkrut bila kru sudah selesai kontrak dan mengembalikan semua dokumen kru yang ditahan oleh pihak perusahan, sedangkan masalah pesangon dan Premi dipersilahkan menempuh jalur Pengadilan Hubungan Industrial.

Atas anjuran pihak KSOP Banjarmasin tersebut, perwakilan pihak perusahan meminta waktu untuk melaporkan hal tersebut ke Kantor pusat sehingga diberikan kesempatan waktu 3-7 hari guna memberikan jawaban, yang kemudian jawaban dari pihak perusahan menolak anjuran pihak KSOP Banjarmasin tersebut.

Dari Kronologis diatas, kami melihat penahanan Nakhoda ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap anggota kami dalam hal ini Nakhoda dan kru kapal karena disaat mereka menuntut hak-hak mereka dan Nakhoda melaporkan kondisi kapal tidak laiklaut sehingga pihak Syahbandar tidak memberikan Surat Persetujuan Berlayar kepada kapal TB. Trans Power 247, Nakhoda malah dipidanakan dan dijebloskan kedalam sel tahanan Polda Kalsel.

Terkait penggelapan dan penguasaan kapal yang dituduhkan kepada Nakhoda, sehingga kapal tidak bisa berlayar, hal tersebut sangatlah tidak berdasar dikarenakan Kapal TB. Trans Power 247 tidak berpindah tempat semenjak tiba dari Dok Batola, Nakhoda dan Kru kapal tidak melakukan penyegelan terhadap kapal dan mereka tidak menguasai dokumen kapal, tetapi dokumen kapal kapal berada ditangan agen kapal/kantor cabang PT. Trans Power Marine Tbk.

Terkait Kontrak kerja Nakhoda yang menurut pihak perusahan telah selesai pada tanggal 12 Juni 2019, tetapi Fakta di lapangan membuktikan bahwa Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) kapal TB. Trans Power 247 pada tanggal 27 – 30 Juni 2019 masih atas nama Nakhoda Irianto Said sehingga alasan perusahan ini sangat janggal.

Kemudian pihak perusahan juga beralasan bahwa sudah adanya surat mutasi Off Nakhoda atas nama Irianto Said tertanggal 1 Juli 2019, tetapi faktanya Surat Mutasi Off tersebut tidak pernah diberikan kepada Nakhoda dan baru dikirimkan Via Whatsapp pada tanggal 26 Juli 2019 dimana sampai saat ini fisik surat Mutasi off tersebut tidak pernah diberikan kepada Nakhoda tersebut.

Sesuai hasil Investigasi Marine Inpector terkait Kondisi kapal yang tidak laiklaut, ditemukan Fakta bahwa memang benar Kapal tersebut tidak laiklaut dan Pihak perusahan diharuskan melengkapi kelengkapan kapal yang masuk dalam catatan Marine Inspector. Surat hasil pemeriksaan Marine Inspector tersebut tertanggal 25 Juli 2019 dimana Nakhoda yang menandatangani surat tersebut adalah Irianto Said sehingga dengan kata lain Pihak KSOP Banjarmasin masih mengakui keberadaan Irianto Said sebagai Nakhoda kapal TB. Trans Power 247 yang Sah.

Kapal TB. Trans Power 247 sampai saat ini tidak diberikan persetujuan berlayar (SPB) oleh Syahbandar, bukan di dasarkan atas penguasaaan Nakhoda dan kru lama, tetapi atas dasar kapal tersebut tidak laiklaut dimana faktor kesejahtraan awak juga termasuk dalam kelaiklautan disamping faktor-faktor lainnya seperti alat-alat kelengkapan kapal.

Sekali lagi kami tegaskan bahwa yang menunda atau menurut pihak perusahan menahan kapal bukan Nakhoda karena Nakhoda tidak berwenang mengeluarkan surat persetujuan berlayar (SPB), tetapi yang berwenang untuk menunda atau memberikan SPB adalah Pihak Syahbandar dimana SPB tersebut diberikan apabila kapal telah memenuhi syarat kelaiklautan kapal yang telah di atur dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Sampai saat ini kru lama kapal TB. Trans Power 247 masih berada di atas kapal karena mereka tidak punya tempat tinggal lain selain di kapal, dan sampai saat ini mereka masih menunggu itikad baik dari pihak perusahan untuk membayarkan hak-hak mereka berupa selisih gaji, gaji bulan Juli dan Agustus yang sementara berjalan, memulangkan mereka ke daerah dimana mereka di rekrut dan yang paling terpenting adalah pihak perusahan mengembalikan dokumen kepelautan milik para kru yang sampai saat ini masih di tahan dan belum dikembalikan oleh pihak perusahan.

Selama berada di atas kapal, kru yang ada sudah sebulan lebih tidak diberikan lagi uang makan, walaupun perlindungan dan perawatan kapal masih tetap dilakukan oleh mereka karena sampai saat ini pihak perusahan tidak pernah mendatangkan kru pengganti mereka sehingga ditakutkan apabila mereka meninggalkan kapal tanpa ada serah terima kapal berpotensi menimbulkan tuduhan tindak pidana baru yang dapat merugikan para kru.

Atas dasar hal-hal di atas, Pergerakan Pelaut Indonesia berkomitmen untuk tetap mengawal dan mendampingi para kru kapal TB. TP 247 dari awal sampai akhir penyelesaian kasus tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik secara hukum pidana maupun perdata.

Untuk informasi selengkapnya tentang kasus ini, dapat menghubungi pengurus PPI di Kalsel Sdr. M. Adnan T di No. Telp. 0821-9760-6145

Admin PPI News