Ketum PPI: Kesejahteraan Minim, Menaker Diminta Perhatikan Pelaut

Jakarta, PPI News – Bagaikan pungguk merindukan bulan. Begitulah kira-kira pelaut berharap keadilan. Pelaut selaku pekerja di sektor transportasi laut “pelayaran” seakan tak henti-hentinya mengalami diskriminasi. Dari soal upah yang belum ada standar, hingga persoalan pengawasan dan penegakkan hukum ketenagakerjaan yang minim dilakukan.


Ketua Umum Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI), Andri Sanusi berharap di bawah kepemimpinan Ibu Ida Fauziah sebagai Menteri Ketenagakerjaan yang baru dapat lebih memperhatikan kondisi ketenagakerjaan pekerja yang memiliki resiko kerja sangat tinggi tersebut (di laut).
Ketum PPI meminta kepada Menaker agar memprioritaskan peningkatan kesejahteraan bagi pelaut yang bekerja pada kapal-kapal di dalam negeri. 


“Saya minta Ibu Menaker perhatikan nasib pelaut. Mereka sekolah mahal dan sertifikat menumpuk, tapi cari kerja susah dan yang kerja pun gajinya belum layak. Mohon itu diperhatikan,” ujar Andri Sanusi.


Pada Mei 2018 lalu, PPI dalam audiensinya bersama Menaker (Pak Hanif Dakhiri), pernah menyerahkan data dan menyampaikan banyaknya pelanggaran ketenagakerjaan yang dilakukan oleh para pengusaha di bidang pelayaran seperti pelanggaran upah, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan minim pengawasan ketenagakerjaan. 


“Ya, kami minta Menaker baru meneruskan langkah menaker sebelumnya untuk menindaklanjuti aduan kami itu,” harap Andri.


Andri menyampaikan bahwa dalam sektor pelayaran sesuai UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, ada tugas dan kewajiban dari Kemnaker. Pasalnya, ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Hal itu sesuai dengan Pasal 337.


Hal lainnya, kata Andri, soal pengawasan dalam perlindungan kerja meliputi kesejahteraan, kesehatan kerja dan keselamatan kerja bagi pekerja di sektor transportasi, termasuk bidang pelayaran, dilakukan oleh menteri di bidang transportasi dan menteri di bidang ketenagakerjaan. Itu jelas di atur dalam Pasal 41 PP No. 51/2012 tentang SDM di Bidang Transportasi. 


“Ya, harapannya kedepan ada semacam koordinasi konkrit antara dua kementerian tersebut dalam rangka melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pelaut Indonesia yang bekerja di dalam negeri,” kata Andri.


Dan sebagai imbauan, Andri meminta kepada para pelaut agar semakin mantap dalam berserikat. Sebab, hanya dengan berserikat pelaut akan lebih kuat. 

Admin PPI News