LPSK Terima Permohonan Penuntutan Restitusi Kasus 40 ABK Dugaan Korban Human Trafficking

Jakarta, PPI News – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menerima permohonan penuntutan hak restitusi sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang diduga dialami oleh 40 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Pelaut Perikanan.

Tim Advokasi PPI mendampingi perwakilan Saksi Korban di LPSK

Restitusi, berdasarkan UU PTPPO, Pasal 1 ayat (13), adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Pengertian Restitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Korban TPPO berhak atas Restitusi. Hal tersebut diatur dalam UU PTPPO, Pasal 48, 49, dan 50 Jo. UU 31/2014, Pasal 7A.

Dalam UU PTPPO, Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) serta Penjelasannya,  dikatakanan bahwa:

“(1). Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.”

“(2). Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas: a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.”

Penjelasan Ayat (1): “Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.”

Penjelasan Ayat (2): “Yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini misalnya: a. kehilangan harta milik; b. biaya transportasi dasar; c. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau d. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.”

Potret kondisi para beberapa Saksi Korban saat ditampung dalam sebuah Palka kapal penampung ikan di perairan China.

Dan berdasarkan UU 31/2014, Pasal 7A menyatakan bahwa:

“(1). Korban tindak pidana be rhak memperoleh Restitusi berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.”

“(2). Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.”

“(3). Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.”

“(4). Dalam hal permohonan R estitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya.”

“(5). Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.”

“(6). Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.”

Terkait dengan kasus 40 PMI Pelaut Perikanan yang saat ini tengah dikawal oleh PPI, saat ini LPSK telah menerima permohonan penuntutan Restitusi sebanyak 33 orang korban, sementara 7 orang sisanya masih dalam proses kelengkapan dokumen.

Perkara tersebut dilaporkan oleh Ketua Advokasi, Hukum, dan Hak Asasi Manusia (ADKUMHAM) PPI, Imam Syafi’i ke Bareskrim Polri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/00662/I/2019/BARESKRIM tanggal 14 Januari 2019, yang proses hukumnya saat ini tengah berjalan di Sub Direktorat Sumber Daya Lingkungan (Subdit. Sumdaling), Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Ditreskrimsus Polda Metro Jaya) dan masih dalam tahap penyeledikan.

Saat Tim Advokasi PPI melaporkan perkara ke Bareskrim Polri. Dok. Foto: LiputanBMI.com

Tim Penyidik telah memanggil Saksi Pelapor, beberapa Saksi Korban, Saksi Terkait, dan melakukan koordinasi dengan beberapa instansi pemerintah terkait seperti Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan serta Saksi Ahli.

Selain itu, dalam SP2HP terakhir yang diterima oleh PPI, Penyidik juga akan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal AHU Kemenkumham, melakukan klarifikasi terhadap Saksi Korban lainnya yang belum diperiksa, melakukan klarifikasi terhadap Saksi Terlapor, melakukan klarifikasi terhadap Rumah Sakit Sukmul Sisma Medika, dan klarifikasi terhadap Klinik Erka Medika.

Terhadap upaya yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Tim Penyidik, PPI memberikan apresiasi atas apa yang telah dan akan dilakukan tersebut. Tetapi, sebagai bentuk saran dan masukan terhadap Tim Penyidik, PPI juga meminta agar Tim Penyidik melakukan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan yakni kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta & PKK) dan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Ditjen PHI & JSK).

Tim Advokasi PPI dan Perwakilan ABK pasca sidang Mediasi di Kemnaker.

Hal di atas PPI sarankan mengingat dalam kasus tersebut ada keterkaitan dalam hal penanganan perselisihan hubungan industrial yang telah dilakukan para korban sebelum kasus ini mengalir ke ranah pidana, dimana sebelumnya para korban melalui pendampingan PPI telah melakukan upaya penyelesaian dengan mekanisme yang telah di atur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), dengan tahapan perundingan bipartit dan tripartit.

Dalam tahap sidang mediasi (tripartit) di Dit. PPPHI-Ditjen PHI & JSK, para pihak tetap dengan argumentasinya masing-masing, sehingga sidang mediasi yang difasilitasi oleh Mediator Hubungan Industrial mengalami deadlock, yang kemudian bermuara dengan terbitnya Surat Anjuran dari Mediator. Memang mekanisme dalam UU PPHI, apabila para pihak atau salah satu pihak menolak Anjuran Mediator, maka para pihak atau salah satu pihak (umumnya yang dirugikan) dapat melanjutkan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat. Akan tetapi, dalam kaitannya kasus ini yang juga tengah masuk dalam tahap penyelidikan (pidana), dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan Penjelasannya yang menyatakan bahwa “Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.” dan “Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. …”, maka PPI memberi saran dan masukan agar kiranya Tim Penyidik dapat menjadikan Surat Anjuran Mediator Kemnaker sebagai salah satu referensi atau rujukan dalam menentukan jumlah kerugian para Saksi Korban dan dimasukan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Tim Penyidik selain berkoordinasi dengan Ditjen PHI & JSK, juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan Ditjen Binapenta & PKK, mengingat berdasarkan laporan polisi PPI telah melampirkan bukti pendukung berupa surat keterangan dari Ditjen Binapenta & PKK cq. Dit. PPTKLN Nomor: B.245/PPTKPKK-PPTKLN/X/2018, dengan Perihal Legalitas Perusahaan, tertanggal 01 Oktober 2018, yang pada pokok isi suratnya menerangkan bahwa pihak perusahaan tidak terdaftar sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI) yang mendapatkan izin dan ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI.

Terkait dengan hak-hak korban dari sisi reintegrasi sosial, PPI yang kebetulan memiliki kerjasama atau MoU dengan International Organization for Migration (IOM) melalui perwakilannya di Indonesia telah memberikan bantuan pemberdayaan terhadap para korban, diantaranya ada beberapa yang akan (sedang proses) mendapatkan bantuan wirausaha, proses sekolah pendidikan dan pelatihan (diklat) kepelautan seperti pengambilan sertifikat/ijasah laut (COP/COC) di Pertamina Maritime Trainning Center, dan 2 (dua) orang korban yang telah mendapatkan bantuan berupa beasiswa untuk mengambil pendidikan hukum di Universitas Bung Karno (UBK) di Jakarta.

Admin PPI News