Mediator Anjurkan Perusahaan Keagenan Awak Kapal Bayar Ganti Rugi Pelaut Sebesar USD 7.370

Jakarta, PPI News – Mediator Hubungan Industrial pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara menganjurkan kepada pihak pengusaha PT. ASJ untuk membayar ganti rugi kepada pekerja Sdr. Sobirin sebesar upah pihak pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, dengan total tuntutan sebesar USD. 7.370 (Dollar Amerika Serikat).

Sobirin adalah seorang Awak Kapal dengan jabatan sebagai Juru Mudi (AB) yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal MT. Seyang Prime berbendera Korea dengan mendapatkan upah pokok (basic salary) sebesar USD. 670 per-bulan dengan kontrak kerja selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2019, yang direkrut dan ditempatkan oleh PT. ASJ.

Bahwa permasalahan berawal pada tanggal 25 Oktober 2018 saat posisi kapal di Korea Selatan, Nakhoda menginformasikan kepada Sobirin bahwa ia harus Off (turun dari kapal), dengan alasan visa-nya bermasalah, tetapi ketika ditanyakan apa penyebab visa tersebut bisa bermasalah hingga diwajibkan Sobirin harus pulang, jawaban dari Nakhoda adalah hanya visa-nya bermasalah dan harus pulang, Agency Korea Selatan akan jemput, selebihnya pekerjaan Sobirin sangat baik.

Atas kejadian tersebut, Sobirin kemudian mengadukan permasalahannya kepada Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI). Oleh PPI, Sobirin difasilitasi melakukan upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit, namun perundingan itu gagal menemukan penyelesaian karena kedua belah tetap dengan argumentasinya masing-masing, sehingga untuk mencari solusi penyelesain sesuai aturan, PPI mencatatkan perselishan itu ke Disnaker Jakarta Pusat guna menempuh jalur Mediasi.

Pihak pengusaha PT. ASJ diwakili oleh kuasa hukumnya FS & Partners dikutip dari Anjuran telah memberikan keterangan sbb:

(1). Bahwa pada tanggal 24 September 2018 Crew Sobirin diberangkatkan ke kapal MT. Seyang Prime seperti biasa segala sesuatu dan akomodasi Crew tersebut dipersiapkan terlebih dahulu dan dokumen pendukung lainnya dan juga visa Korea;

(2). Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 Sdr. Sobirin bekerja di atas kapal tiba-tiba ada masalah administrasi dengan Sdr. Sobirin yaitu masalah visa Korea sehingga dengan masalah itu Sdr. Sobirin akhirnya diturunkan oleh Agen di Korea (Off) tanpa ada finalty apapun (gratis);

(3). Bahwa setelah Sdr. Sobirin diturunkan atau sudah di darat (pulang ke Indonesia), Sdr. Sobirin langsung ke kantor menghadap Sdr. Liberty dan Kartiko (pengurus perusahaan) dan menceritakan kronologi dia diturunkan di atas kapal, mendengar cerita tersebut, Sdr. Kartiko bertanggung jawab dan beritikad baik untuk menawarkan mempekerjakan kembali Sdr. Sobirin di perusahaan, tetapi Sdr. Sobirin menolak dengan alasan mau istirahat dulu selama 1 bulan;

(3). Bahwa pihak pengusaha datang ke kantor kuasa hukum pihak pekerja untuk penyelesaian perselisihan hubungan kerja, yang mana Sdr. Sobirin meminta sisa kontrak kerja 11 bulan atau memberikan kompensasi gaji basic sejak dipulangkan ke tanah air hingga tanggal diberikan kompensasi tersebut;

(4). Bahwa pihak perusahaan menawarkan uang kompensasi kepada Sdr. Sobirin sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tetapi ditolak dan perusahaan telah bertanggung jawab dan beritikad baik untuk mempekerjakan kembali, tetapi Sdr. Sobirin menolak.

