Ketua Umum PPI Imbau Pengusaha Pelayaran Bayarkan THR Keagamaan Sesuai Aturan

Jakarta, PPI News, THR Keagamaan – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP PPI) mengimbau perusahaan pelayaran wajib memberikan hak tujangan hari raya (THR) keagamaan kepada setiap pelaut selaku pekerja di atas kapal.

Ketua Umum PPI, Andri Yani Sanusi menyatakan THR Keagamaan adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Menurut Andri, saat ini kurang lebih sekitar 7.000 ribu pelaut merupakan anggota resmi PPI. Dari jumlah tersebut, 65% posisi bekerja, ada yang bekerja di kapal dalam negeri adapula yang bekerja di kapal asing di luar negeri melalui perusahaan penyalur di Indonesia.

Sementara, Ketua Pelaut Dalam Negeri PPI, Nur Rohman menegaskan bahwa THR Keagamaan merupakan hal yang wajib dibayar oleh pengusaha kepada pekerja baik pekerja dengan perjanjian kerja tertentu (PKWT) maupun bagi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

“THR wajib diberikan kepada pekerja paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Bagi pengusaha yang tidak melaksanakan itu, dapat dikenai sanksi denda dan sanksi administrasi sesuai Permenaker No. 6/2016,” tegas Rohman.

Rohman menambahkan, berdasarkan data dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut-Ditjen Hubla-Kementerian Perhubungan (Ditlala-Ditjen Hubla-Kemenhub) pertanggal 12 Mei 2019 terdapat 3.634 perusahaan pelayaran dalam negeri yang terdaftar memiliki surat izin perusahaan angkutan laut (SIUPAL) di Kemenhub.

“Semoga 3.634 perusahaan pelayaran tersebut dapat melaksanakan kewajibannya terkait THR Keagamaan bagi para pelaut yang dipekerjakannya. Apabila tidak dan ditemukan aduan dari anggota PPI yang tidak mendapatkan THR Keagamaan, kami akan melakukan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” imbau Rohman.

Selain mengimbau pengusaha di bidang pelayaran, PPI juga meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan beserta jajarannya baik di pusat, provinsi maupun kab/kota dapat bersama-sama melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak THR Keagamaan oleh pengusaha di bidang pelayaran kepada pelaut selaku pekerja.

Adapun Rohman menyebut bahwa besaran THR Keagamaan bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih dengan perhitungan bagi pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 (dua belas) secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 1 (satu bulan) secara terus menerus tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan masa kerja x (dikali) 1 (satu) bulan upah : (dibagi) 12 (dua belas).

Admin PPI News