Menaker Baru Diimbau Perhatikan Regulasi Ketenagakerjaan Pelaut

Jakarta, PPI News, Opini – Komitmen Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziah yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan tertulisnya yang dirilis oleh Biro Humas Kemnaker pada halaman facebook Kemnaker dikatakan langsung tancap gas setelah serah terima jabatan dari Menaker lama Hanif Dakhiri, Rabu (23/10). Hari kedua berkantor, Menteri Ida langsung mengumpulkan semua jajaran eselon satu dan dua dalam rapat pimpinan.

“Kementerian ini sangat strategis. Karena membuka lapangan kerja. Kalau bahasanya Pak Wapres Kiai Ma’ruf, keberadaan pemerintah itu harus untuk memberikan kemaslahatan rakyat. Karenanya kita harus sungguh-sungguh,” tegas menaker Ida dalam rapim, di Kemnaker RI, Jakarta, Kamis, (24/10/2019) dikutip dari laman resmi pages facebook Kemnaker.

Dalam kesempatan ini, mantan Ketua Fraksi PKB DPR ini juga mengemukakan tugas penting dari presiden di Kemenaker lima tahun mendatang adalah penyelarasan peraturan perundangan di bidang ketenagakerjaan. Tujuannya agar pelayanan kepada rakyat dan penciptaan tenaga kerja bisa berjalan dengan baik.

“Banyak sekali peraturan perundangan yang tumpang tindih. Presiden minta kita semua menginventarisir apa saja yang menghambat pelayan publik dan investasi yang goalnya menciptakan lapangan kerja,” tegas Menteri Ida.

Menyikapi komitmen tersebut di atas, Wakil Ketua Pelaut Dalam Negeri Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI), Azhari Anwar memberikan dukungan penuh terhadap komitmen Menaker baru tersebut.

“Ya, komitmennya beliau kami dukung. Semoga dibawah kepemimpinan beliau Kemnaker lebih memperhatikan regulasi pelaut yang sejauh ini masih tumpang tindih,” ujar Boink, sapaan akrabnya.

Sebagai serikat pekerja pelaut, lanjut Boink, salah satu konsen PPI adalah advokasi kebijakan terkait regulasi ketenagakerjaan pelaut.

“Ada PR (pekerjaan rumah) Menaker sejak tahun 2000 yang belum dilaksanakan hingga kini terkait regulasi pelaut. Memang PR itu merupakan PR yang melibatkan kementerian lain, yakni Kementerian Perhubungan,” ungkap Boink.

PR dimaksud, tambah Boink, adalah menerbitkan regulasi tentang tata cara penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) PP Kepelautan menyatakan bahwa “(1) Pelaut Indonesia dapat bekerja di kapal Indonesia dan/atau kapal asing sesuai dengan Sertifikat Keahlian Pelaut atau Sertifikat Keterampilan Pelaut yang dimilikinya.” dan “(2) Untuk membuka kesempatan kerja pelaut Indonesia pada kapal-kapal asing di luar negeri, penempatan tenaga kerja pelaut dapat dilakukan oleh perusahaan pelayaran nasional atau perusahaan jasa penempatan tenaga kerja pelaut yang memenuhi persyaratan.”

Pasal 19 ayat (6) menyatakan bahwa “(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setelah mendengar pendapat dari Menteri.”

“Nah… kami berharap, Menaker baru dan Menteri Perhubungan dapat berkoordinasi guna menerbitkan regulasi tentang tata cara penempatan tenaga kerja pelaut sebagaimana mandat Pasal 19 ayat (6) PP Kepelautan agar sistem ketenagakerjaan pelaut dapat terakomodir dengan baik,” pungkas Boink.

Admin PPI News