Lakukan PHK Sepihak, Pengusaha Pelayaran Divonis Bayar Pesangon Oleh PHI Serang

Banten, PPI News – Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, Banten memutus PT. Anugrah Laut Biru (Tergugat) untuk membayar hak Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH) kepada pekerja Sdr. Habel Baginda dengan total sebesar Rp. 89.700.000.

Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim yang dihadiri kedua belah pihak saat sidang dengan agenda pembacaan putusan pada tanggal 29 Mei 2019.


Gugatan yang diajukan oleh Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) selaku kuasa hukum pekerja (Penggugat) pada tanggal 12 Februari 2019 dengan register Nomor Perkara: 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Srg, berawal atas perselisihan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada November 2017 silam.


Penggugat merupakan awak kapal yang telah bekerja atau dipekerjakan oleh Tergugat sejak Agustus 2008 dengan jabatan awal sebagai Masinis III dan ditempatkan di atas kapal MT. Tamariska dan beberapa kali telah dimutasi (dipindah) ke kapal-kapal lain milik Tergugat serta beberapa kali juga telah naik jabatan sampai terakhir menjadi Kepala Kamar Mesin (KKM) di kapal SPOB Tri Lestari I.


Akibat PHK yang dirasa tidak adil tersebut, Penggugat selaku Anggota PPI kemudian mengadukan kasus itu ke PPI Cabang Provinsi Sulawesi Utara. PPI Sulawesi Utara telah melakukan pendampingan di tingkat Bipartit untuk mencoba memfasilitasi penyelesaian dengan Tergugat melalui kantor cabangnya yang berada di Bitung, namun bipartit deadlock.


Deadlock-nya perundingan bipartit dengan kantor cabang di Bitung, kemudian PPI Sulawesi Utara melimpahkan kasus tersebut ke PPI Pusat di Jakarta. Berdasarkan pelimpahan itu, serta penelurusan kedudukan kantor pusat Tergugat yang berada di Provinsi Banten, maka PPI Pusat mendelegasikan kepada PPI Cabang Provinsi Banten untuk melanjutkan advokasi kasus dimaksud.


Bipartit lanjutan yang dilakukan dengan kantor pusat Tergugat pun deadlock. Begitupun upaya mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon yang akhirnya bermuara dengan terbitnya Surat Anjuran Mediator. Berbekal Anjuran tersebutlah kemudian PPI menggugat Tergugat di PHI PN Serang.


“Dalam sidang pembacaan putusan Penggugat menang. Tergugat divonis untuk membayar UP, UPMK dan UPH sebesar Rp. 89.700.000 kepada Penggugat,” ujar Pengurus PPI Banten, Osra Afrizoni yang aktif menghadiri dan bersidang di persidangan.


Lanjut, Osra menyampaikan, putusan baru dibacakan, untuk putusan dan salinan putusan resmi tunggu panitera menerbitkan dan memberikan kepada para pihak. 


“Kita lihat saja nanti setelah menerima salinan putusan, sikap Tergugat bagaimana, apa akan melaksanakan sesuai isi putusan atau akan melakukan upaya banding,” ungkap Osra.


Sebagai pesan moral, Osra mengingatkan dan mengimbau kepada seluruh pelaut Indonesia, khususnya yang bekerja di kapal-kapal di dalam negeri untuk mulai melek berserikat. Karena dengan berserikat, pelaut akan lebih dihargai oleh para pengusaha untuk kemudian tidak sewenang-wenang dalam melakukan pemutusan hubungan kerja dan tindakan lain yang merugikan para pelaut selaku pihak pekerja.

Rilis: PPI Banten

Editor: Admin PPI News