Kepada Komisi IX DPR RI, PPI Minta Pelaut Dalam Negeri Diperhatikan

Jakarta, PPI News – Kondisi miris ketenagakerjaan pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal di dalam negeri dari mulai soal belum adanya standar pengupahan sektoral, minimnya pengawasan perlindungan kerja meliputi kesejahteraan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja, hingga persoalan penyelesian perselisihan hubungan industrial pelaut yang berbelit-belit menjadi catatan penting bagi Komisi IX DPR RI dalam Rapat Audiensi bersama DPP Pergerakan Pelaut Indonesia yang digelar di Ruang Rapat Baleg DPR RI Gedung Nusantara I Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat (10/1/19).

Kepada Komisi IX DPR RI, DPP PPI menyampaikan bahwa pengupahan pelaut Indonesia yang bekerja di kapal-kapal di dalam negeri tidak sesuai dengan kebutuhan hidup layak pelaut. Ketika berbicara sertifikasi baik keterampilan maupun keahlian, pelaut dituntut memiliki sertifikasi berstandar International Maritime Organization (IMO). Tetapi ketika berbicara kesejahteraan, misalnya pengupahan, pelaut dikembalikan pengupahannya mengacu kepada upah minimum sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan yang menyatakan “Upah minimum bagi awak kapal dengan jabatan terendah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, berdasarkan ketentuan upah minimum tenaga kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa hal tersebut jelas menjadi dua hal yang bertolakbelakang, karena di satu sisi pelaut dituntut untuk memiliki sertifikat yang berstandar internasional dan di sisi lain pelaut diupah dengan upah minimum yang berlaku di Indonesia sebagaimana ketentuan tersebut diberlakukan bagi pekerja/buruh pada umumnya. Padahal pelaut merupakan bagian dari pekerja di sektor transportasi laut yang diketahui memiliki tingkat resiko kerja sangat tinggi yang seharusnya sistem pengupahannya dapat diatur dengan pengupahan sektoral dan diberlakukan secara nasional, mengingat sifat dan jenis pekerjaan pelaut itu di perairan lintas kab/kota, provinsi, bahkan lintas negara.

Sebagai contoh pelanggaran norma ketenagakerjaan, di daerah Tanjung Balai, Sumatera Utara masih ada upah pelaut dengan jabatan terendah diupah sebesar Rp 300 ribu/bulan, di Pontianak sebesar Rp 750 ribu/bulan, dan di Jakarta sebesar Rp 2 – 2,5 Juta/bulan, yang mirisnya perjanjian kerja laut tersebut ternyata disahkan oleh pejabat di kesyahbandaran setempat.

Pelanggaran lain norma ketenagakerjaan terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, dimana mayoritas pelaut pelaut di dalam negeri yang sedang bekerja di atas kapal tidak diikutsertakan menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan oleh pengusaha sebagai pihak pemberi kerja.

Terhadap kondisi-kondisi di atas, DPP PPI menyampaikan kepada Komisi IX DPR RI yang membidangi ketenagakerjaan dapat menyampaikan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait tentang tidak berjalannya sistem pengawasan dari pengawas ketenagakerjaan kepada perusahaan-perusahaan pelayaran dan/atau ke kapal-kapal di pelabuhan untuk di inspeksi mengenai kepatuhan pengusaha-pengusaha di bidang pelayaran terhadap norma-norma ketenagakerjaan seperti kelayakan upah dan hak diikutsertakan program BPJS Ketenagakerjaan oleh pemberi kerja. Selain itu, DPP PPI juga mengusulkan agar kedepannya sebelum proses penandatanganan perjanjian kerja laut di kesyahbandaran dapat didahului dengan pemeriksaan perjanjian kerjanya oleh pengawas ketenagakerjaan dan/atau instansi pemerintah yang membidangi urusan ketenagakerjaan baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Terkait dengan perselisihan hubungan industrial pelaut juga terdapat beberapa masalah. Diantaranya saling lempar instansi pemerintah antara KSOP dengan Disnaker maupun ketika beracara di sidang mediasi oleh Kemnaker/Disnaker perusahaan kerap tidak mau hadir dalam memenuhi panggilan mediator karena pihak perusahaan menganggap bahwa perusahaan pelayaran di bawah kontrol Kemeneterian Perhubungan sebagai instansi yang mengeluarkan perizinan perusahaan pelayaran. Sehingga setiap perselisihan hubungan industrial pelaut kerap bermuara dengan terbitnya surat Anjuran Mediator hubungan industrial baik dari mediator pusat, provinsi, maupun kab/kota, yang kemudian secara tidak langsung memaksa pelaut dan/atau serikatnya melakukan upaya hukum di pengadilan hubungan industrial. Di pengadilan hubungan industrial pun pihak perusahaan selaku pihak Tergugat kerap tidak kooperatif untuk hadir memenuhi panggilan pengadilan, sehingga tak sedikit perkara perselisihan pelaut hanya bermuara pada putusan verstek (putusan tanpa kehadiran pihak Tergugat) yang masih membutuhkan upaya-upaya hukum lebih lanjut dan lebih panjang, yang secara jelas melelahkan dan membuat mental pelaut menjadi down dalam akses mencari keadilan.

Terkahir, di akhir rapat, DPP PPI meminta kepada Komisi IX DPR RI agar dapat memfasilitasi memanggil Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, BPJS Ketenagakerjaan, Asosiasi Pengusaha Pelayaran dan PPI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas dan mencari solusi atas permasalahan-permasalahan sebagaimana dijelaskan di atas. Dan sampai detik ini DPP PPI masih menunggu kabar dan informasi terupdate dari Komisi IX DPR RI.

Admin PPI News