Ketenagakerjaan Pelaut, Lex Specialis Yang Minimalis

Jakarta, PPI News – Kondisi hubungan industrial di sektor pelayaran yang “timpang” tidak seimbang antara pengusaha dan pelaut, dimana pelaut selalu dihadapkan pada posisi rentan “dibawah” tekanan pengusaha melalui konsep Perjanjian Kerja Laut (PKL) yang merugikan class pekerja.

Disisi lain, pemerintah yang diberi tugas oleh Undang Undang untuk mengetahui penandatanganan PKL (Pasal 400 dan Pasal 401 KUHD jo Pasal 18 PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan), apakah “tutup mata” tidak peduli atau memang tidak sepenuhnya memahami norma-norma ketenagakerjaan, sehingga fenomena pelanggaran-pelanggaran pengusaha terhadap Pasal 337 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran jo. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seperti menjadi pembiaran yang berkepanjangan.

Semestinya, azas “lex specialis derogat legi generali” dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan bagi pelaut, dengan memunculkan regulasi-regulasi khusus baru yang tentunya harus lebih baik dari regulasi-regulasi yang bersifat umum (generali). Tetapi faktanya regulasi khusus baru yang diterbitkan justru lebih buruk dari regulasi umum yang sudah ada. Sebagai contoh, dalam ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No. 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal tidak ada ketentuan mengenai hak atas pesangon bagi pelaut apabila terjadi perselisihan hubungan industrial. Padahal dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (PP Kepelautan) terdapat ketentuan mengenai hak pesangon.

Ketentuan pesangon sebagaimana dimaksud, terdapat pada PP Kepelautan Pasal 18 ayat (2) dan Penjelasannya, yang menyatakan bahwa “Perjanjian Kerja Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memuat hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” dan “Perjanjian Kerja Laut memuat sekurang-kurangnya: a. nama lengkap pelaut serta tempat dan tanggal lahir; b. tempat dan tanggal perjanjian dibuat; c. nama kapal atau kapal-kapal di mana pelaut akan diperkerjakan; d. daerah pelayaran kapal di mana pelaut akan diperkerjakan; e. gaji, upah, lembur dan tunjangan lainnya; f. jangka waktu pelaut dipekerjakan; g. pemutusan hubungan kerja; h. asuransi dan pemulangan, cuti, jaminan kerja serta pesangon; i. penyelesaian perselisihan.”

Bahkan dalam PP Kepelautan terdapat klausul tentang pesangon apabila terjadi PHK akibat kapal kapal musnah atau tenggelam dan PHK akibat kapal dianggurkan atau dijual sebagaimana dijelaskan pada Pasal 27 yang juga memungkinkan pelaut mendapatkan hak-hak lainnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, termasuk UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur secara detail berdasarkan masa kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

Ditulis Oleh: Ketua Adkumham PPI, Imam Syafi’i