Berikut Pendapat dan Pertimbangan serta Upaya Penyelesaian Mediator Hubungan Industrial:

(1). Bahwa permasalahan berawal dari adanya tindakan pengusaha PT. ASJ yang menurunkan pihak pekerja Sdr. Sobirin dari kapal sehubungan dengan visa pihak pekerja yang bermasalah dan pihak pekerja harus pulang dan atas kepulangan tersebut pihak pengusaha bersedia mempekerjakan kembali pihak pekerja, namun ditolak oleh pihak pekerja dan pihak pengusaha menawarkan uang kompensasi kepada pihak pekerja sebesar Rp. 3.000.000;

(2). Bahwa pihak pekerja menolak untuk dipekerjakan kembali di kapal dengan alasan sudah kecewa dan merasa trauma atas kejadian itu dan persoalan visa yang dipermasalahkan merupakan tanggung jawab dari pihak perusahaan selaku pihak yang mengurus proses visa tersebut sehingga pihak pekerja menuntut pihak pengusaha untuk membayar sisa kontrak sebesar 11 bulan dengan jumlah sebesar USD. 7.370;

(3). Bahwa penolakan pihak pekerja untuk dipekerjakan kembali karena sudah kecewa dan merasa trauma atas kejadian tersebut dimana permasalahan visa yang menyebabkan pihak pekerja dipulangkan merupakan tanggung jawab dari pihak perusahaan yang mengurus visa pihak pekerja adalah dapat dimegerti;

(4). Bahwa tuntutan pihak pekerja atas ganti rugi sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja adalah dapat dipertimbangkan mengingat pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 61 Ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.”

Untuk diketahui, surat Anjuran Mediator HI yang terbit pada tanggal 24 Mei 2019 tersebut memiliki waktu 10 hari untuk para pihak menjawab secara tertulis, dengan catatan apabila terjadi kesepakatan maka Mediator akan membuatkan Perjanjian Bersama dan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan/atau apabila salah satu pihak atau para pihak menolak Anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tembusan ke Mediator Hubungan Industrial.

Artikel tambahan sebagai referensi:

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal:

Pasal 13 Ayat (2) huruf a: Perusahaan keagenan awak kapal yang melakukan perekrutan dan penempatan pelaut wajib: a. mengurus seluruh dokumen yang diperlukan di negara tujuan atau tempat kapal bersandar;

Pasal 14: Perusahaan keagenan awak kapal bertanggung jawab terhadap awak kapal yang ditempatkan/dipekerjakan atas segala isi Perjanjian Kerja Laut (PKL) sejak penandatanganan PKL sampai habis masa berlaku PKL dan awak kapal tiba di tempat pemberangkatan pertama.

Pasal 15 huruf a: Perusahaan keagenan awak kapal bertanggung jawab untuk: a. menjamin hak-hak pelaut sesuai ISI perjanjian kerja laut yang telah ditandatangani oleh para pihak;

Pasal 24: Jika terdapat perbedaan pendapat/perselisihan di antara para pihak di dalam masa berlakunya PKL dan permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan hingga masa berlakunya PKL berakhir, maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui pengadilan hubungan industrial dengan mengacu pada Perjanjian Kerja Laut yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2): (1). Perusahaan keagenan awak kapal yang melakukan perekrutan dan penempatan pelaut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak memenuhi kewajibannya dan/ atau tanggung jawabnya sesuai Perjanjian Kerja Laut dikenai sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali; b. pembekuan sementara izin usaha; atau c. pencabutan izin usaha.

Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (2): (1). Perusahaan keagenan awak kapal wajib menyelesaikan perselisihan yang timbul antarpelaut, dengan pemilik atau operator kapal atau pelaut dengan perusahaan keagenan awak kapal baik secara musyawarah maupun secara hukum sesuai yang tercantum di dalam Perjanjian Kerja Laut. (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui pengadilan hubungan industrial dengan berpedoman pada Perjanjian Kerja Laut yang telah ditandatangani oleh para pihak dan dokumen pendukung lainnya.

Admin PPI News