Menaker Diminta Tertibkan Ship Manning Agency PMI Pelaut

Jakarta, PPI News – Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (DPP SP-PPI) mengimbau kepada Menteri Ketenagakerjaan agar fokus terhadap pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di sektor laut. Pelaut, baik yang bekerja pada kapal-kapal niaga maupun pada kapal-kapal penangkap ikan berbendera asing di luar negeri merupakan bagian dari PMI. Hal tersebut jelas tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

Dalam UU PPMI, Pasal 49 menyatakan bahwa “Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas: a. Badan; b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI); atau c. perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.”

Kemudian, Pasal 51 menyatakan bahwa perusahaan yang akan menjadi P3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIP3MI dari Menteri. SIP3MI tersebut tidak dapat dialihkan dan dipindahtangankan kepada pihak lain, serta ketentuan mengenai tata cara pemberian izin itu, telah di atur melalui terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2019.

Bahwa SIP3MI atau Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri (Menteri Ketenagakerjaan) kepada badan usaha berbadan hukum Indonesia yang akan menjadi P3MI.

UU PPMI telah disahkan dan telah diundangkan pada tanggal 22 November 2017, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242. Dalam Ketentuan Penutup pada UU PPMI, Pasal 91 menyatakan bahwa “Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.”

PPI meminta kepada Menaker agar menindak tegas perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang perekrutan dan penempatan PMI Pelaut yang tidak melaksanakan atau tidak tunduk terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU PPMI dan peraturan pelaksanaannya, salah satunya Permenaker No. 10/2019, yang berkaitan dengan perizinan perusahaan yang akan menjadi P3MI.

Langkah tersebut di atas, perlu Menaker prioritaskan mengingat sudah sejak lama pelindungan PMI Pelaut “seakan-akan” dianaktirikan. Dilansir dari situs resmi Kementerian Perhubungan pertanggal 27 November 2019, telah terdaftar sebanyak 130 perusahaan yang bergerak di bidang perekrutan dan penempatan pelaut, baik yang direkrut dan ditempatkan di dalam negeri maupun yang direkrut dan ditempatkan di luar negeri (cek list: https://dokumenpelaut.dephub.go.id/listsiuppak).

Ketiadaan syarat deposito bagi perusahaan yang bergerak di bidang perekrutan dan penempatan PMI Pelaut membuat kasus-kasus pelaut semakin meningkat dan tidak dapat terselesaikan dengan baik dan adil. Sebagai contoh, saat ini saja tengah ada 4 perusahaan pemegang izin SIUPPAK yang sedang bermasalah dengan pelaut Anggota PPI, tetapi masalah tersebut belum dapat terselesaikan meskipun perusahaan telah jelas terdaftar di pemerintah dan seakan-akan pelaut “diarahkan” untuk berjuang di peradilan industrial, bahkan hingga kasasi yang proses dan waktunya tentu menjadi pertimbangan bagi para pelaut yang mengalami masalah. Lalu bagaimana dengan perusahaan yang belum terdaftar, bagaimana penindakannya?

Maka melalui UU PPMI dan peraturan pelaksanaannya terkait perizinan perusahaan yang akan menjadi P3MI, Permenaker No. 10/2019, Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c menyatakan bahwa “(1) untuk mendapat SIP3MI, perusahaan harus memenuhi Komitmen persyaratan: b. bukti modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan c. bilyet deposito atas nama perusahaan sebesar Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah;”, dimana deposito tersebut digunakan untuk biaya penyelesaian perselisihan atau sengketa Calon PMI atau PMI dengan P3MI; biaya penyelesaian permasalahan atau kasus Calon PMI atau PMI yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab P3MI dicabut atau tidak diperpanjang; dan/atau biaya penyelesaian permasalahan atau kasus Calon PMI atau PMI yang menjadi kewajiban P3MI dalam hal Calon PMI atau PMI tidak dipertanggungkan dan tidak terselesaikan melalui Program Jaminan Sosial.

Hal di atas apabila diterapkan secara baik dan benar oleh Kemnaker, maka akan dapat meminimalisir kasus-kasus PMI Pelaut yang semakin meningkat, karena secara otomatis P3MI dalam melakukan rekrutmen dan penempatan PMI Pelaut akan lebih hati-hati dan tidak lepas tanggung jawab apabila terjadi perselisihan.

Selain persoalan perizinan perusahaan, PPI juga meminta kepada Kemnaker agar segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang penempatan dan pelindungan PMI Pelaut sebagaimana mandat UU PPMI, Pasal 64 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dan pelindungan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah.”, mengingat batas waktunya telah melewati sebagaimana ketentuan UU PPMI, Pasal 90 yang menyatakan bahwa “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Ditulis oleh,

Ketua Advokasi, Hukum, dan Hak Asasi Manusia PPI

Imam Syafi’i