Marak Pelanggaran Upah, PPI Minta Pelaut Kerjasama Kirim Salinan PKL

“Motto ‘Bekerja dengan hati’ Ditjen Hubla sepertinya tidak akan pernah terjadi bagi pelaut dalam negeri, jika para pengusaha di bidang pelayaran saja menggaji pelaut masih dengan setengah hati serta ditambah belum terlihatnya upaya kolaborasi antara kesyahbandaran dan pengawas ketenagakerjaan dalam hal melakukan pengawasan terkait perlindungan kerja (kesejahteraan, keselamatan kerja, dan kesehatan kerja) sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi, termasuk mencakup transportasi sektor pelayaran.”

Jakarta, Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP PPI) kembali mengimbau kepada seluruh Pengurus PPI baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/ Kota, Anggota PPI dan setiap pelaut Indonesia pada umumnya yang sedang dalam posisi bekerja atau dipekerjakan pada kapal-kapal di perairan Indonesia agar bisa meluangkan aktivitasnya di kapal untuk mengirimkan fotocopy/ salinan Perjanjian Kerja Laut (PKL) nya ke email: gajipelaut@gmail.com dengan subject email: PKL2018-2019/PELAUT LOKAL. 


Hal tersebut dilakukan sebagai bukti pendukung baru, karena sebelumnya Tim Advokasi PPI telah menyerahkan salinan PKL tahun 2016 dan 2017 yang isinya bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan kepada Komisi IX DPR RI pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum, Mei 2019 lalu.


Bahwa persoalan pelanggaran tentang pengupahan pelaut yang sejak lama terjadi tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari para pelaut itu sendiri. Maka berdasarkan hal itu, kami ‘PPI’ sebagai organisasi pelaut meminta kerjasama rekan-rekan pelaut untuk bersama-sama memperjuangkan peningkatan kesejahteraan terhadap pelaut Indonesia yang bekerja di dalam negeri.


Sudah sejak lama pelaut Indonesia dianaktirikan di negeri sendiri, laut dipunggungi, Nawacita dan cita-cita Indonesia Poros Maritim Dunia nampaknya hanya sekedar slogan jika kesejahteraan pelaut selaku pekerja maritim tidak diperhatikan dan dijadikan skala prioritas untuk ditingkatkan oleh pemerintah.


Motto ‘Bekerja dengan hati’ Ditjen Hubla sepertinya tidak akan pernah terjadi bagi pelaut dalam negeri, jika para pengusaha di bidang pelayaran saja menggaji pelaut masih dengan setengah hati serta ditambah belum terlihatnya upaya kolaborasi antara kesyahbandaran dan pengawas ketenagakerjaan dalam hal melakukan pengawasan terkait perlindungan kerja (kesejahteraan, keselamatan kerja, dan kesehatan kerja) sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang SDM di Bidang Transportasi, termasuk mencakup transportasi sektor pelayaran.


Kesejahteraan pelaut merupakan salah satu kunci utama ‘Bekerja dengan hati’ bisa terealisasi. Sebab jika tidak diperhatikan kesejahteraannya, hati tak tenang. Keluarga di rumah bisa makan atau tidak, cicilan rumah atau kendaraan selalu tersendat, dan kerja tidak konsentrasi yang akhirnya dapat membahayakan aktivitas pelayaran. Selain itu, tidak sejahteranya pelaut dapat memunculkan potensi-potensi penyalahgunaan wewenang dalam jabatan yang kerap bermuara pada tindakan pidana.


Berdasarkan data yang bersumber dari Ditjen Hubla, saat ini jumlah total pelaut Indonesia sudah lebih dari satu juta. Tetapi jumlah tersebut tidak dijelaskan secara detail berapa yang bekerja di dalam negeri dan berapa yang bekerja di luar negeri. 


Pelaut sebagai pekerja maritim yang diwajibkan memiliki sertifikasi bermacam-macam dan standar internasional sangat tidak sebanding jika harus menerima upah di bawah upah minimum. Bahkan seharusnya pelaut dapat menikmati upah sektoral dan berlaku secara nasional, bukan berdasarkan provinsi/kab/kota, karena pelaut bekerja di perairan lintas kab/kota/provinsi bahkan negara dan benua.


Sebagai informasi, berdasarkan salinan PKL tahun 2016-2017 yang PPI dapatkan, ditemukan upah pelaut sebesar Rp 300 ribu/bulan di Kota Tanjungbalai, Rp 750 ribu/bulan di Pontianak, dan Rp 1,5 juta/bulan di Jakarta. 


Permintaan PKL 2018-2019 kepada rekan-rekan adalah untuk mengetahui apakah telah terjadi perbaikan pengupahan terhadap pelaut atau masih sama saja. Selain itu, hal ini sebagai tambahan baru yang akan diserahkan kepada Komisi IX DPRI yang memang tupoksinya membidangi Ketenagkerjaan dan Kesehatan. 

Admin PPI News