Ketua Adkumham PPI : Satu Juta Pelaut, Cuma Lima Ribu yang Gabung, Katanya Mau Sejahtera ?

Jakarta, PPI News – Minimnya kesadaran pelaut Indonesia dalam hal berserikat membuat kondisi ketenagakerjaan pelaut semakin miris. Praktik outsourching, upah murah, PHK sepihak, status hubungan kerja yang tidak jelas, tidak pernah menikmati hak THR Keagamaan, diabaikannya hak pesangon, UPMK, dan UPH saat pengakhiran hubungan kerja, tidak diikutsertakan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, hingga soal hak ahli waris pelaut yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pihak pengusaha semakin kental menggerus kaum pekerja maritim selaku roda penggerak perekonomian negara dari sisi tenaga kerja di bidang pelayaran.

Jumlah pelaut Indonesia berdasarkan data dari laman resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan per 03 Februari 2019, terdapat sebanyak 1.004.230 (satu juta empat ribu dua ratus tiga puluh) pelaut, dengan 987.053 merupakan pelaut laki-laki dan 17.177 merupakan pelaut perempuan.  

Sedangkan jumlah sertifikat pelaut yang telah diterbitkan sebanyak 4.039.653 (empat juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga) sertifikat, dengan rincian sebanyak 3.611.169 COP (Certificate of Proficiency), sebanyak 422.297 COC (Certificate of Competency), dan sebanyak 6.187 FV (Fish Vessel).

Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) merupakan serikat pekerja “organisasi pelaut” yang sah terbentuk berdasarkan SK Menkumham, Tanda Bukti Pencatatan SP/SP dari Dinas Ketenagakerjaan, dan Pemberitahuan Keberadaan di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2017, sampai saat ini keanggotaan resmi PPI baru memiliki keanggotaan sebanyak 5.000 lebih pelaut, baik pelaut yang bekerja di sektor niaga maupun pelaut yang bekerja di sektor perikanan, baik yang bekerja di dalam negeri maupun yang bekerja di luar negeri.

Banyaknya jumlah pelaut Indonesia dengan minimnya kesadaran pelaut Indonesia untuk mengenal dan bergabung menjadi bagian dari serikat pekerja membuat gerakan serikat pekerja kurang memiliki tekanan dan daya tawar baik pada pemerintah maupun pada pengusaha di bidang pelayaran. Padahal persatuan adalah satu kunci kemenangan class pekerja dalam memperjuangkan aspirasinya, salah satunya adalah terwujudnya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan sebagaimana mandat konstitusi.

Bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara, termasuk pelaut, maka hendaknya para pelaut sadar akan pentingnya berserikat.

Salah satu hal miris bagi pelaut adalah soal belum adanya regulasi khusus yang mengatur tentang pengupahan pelaut. Fakta-fakta di lapangan, kami masih menemukan di Tanjung Balai, Sumut masih ada pelaut diupah Rp 300 ribu/bulan, di Pontianak masih ada Rp 750 ribu/bulan, dan di Jakarta masih ada diupah 1,5 – 2 Juta/bulan. Semestinya, pelaut dapat menikmati upah minimum sektoral. Sebagai contoh, pekerja di sektor otomotif di Provinsi DKI Jakarta saja sudah menikmati upah minimum sektoral provinsi  (UMSP) sebesar Rp 4.917.511 hingga Rp 4.942.113 per bulan sesuai Pergub DKI Jakarta No. 6/2019 tentang UMSP DKI Jakarta Tahun 2019.

Bagaimana pelaut bisa mempunyai wakil di kelembagaan hubungan industrial baik nasional, provinsi, dan kab/kota?

Dalam Kepmenakertrans No. 201 Tahun 2001 tentang Keterwakilan Dalam Kelembagaan Hubungan Industrial, KHI adalah lembaga ketenagakerjaan yang terbentuk dari unsur serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan, organisasi pengusaha yang khusus membidangi ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan instansi pemerintah (Pasal 1 Ayat 1 Kepmenakertras Red.).

Keterwakilan di Kab/Kota

Serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri-sendiri maupun gabungannya yang telah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk di Kelembagaan Hubungan Industrial di tingkat Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

  1. Mempunyai sekurang-kurangnya 10 unit kerja/serikat pekerja/serikat buruh di Kabupaten/Kota yang bersangkutan; atau
  2. Mempunyai sekurang-kurangnya 2.500 anggota pekerja/buruh di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Keterwakilan di Provinsi

Serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri-sendiri maupun gabungannya yang telah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk di Kelembagaan Hubungan Industrial di tingkat Provinsi dengan ketentuan sebagai berikut  :

  1. Mempunyai jumlah kepengurusan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 20% dari jumlah Kabupaten/Kota yang berada di Propinsi dan salah satunya berkedudukan di Ibukota Propinsi yang bersangkutan; atau
  2. Mempunyai sekurang-kurangnya 30 unit kerja/serikat pekerja/serikat buruh di propinsi yang bersangkutan; atau
  3. Mempunyai sekurang-kurangnya 5000 anggota pekerja/buruh di propinsi yang bersangkutan.

Keterwakilan di Nasional

Serikat pekerja/serikat buruh baik secara sendiri-sendiri maupun gabungannya yang telah tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mencalonkan wakilnya untuk duduk di Kelembagaan Hubungan Industrial Nasional dengan ketentuan sebagai berikut  :

  1. Mempunyai jumlah kepengurusan Provinsi sekurang-kurangnya 20% dari jumlah Provinsi yang berada di Indonesia dan salah satunya berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  2. Mempunyai jumlah kepengurusan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 20% dari jumlah Kabupaten/Kota yang berada di Indonesiai dan salah satunya berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  3. Mempunyai sekurang-kurangnya 150 unit kerja/serikat pekerja/serikat buruh di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
  4. Mempunyai sekurang-kurangnya 50.000 anggota pekerja/buruh di  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PESAN MORAL : SUDAHKAH PELAUT INDONESIA BERSATU UNTUK MEMPERJUANGKAN TERCIPTANYA HUBUNGAN INDUSTRIAL PELAUT YANG HARMONIS, DINAMIS DAN BERKEADILAN ? HANYA ANDA “PELAUT” YANG BISA MENJAWAB DAN TENTUNYA MELAKUKANNYA.

Penulis,

Imam Syafi’i

Ketua Advokasi, Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia